Banda Aceh – Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh memimpin kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang dilangsungkan di ruang rapat KPKNL Banda Aceh, pada Senin (21/06). Kegiatan yang dilaksanakan tanpa melewatkan prokes covid-19 itu diikuti oleh para pejabat dan para pelaksana pada lingkup KPKNL Banda Aceh. Tema yang diusung pada FGD yang dilaksanakan pada triwulan II 2021 itu ialah “IT Security Awareness & Joint Program Kemenkeu”.

Giat itu merupakan tindak lanjut realisasi atas arahan Menteri Keuangan RI yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Nomor SE-3/MK.1/2021 tentang Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan. Subbagian Umum dan Seksi Kepatuhan Internal kali ini bertindak sebagai uic (unit in charge) yang mendukung penyelenggaraan kegiatan FGD itu. Pada materi pokok pertama, Muhammad Indra Kesuma (Kepala Kantor) mengulas terkait perlindungan data dan informasi organisasi dari penyingkapan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, gangguan keamanan informasi, contoh klasifikasi aset informasi, dan bentuk-bentuk ancaman keamanan informasi. Pria yang akrab disapa ‘pak Mike’ itu pun berpesan kepada para peserta FGD untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi dengan meningkatkan literasi digital (berhubungan dengan data-data yang disajikan dalam numerik) termasuk etika dalam menggunakan internet. Pemahaman terhadap peraturan dan kebijakan keamanan informasi serta mengikuti diklat keamanan informasi, menggunakan alat maupun sarana teknologi informasi dan jaringan secara aman juga diperlukan dan sangat penting, tambah Mike.

Materi pokok berikutnya meliputi pemaparan terkait peran sinergi Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktorat Jenderal Anggaran. Sinergi yang dimaksud yaitu dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Negara dalam APBN dan penyelenggaraan sistem elektronik terintegrasi di bidang penerimaan Negara, yang berimplikasi positif terhadap dua indikator penilaian EODB (ease of doing business). EODB sendiri merupakan suatu survei yang dibuat oleh World Bank untuk mengurutkan peringkat Negara-negara berdasarkan tingkat kemudahan berbisnis. Materi disambung pada penjelasan perbaikan layanan yang meliputi sinergi proses bisnis, data dan informasi, pendalaman tindak lanjut joint analytics untuk mendongkrak penerimaan Negara. Mike juga menyampaikan materi decision based on data analytics, yang merupakan layanan pengolahan dan/atau eksplorasi data untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Bermula dari suatu data, yang diolah menjadi suatu pengetahuan agar bermanfaat maksimal untuk decision making (red-pembuatan keputusan). Lebih lanjut, Mike jelaskan bahwa melalui pengetahuan yang diolah dari data itu dapat dilakukan estimasi dan prediksi apa yang terjadi di masa mendatang, serta dapat dijadikan analisis tentang gejala atau hambatan yang dihadapi suatu organisasi. Mike mengakhiri presentasinya dengan menyampaikan program Kemenkeu Satu yang merupakan program bersama yang diinisiasi dan diimplementasi bersama untuk kepentingan Kemenkeu RI. Agar program Kemenkeu Satu dapat terwujud dan berdampak positif bagi Kemenkeu, maka diperlukan peran Pejabat Administrator yang berperan sebagai teladan, memberikan kesempatan terbuka terhadap aspirasi pegawai, dan pelaksanaan monev (monitoring dan evaluasi) terhadap pelaksanaan program Kemenkeu Satu.

Melalui gelaran FGD itu, ekspektasinya ialah agar para peserta dapat meningkatkan kesadaran dan menguatkan etika dalam menggunakan alat/sarana teknologi informasi dengan memperhatikan kebijakan dan peraturan terkait yang berlaku dengan memahami beragam ancaman digital, serta agar dapat menambah ilmu pengetahuan terkait joint program yang dapat menentukan hajat organisasi sekaliber Kemenkeu RI serta turut andil dalam upaya peningkatan penerimaan Negara.

(narasi-foto:hi/kpknlbna)