Bandung- Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, Sigit Prasetyo Nugroho memaparkan mengenai tantangan pelaksanaan APBN 2021 ditengah ketidakpastiaan dari perkembangan pandemi Corona Virus Disaster (Covid-19) yang bertajuk Kemenkeu Giat, Rakyat Sehat, Ekonomi Kuat, dalam acara  Focus Group Discussion (FGD) periode Triwulan I Tahun 2021 yang diadakan secara daring melalui zoom, Selasa (23/02).

"Pemerintah di tahun 2021 giat untuk menyelesaikan tahapan vaksinasi Covid-19. Tantangan kita selaku insan kemenkeu adalah masih adanya keragu-raguan ditengah masyarakat terhadap Vaksin tersebut. Untuk itu, kewajiban kitalah memberi edukasi dan mendorong masyarakat untuk mempercayai terhadap program vaksinasi Covid-19, agar terbentuk herd immunity atau kekebalan masyarakat", ujar Sigit

Tantangan berat harus dihadapi dalam pelaksanaan APBN 2021, dimana potensi pencapaian target Penerimaaan Negara masih menghadapi tantangan sedangkan Pemerintah sangat membutuhkan dukungan pendanaan untuk ,melanjutkan trend pemulihan ekonomi dan penyediaan vaksin Covid-19. Selain itu, berdasarkan kesepakatan dengan DPR agar Pemerintah tidak memperlebar defisit 5,7% PDB dan Undang-Undang mengamanatkan defisit ditahun 2023 maksimal 3% PDB.

Sesi diskusi diawali tanggapan dari Wasis Winarto, Kepala Seksi Pelayanan Lelang. Saat ini seksi pelayanan lelang melaksanakan work from home (wfh) secara proporsional, dimana layanan lelang dilakukan secara dalam jaringan (daring) dan memaksimalkan penggunaan Nadine. Selain itu Wasis mengajak untuk berperan aktif dalam Pemilihan Ekonomi Nasional (PEM) sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

"Kita harus mampu mengambil peran dan sumbangsih dalam pelaksanaan PEM. Seksi lelang memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan PEM, dimana banyak program pembiayaan dari Perbankan yang macet diharapkan dengan lelang menjadi lancar. Hal tersebut tergambar  dari naiknya lelang eksekusi UUHT tahun 2019 sebesar 460M di tahun 2020 menjadi 520M. Diprediksikan tahun 2021 tren tersebut masih berlanjut", tegas Wasis.

Dari sisi Piutang Negara disampaikan oleh Raden Ahmad Iman A, Pelaksana Seksi Piutang Negara. Tahun 2021 DJKN selaku Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) membuat strategi yang cukup signifikan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 15/PMK.06/2021 mengenai penyelesaian Piutang Negara dengan mekanisme Crash Program. Diharapkan dengan mekanisme tersebut penyelesaian Piutang Negara menjadi lebih optimal dengan pemberian keringanan utang atau moratorium (penghentian) tindakan hukum  atas penagihan Piutang Negara untuk sementara.

Sebagai penutup forum diskusi, Sigit menegaskan agar setiap pegawai KPKNL Bandung dalam menjalankan tusinya tetap melaksanakan protokol kesehatan 5 M, sebagai usaha mencegah penularan Covid-19.

Teks./Dokumentasi : Nining Nur Taslimah