Jakarta, 3 September 2021 - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, dalam rangka meningkatkan pelayanan lelang noneksekusi sukarela di seluruh Indonesia, membuka seleksi Calon Pejabat Lelang Kelas II di tahun 2021 dengan jumlah kuota sebanyak 110 pejabat lelang/formasi untuk penempatan di 31 Provinsi. Pendaftaran penerimaan Calon Pejabat Lelang Kelas II ini akan dilakukan secara daring. 

Adapun persyaratan terkait kelengkapan dokumen, tata cara pendaftaran, serta informasi lebih lanjut terkait penerimaan Calon Pejabat Lelang Kelas II tahun 2021 dapat diakses melalui situs web https://pl2.kemenkeu.go.id/ yang akan dibuka pendaftarannya mulai tanggal 6 – 17 September 2021. Pelaksanaan   penerimaan   dimaksud  akan   melalui   serangkaian   seleksi,   yang   meliputi   seleksi administrasi, tes tertulis dan wawancara. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya kecuali biaya sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Kementerian Keuangan. 

Seluruh rangkaian pelaksanaan penerimaan Calon Pejabat Lelang Kelas II berikut persyaratan kelengkapan  dokumen   tersebut   dilaksanakan   berdasarkan   Peraturan   Menteri   Keuangan   Nomor 189/PMK.09/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II. Selain untuk meningkatkan pelayanan lelang non eksekusi sukarela di seluruh wilayah Indonesia,  penyelenggaraan  penerimaan  calon Pejabat Lelang Kelas  II  perlu  dilakukan  untuk meningkatkan  kinerja  profesi  Pejabat  Lelang  Kelas  II  dan  mengisi beberapa formasi Pejabat Lelang Kelas II yang belum terpenuhi di beberapa wilayah/provinsi. 

Dalam rangka membuka pelaksanaan penerimaan Pejabat Lelang Kelas II, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban melaksanakan peluncuran penerimaan Calon Pejabat Lelang Kelas II pada Kamis, 2 September 2021 yang dilanjutkan dengan kegiatan webinar bertema “Meningkatkan Branding Profesi Lelang di Era Disrupsi”. Webinar ini diisi oleh Pakar Leadership, Communications & Layanan  Prima dan Founder  Excellence  Indonesia Learning  Center  & Consultant  Puspita  Zorawar, MPsi.T. Adapun diskusi interaktif melibatkan perwakilan dari Persatuan Balai Lelang (Perbali), Perkumpulan  Pejabat Lelang Kelas II Indonesia (PPL2I), dan perwakilan dari Pejabat Lelang Kelas II di bidang otomotif dan barang seni. 

Direktur  Jenderal  Kekayaan  Negara  (Dirjen  KN)  Rionald  Silaban  menyebutkan  bahwa  di sepanjang  tahun  2021,  lelang  noneksekusi  sukarela  telah  memberikan  kontribusi  PNBP  sebesar Rp650  miliar  dengan  pokok lelang  sebesar  Rp29  triliun.  Lelang  non  eksekusi  sukarela  tersebut dilakukan  terhadap  barang  milik  swasta, perorangan  maupun  badan  usaha  secara  sukarela  baik melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) maupun balai lelang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Disisi lain, saat ini terdapat sebanyak 135 orang Pejabat Lelang Kelas II (PL II) di 50 wilayah jabatan  dan  105 Balai  Lelang  yang  membantu  KPKNL  dalam  melaksanakan  lelang  noneksekusi sukarela.  Jumlah tersebut hanya mencakup  45,15%  dari keseluruhan  kapasitas  formasi  PL II. Oleh karena itu, DJKN memandang perlu untuk melakukan penerimaan PL II di tahun 2021 sebagai upaya DJKN dalam mengoptimalkan jenis lelang non eksekusi sukarela. 

Dirjen KN berharap dengan penambahan jumlah PL II melalui penerimaan Pejabat Lelang Kelas II ini, pelaksanaan lelang dapat berkembang semakin baik sehingga akan dapat mewujudkan misi Kementerian Keuangan,  khususnya  DJKN,  untuk  mewujudkan  lelang  yang  efisien,  transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.  Selain  itu, diharapkan  kegiatan  ini dapat mengeskalasi  penjualan  pelaku  usaha  dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta sebagai wadah untuk membuka potensi lapangan kerja baru.