Siaran Pers DJKN 2021 - Pemerintah Melalui APBN Dukung Percepatan Penyediaan Infrastrukur PON XX dan Peparnas XVI Tahun 2021 di Papua

Jakarta, 8 Oktober 2021 – Penyelenggaraan PON XX Papua merupakan momen olahraga terbesar yang pertama kali diselenggarakan Indonesia di masa pandemi. Kesuksesan acara ini akan memberikan optimisme bagi masyarakat untuk terus pulih dan maju serta berimbas pada pandangan positif dunia terhadap Indonesia.

Terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Indonesia (Peparnas) XVI Tahun 2021 di Papua, Presiden RI telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2021 (Inpres 4/2021). Berdasarkan Inpres 4/2021, Kementerian Keuangan ditugaskan untuk memfasilitasi percepatan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan oleh kementerian/lembaga/daerah/instansi terkait dan memfasilitasi percepatan hibah barang milik negara (BMN) prasarana dan sarana pertandingan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Papua.

Hingga Tahun 2021, Pemerintah telah mengalokasikan Rp3.535,4 miliar dana APBN untuk mendukung event tersebut. Dana itu diberikan kepada 8 kementerian/lembaga secara bertahap mulai tahun 2018 s.d. 2021, salah satunya untuk pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana event.

Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ditjen Anggaran Purwanto menyebutkan bahwa dari Rp3.535,4 miliar dana APBN yang telah disebutkan sebelumnya, sebesar Rp1.747,8 miliar disalurkan kepada Kementerian PUPR untuk mendukung pembangunan beberapa sarana dan prasarana event atau Barang Milik Negara (BMN) diantaranya adalah pembangunan venue, jalan, sanitasi, drainase, dan prasarana lainnya.

Adapun BMN yang rencananya akan dihibahkan Kementerian PUPR untuk kepada Pemerintah Daerah di Provinsi Papua yakni Arena aquatic, Istora Papua Bangkit, Arena Cricket, Hockey Indoor dan Outdoor, Kawasan Kampung Harapan, Kawasan Doyo Baru, Arena Sepatu Roda, Arena Panahan, Arena Dayung, Sistem Drainase Kabupaten Jayapura, dan Sanitasi. Nilai seluruh BMN dimaksud sebesar Rp1.350,67 miliar.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Encep Sudarwan mengatakan bahwa DJKN akan semaksimal mungkin mendukung percepatan hibah BMN prasarana dan sarana dari Kementerian PUPR kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

Kepala Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku Nikodemus Sigit mengatakan dengan adanya penyelenggaraan PON XX, menumbuhkan dampak ekonomi dan sosial yang baik bagi masyarakat di Provinsi Papua dan sekitarnya, seperti kontribusi UMKM lokal pada penyelenggaraan festival dan bertumbuhnya pedagang UMKM di Kawasan sekitar venue olahraga.

Pemerintah berharap penyelenggaraan PON XX Papua dan Peparnas XVI akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Papua. Selain itu, pembangunan infrastruktur utama dan pendukung pada event tersebut diharapkan memberikan manfaat sosial ekonomi kepada masyarakat Papua dan sekitarnya, tidak hanya untuk pelaksanaan PON melainkan juga secara jangka panjang. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat khususnya masyarakat Papua untuk selalu menjaga, merawat, dan memanfaatkan sebaik-baiknya fasilitas yang telah dibangun.