SIARAN PERS DJKN-2021, DJKN – BSI Tandatangani Nota Kesepahaman Pemanfaaatan Layanan Jasa dan Produk Perbankan Syariah

Jakarta,  19  Agustus  2021  - Direktur  Jenderal  Kekayaan  Negara  Kementerian  Keuangan  Rionald Silaban bersama Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk Herry Gunardi menandatangani nota kesepahaman Pemanfaaatan  Layanan  Jasa  dan  Produk  Perbankan  Syariah  pada  Kamis,  (19/8) melalui konferensi virtual. 

Nota kesepahaman ini dilakukan dalam rangka meningkatkan peranan ekonomi syariah dan perkembangan layanan  berbasis  transaksi  perbankan,  serta  untuk  mendukung  pelaksanaan  lelang yang  diselenggarakan oleh  DJKN.  Adapun  ruang  lingkup  nota  kesepahaman  ini  di  antaranya pemanfaatan produk dana dan layanan jasa perbankan BSI antara lain Layanan Lelang dan Rekening Pemerintah, serta pemanfaatan produk dan layanan jasa perbankan, seperti Electronic Channel (E- Channel). 

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur hal-hal seperti rincian pekerjaan, prosedur operasional pekerjaan, serta hak dan kewajiban DJKN dan PT BSI Tbk. berdasarkan pada kaidah bisnis yang sehat, yakni prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan peraturan perundang-undangan. 

Nota   Kesepahaman   ini   berlaku   untuk   jangka   waktu   5   (lima)   tahun   terhitung   sejak   tanggal ditandatangani  atau  dapat  lebih  awal  sampai  dengan  terbitnya  Perjanjian  Kerja Sama yang  lebih khusus mengenai  hal-hal  teknis sebagai  tindak  lanjut dari Nota Kesepahaman.  Hal-hal  yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini. 

DJKN  berharap,  penandatanganan  nota  kesepahaman  ini  dapat  semakin  meningkatkan  sinergi bersama PT BSI Tbk. untuk pertumbuhan dan peningkatan perekonomian nasional, khususnya berdasarkan prinsip syariah.