Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi issue yang mendapat perhatian penuh di jajaran Kementerian Keuangan, begitu pula di lingkungan Eselon 1 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau yang biasa disingkat DJKN. Demi menunjang implementasi PUG, DJKN mengadakan Video Conference (vicon) Sosialisasi terkait SE-05/KN/2018 tanggal 28 September 2018 yang diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN di seluruh Indonesia.

KPKNL Biak, yang berada di wilayah Kanwil DJKN Papabaruku (Papua, Papua Barat, dan Maluku) turut serta dalam kegiatan vicon tersebut. Sesuai waktu yang terjadwal, KPKNL Biak mengikuti vicon pada hari Kamis, 17 September 2019 pukul 11.00-13.00 WIT yang dilaksanakan di Aula KPKNL Biak.

Vicon dipimpin oleh Dwi Wahyudi, Kepala Bagian Kepegawaian DJKN, Kusumawardhani, Kepala Bagian Keuangan DJKN, Rusmawati Damarsari, Kepala Subbagian Gaji DJKN, yang diawali dengan penyampaian progres pengimplementasian PUG di masing-masing Kanwil peserta vicon, diantaranya Kanwil DJKN Papabaruku, Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut), Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulsertrabar), dan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

Pada kesempatan ini, KPKNL Biak turut serta dalam penyampaian progres pengimplementasian PUG di lingkungan KPKNL Biak, khususnya terkait tersedianya sarana dan prasarana yang ramah terhadap gender, diantaranya ruang laktasi yang sudah dilengkapi dengan perlengkapan bayi, playground di ruang APT untuk stakeholder dan pegawai yang membawa anak, toilet pria dan wanita yang terpisah, dan tersedianya kursi roda dan akses masuk ke ruang APT yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Beberapa kantor menyampaikan keterbatasannya dalam menyediakan sarana dan prasarana responsif gender dikarenakan gedung kantor yang ditempati merupakan bagian dari Gedung Keuangan Negara yang pengelolaan dan penganggarannya berada pada Sekretariat Jenderal. Terkait hal tersebut, Kusumawardhani menyampaikan bahwa masing-masing unit kerja diharapkan untuk berkoordinasi dengan pengelola GKN sementara Kantor Pusat juga akan berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal.

Selanjutnya, Kusumawardhani menyampaikan bahwa pengimplementasian PUG di Kementerian keuangan telah dilakukan sejak tahun 2014. DJKN sendiri telah meraih juara 2 lomba PUG antar Eselon 1 lingkup Kementerian Keuangan, untuk itu yang akan dilakukan selanjutnya adalah penguatan pengimplementasian PUG di seluruh kantor vertikal DJKN untuk mendorong agar PUG menjadi salah satu perspektif utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN.

Lebih lanjut, Rusmawati menyampaikan bahwa akan diadakan lomba di DJKN yang dilakukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan PUG di lingkungan DJKN dan pemenangnya akan menjadi wakil DJKN mengikuti lomba PUG lingkup Kementerian Keuangan.

Pada sesi tanya jawab, Rusmawati menyampaikan contoh pelaksanaan PUG di kantor pusat antara lain penyediaan ruang laktasi yang sebelumnya hanya disediakan 1 ruang laktasi di lantai 9, saat ini disediakan 1 ruang laktasi lagi di lantai 7 yang merupakan ruang APT. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan akan ruang laktasi bukan hanya untuk pegawai tapi juga untuk stakeholders. Rusmawati juga menyarankan agar penyediaan sarana dan prasarana responsif gender di tiap-tiap kantor vertikal benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan internal maupun eksternal.

Vicon ditutup oleh Dwi Wahyudi dengan menekankan pentingnya pemahaman akan PUG dan komitmen pimpinan terhadap pengimplementasi PUG di unit kerjanya masing-masing sehingga pengimplementasian PUG dapat lebih sistematis dan terukur.

(Penulis/Gambar: ANI&AF/MS)