Siaran Pers DJKN 2021 - Aset Hulu Migas dalam Tata Kelola Pemerintah

Jakarta, 28 Mei 2021 – Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi merupakan salah satu penggerak perekonomian  nasional.  Sebagai  dukungan  pemerintah  terhadap  perkembangan  bisnis indstri hulu migas , pada akhir tahun 2020, pemerintah menetapkan peraturan menteri keuangan (PMK) 140/2020  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  Hulu  Migas.  Salah  satu  poin  yang  diatur  di dalamnya yakni reposisi subjek pengelola aset barang milik negara (BMN) sebagai upaya simplifikasi proses birokrasi pemanfaatan BMN oleh kontraktor.

Saat ini tercatat jumlah Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang melaksanakan bisnis hulu migas  sebanyak  213  kontraktor  dengan  rincian  sebanyak  88  operator  dalam  tahap  eksplorasi,  99 operator  dalam  tahap  eksploitasi dan  26 lainnya  telah masuk masa  terminasi.  Pada  tahun  2021, terdapat tiga KKKS dalam masa terminasi yakni Wilayah Kerja Bentu Segat, Rokan, dan Selat Panjang.

KKKS   yang   telah   terminasi   wajib  menyerahkan  seluruh   BMN   yang   digunakan  kepada Pemerintah.  Adapun  BMN  dimaksud  adalah  semua  barang  yang  berasal  dari pelaksanaan  kontrak kerja sama antara Kontraktor dengan Pemerintah termasuk yang berasal dari Kontrak Karya/Contract of Work (CoW) dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas.

Penyerahan BMN dilakukan paling lambat 2 tahun sebelum kontrak berakhir, dimulai dari usulan KKKS kepada SKK Migas/Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), usulan SKK Migas/BPMA kepada pengguna  barang, dan usulan  pengguna  barang  kepada  pengelola  barang.  Sebelum  jangka  waktu kontrak berakhir/terminasi, Kontraktor lama harus memenuhi kewajiban pengelolaan BMN Hulu Migas, antara lain penyelesaian sertipikasi, IP, tindak lanjut BMN rusak berat/tidak ditemukan, tindak lanjut pemanfaatan BMN oleh pihak lain.

SKK Migas/BPMA  dan KESDM bersama-sama  melakukan  pemeriksaan  administrasi  dan fisik BMN yang diserahkan dalam rangka terminasi. Dalam hal telah terdapat Kontraktor Penerus/Kontraktor Alih  Kelola yang  ditunjuk  oleh  KESDM,  Pengguna  Barang  dapat  mengikutsertakan  Kontraktor  Alih Kelola dalam pelaksanaan penelitian administrasi dan/atau pemeriksaan fisik tersebut. Kontraktor Alih Kelola  harus memahami  seluruh  BMN  yang  diserahterimakan,  termasuk  biaya  terkait  yang  harus dikeluarkan. Kewajiban pengelolaan BMN Hulu Migas yang diserahkan dilanjutkan oleh Kontraktor Alih Kelola.

Wilayah Kerja Blok Rokan

Wilayah  Kerja Blok Rokan merupakan  salah satu wilayah  kerja PT Chevron  Pacific Indonesia  yang akan terminasi/berakhir kontrak kerja samanya pada 8 Agustus 2021. Wilayah kerja Blok Rokan seluas 626.000  Ha tersebut  meliputi  lima  kabupaten  yakni  Siak,  Bengkalis,  Rokan  Hilir,  Rokan  Hulu,  dan Kampar. Tercatat pada LKPP 2019, BMN hulu migas Blok Rokan sebesar 20% (Rp97,78 triliun) dari total nilai BMN KKKS Nasional, berupa tanah senilai Rp71,74 miliar, harta benda modal senilai Rp96,08 triliun, harta benda inventaris senilai Rp15,94 miliar dan material persediaan senilai Rp1,6 triliun.