Selasa (16/07) bertempat di Aula Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dilaksanakan acara Edukasi dan Sosialisasi SBR007 yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing eselon I Kementerian Keuangan, acara dibuka oleh Ferdinan Lengkong, Kepala Kanwil DJKN Kalselteng.

Dalam sambutannya, Ferdinan menyampaikan bahwa acara ini untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan pembiayaan APBN dan meningkatkan investasi. “Surat Utang Negara (SUN) yang diamanatkan Undang-Undang untuk membiayai sebagian defisit APBN kini semakin mudah diakses oleh masyarakat. Tidak hanya untuk berinvestasi dan mendukung keuangan yang inklusif, namun penerbitannya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia”, imbuhnya.

Diseminasi informasi mengenai instrumen obligasi tersebut disampaikan oleh Maria M.C Siregar, Kasubdit Hukum dan Evaluasi Transaksi Surat Utang Negara-DJPPR. Maria menjelaskan beberapa keunggulan yang ditawarkan oleh obligasi ini. Salah satunya yaitu tingkat kupon yang menguntungkan karena besar kupon mengikuti kenaikan tingkat Suku Bunga acuan Indonesia (BI) yang direview setiap 3 bulan, dan tetap memiliki tingkat kupon minimal yang cenderung lebih tinggi dari instrumen investasi lainnya. “SUN diterbitkan untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik dan mendukung terwujudnya masyarakat yang berorientasi pada investasi jangka menengah dan panjang”, ujar Maria.

SBR007 diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan nasional.  Obligasi ini aman karena telah dijamin oleh Undang-Undang.  SBR007 tidak mempunyai risiko gagal bayar, berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara bahwa Negara menjamin pembayaran kupon dan pokok SUN, termasuk SBR007 sampai dengan jatuh tempo, yang dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya.

Selain itu, tidak ada potensi kerugian apabila terjadi perubahan tingkat bunga di Indonesia, karena tingkat kupon akan mengikuti pergerakan suku bunga (floating) sesuai Bank Indonesia 7 Days Reverse Repo Rate. Walaupun tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, namun SBR007 dapat dicairkan dengan memanfaatkan fasilitas early redemption untuk menghindari risiko likuiditas. Fasilitas tersebut dapat digunakan pada bulan ke 13 yaitu pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan syarat minimal kepemilikan Rp2.000.000,- dan Pemerintah tidak mengenakan biaya untuk pencairannya (redemption cost).

Murah dan mudah adalah keunggulan lain dari obligasi ini, karena minimum pemesanan adalah Rp1.000.000,- serta dapat dipesan kapan saja dan dimana saja secara mobile-based. Dalam acara Edukasi dan Sosialisasi SBR007 kemarin (16/07), DJPPR juga mengundang Bank Negara Indonesia, HSBC, dan Bareksa, selaku Mitra Distribusi penjualan SUN Ritel di Pasar Perdana Domestik, untuk menjelaskan tata cara  transaksi secara online. Kemudahan berinvestasi adalah sebuah gambaran masyarakat di era digital. (Tim humas KPKNL Banjarmasin)