Pulau Weh, Sabang - Kanwil DJKN Aceh yang diwakili Agus Setiyo Pambudi, Kepala Bidang PKN dan Gatot Muharto, Kepala KPKNL Banda Aceh melaksanakan Sinergi dalam rangka Mitigasi awal Sertifikasi BMN tahun 2019 dengan tujuan Penyamaan Frekuensi, kesepahaman serta semangat antara  Satuan Kerja (Satker) sebagai Penerima Manfaat, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan KPKNL Banda Aceh/Kanwil DJKN Aceh.  Kegiatan koordinasi terkait Sertifikasi dilaksanakan mulai dari Kamis lalu (6/12) selama dua hari di Sabang.

Target ‘langit’ sertifikasi  BMN di Kanwil DJKN Aceh sebanyak 2.901 sertifikat atau 42,78% dari target Nasional, khususnya KPKNL Banda Aceh tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Kanwil DJKN Aceh serta KPKNL Banda Aceh dalam upaya pencapaiannya. Hal-hal pokok yang harus  mendapat perhatian khusus adalah kesiapan Dokumen, Sumber Daya Manusia, dana dan tentunya bagaimana membuat sistem pengawasan yang diharapkan bisa menjadi alat bantu dalam pemantauan perkembangan pelaksanaan Sertifikasi BMN tersebut dilingkup KPKNL, Satker dan BPN.

Kegiatan Mitigasi pendahuluan Sertifikasi BMN untuk tahun 2019 dilaksanakan dengan melakukan kunjungan dan koordinasi ke Kantor Pertanahan Sabang dan Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), yang pada tahun 2019 mendapat target sebanyak 1.300 sertifikat atau 44,81% dari total target sertifikasi Kanwil DJKN Aceh tahun 2019, sehingga memerlukan perhatian khusus.

Kegiatan diawali mengunjungi Kantor Pertanahan Sabang, Kepala Kantor Pertanahan, M. Zainun menyambut dengan hangat dan penuh semangat serta menyatakan siap untuk bersinergi menyukseskan pelaksanaan Sertifikasi BMN tahun 2019, bahkan secara eksplisit Zainun akan menyiapkan 2 (dua) tim khusus untuk menangani Sertifikasi BMN tersebut.

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan ke Kantor BPKS untuk mengetahui kesiapan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam menyiapkan dokumen terkait sertifikasi BMN pada BPKS. Dalam sambutannya, Kepala BPKS, Sayyid Fadhil menyatakan bahwa akan memberikan perhatian secara khusus terkait target Sertifikasi BMN BPKS dan akan menerbitkan Surat Keputusan pembentukan tim guna Percepatan kegiatan Sertifikasi dimaksud, serta akan melakukan mapping persoalan-persoalan baik terkait dokumen yuridis dan permasalahan di lapangan yang akan terjadi, disampaikan pula oleh Sayyid bahwa BPKS akan melakukan revisi anggaran untuk menunjang kegiatan dimaksud.

Terdapat beberapa catatan yang harus segera ditindaklanjuti bersama antara lain, upaya-upaya percepatan usulan dokumen-dokumen sertifikasi ke BPN agar dapat dilaksanakan di awal tahun dan harus sudah dalam kondisi lengkap serta kesiapan petugas yang mendampingi BPN dari pihak BPKS.

Dalam kesempatan tersebut, Gatot juga menyampaikan bahwa KPKNL Banda Aceh akan berupaya menyiapkan alat bantu berupa sistem sederhana untuk memonitor pelaksanaan sertifikasi BMN, dengan adanya sistem ini diharapkan akan lebih memudahkan dalam pemantauan pergerakan masing masing berkas yang diusulkan ke BPN  dari satuan Kerja sehingga diharapkan semua pihak dapat memantau perkembangan dan sekaligus melakukan mitigasi untuk percepatan tindakan guna penyelesaian target ‘langit’ Sertifikasi BMN di lingkungan Kanwil DJKN Aceh, khususnya KPKNL Banda Aceh.

#Banda Aceh 7-12-2018

#Tim-HI-KPKN-Banda-Aceh

#Foto-Rzl