Balikpapan- KPKNL Balikpapan baru saja mengudara dalam Sarasehan
Udara “Ibu Kota Baru Indonesia, Ibu Kota Kita Bersama” yang disiarkan melalui
RRI Pro-3 Nasional, RRI 1 dan RRI Net pada Rabu (04/12). Bertempat di Hotel
Gran Senyiur Balikpapan, kegiatan yang berformat diskusi panel berlangsung
seru dengan Risty Rustarto sebagai moderator.
Acara ini membahas kesiapan Kalimantan Timur setelah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara baru. Isran Noor, Gubernur Kalimantan Timur hadir sebagai narasumber utama. Selain gubernur, narasumber lain diantaranya Direktur Utama LPP RRI M. Rohanuddin, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo, Walikota Balikpapan Rizal
Efendi, Kadiskominfo Kaltim Diddy Rusdiansyah, Kepala BPBD Kaltim Frederik Bid,
Irdam VI Mulawarman Kolonel Czi I Nyoman Parwata, dan Pembina Forum Kebangsaan
Kaltim Jos Soetomo.
Turut
hadir pula beragam narasumber dari berbagai kalangan mulai dari akademisi, TNI,
Polisi, tokoh perempuan, mahasiswa juga dari perwakilan Kementerian Keuangan,
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (DJPb).
Chairiah, Kepala KPKNL Balikpapan, yang hadir mewakili Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara, menjabarkan opsi skema pembiayaan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur melalui mekanisme pemanfaatan Barang Milik Negara. “Potensi aset yang ditinggalkan di Jakarta sangat besar". Berdasarkan data DJKN, potensi aset kita mencapai Rp1.123 T,” ujar perempuan kelahiran Ujung Pandang tersebut. “Berdasarkan peraturan, aset-aset tersebut bisa dikerjasamakan melalui beragam mekanisme hingga dapat menghasilkan revenue. Revenue ini nanti yang dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan pemindahan IKN.”
Pemikiran optimistis terkait kesiapan Kalimantan Timur tak hanya datang dari Kementerian Keuangan, tetapi juga datang dari Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor. Dalam acara berdurasi 90 menit ini, Isran menyatakan Kalimantan Timur telah siap baik dari infrastruktur maupun keamanan. “Kita di daerah sudah menyiapkan semua, termasuk lahan sekitar 400 ribu hektar. Untuk teknis pembangunan, masuk ranah pemerintah pusat. Saya sebagai Gubernur hanya bersumbang saran untuk sebuah rencana konsep pembangunan IKN, yakni bernuansa green, modern dan sustainable dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan yang ada di sekitar IKN,” jelasnya.