Bengkulu – Setelah menjalani Penilaian Kembali (Revaluasi) Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2017 dengan capaian kinerja cukup baik 103,02%, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu songsong Revaluasi BMN Tahun 2018 dengan penuh keyakinan tuntas dan berkualitas. Hal tersebut terlihat dalam pelaksanakan rapat Rencana Revaluasi BMN berupa Aset Tetap pada KPKNL Bengkulu Tahun 2018 di aula KPKNL Bengkulu, Senin (22/01/2018). Kepala KPKNL Bengkulu Tredi Hadiansyah memimpin langsung rapat tersebut.

Fathoni juga menjelaskan bahwa 24,39% dari 13.140 unit BMN di Provinsi Bengkulu yang menjadi objek Revaluasi telah dinilai kembali dan terjadi peningkatan nilai aset sebesar Rp6,38 triliun. “Peningkatan nilai aset secara nasional mencapai Rp 1.800 triliun lebih. Semoga di tahun 2018 ini peningkatan nilai aset pada Pemerintah Pusat di Bumi Rafflesia bisa lebih besar dibandingkan tahun 2017,” harap Fathoni.

Apa yang disampaikan Fathoni cukup beralasan dikarenakan jumlah aset yang menjadi objek Revaluasi BMN KPKNL Bengkulu di tahun 2018 lebih besar yakni mencapai 9.935 unit atau mencapai 65% dari keseluruhan objek target Revaluasi BMN. “KPKNL Bengkulu masuk 12 besar objek Revaluasi BMN terbanyak,” tutur Fathoni.

Objek target Revaluasi BMN tahun ini merupakan barang-barang yang digunakan oleh kementerian/lembaga di lingkungan kerja KPKNL Bengkulu dan cakupannya tersebar di seluruh penjuru kabupaten yang ada di provinsi yang memiliki luas 19.788 km2. Satker-satker tersebut antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), Kementerian Perhubungan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Pengadilan Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), Kejaksaan Negeri, dan satker-satker lainnya.

Fathoni juga menginformasikan oleh-oleh yang didapat dari Rapat Kerja Terbatas DJKN pada 17-19 Januari 2018 di Jakarta, dimana terdapat sepuluh (10) butir-butir penting dalam nota kesepakatan. “Pelaksanaan Penilaian Kembali (Revaluasi) BMN Tahun 2018 dilaksanakan selama 7-8 bulan. Dalam pelaksanaannya akan dilakukan pengelompokkan berdasarkan jumlah target pada masing-masing KPKNL, sehingga KPKNL yang memiliki target relatif kecil dapat segera selesai dan bersinergi membantu KPKNL yang memiliki target relatif lebih banyak. Strategi pelaksanaan Revaluasi BMN Tahun 2018 dilaksanakan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi,” ujar Fathoni membacakan salah satu butir kesepakatan tersebut.

KPKNL Bengkulu yang secara jumlah target objek Revaluasi BMN relatif banyak dengan cakupan wilayah se-Provinsi Bengkulu, memiliki tantangan dalam jumlah sumber daya manusia (SDM) untuk skala kantor pelayanan tingkat provinsi. Terkait sinergi berupa Bantuan Kendali Operasi (BKO) dengan Kanwil dan KPKNL di lingkungan Lampung dan Bengkulu, dalam rapat susulan pada hari Selasa (23/01/2018) menyimpulkan bahwa kemungkinan besar akan meminta BKO. “Hasil dari rapat petang ini, KPKNL Bengkulu akan mengirimkan permohonan BKO ke Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Terkait hal tersebut, setiap tim akan melakukan mapping data terlebih dahulu”, beber Fathoni.

Penulis/Foto: Budi Prasetyo/Eko Satria