Medan, Hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 pada Ruang Rapat Lantai IV Gedung Keuangan Negara Medan, Kanwil DJKN Sumut mengadakan Rapat Koordinasi dengan Satker Mahkamah Agung, Kejaksaan RI, Kemenag, KEMENKUMHAM dan Panti Sosial Putra Insyaf. Acara ini dihadiri oleh Kakanwil DJKN Sumut, Kabid PKN, Kabag Umum, Pelaksana khusus Bidang PKN dan para perwakilan dari satker.

             Acara rapat dibuka oleh Kakanwil DJKN Sumut Tedy Syandriadi pada awal sambutan pembukaan memberikan ucapan selamat datang kepada masing- masing satker yang hadir. Selanjutnya Tedy Syandriadi mengatakan bahwa capaian kinerja masing – masing satker di Wilayah Sumut sampai dengan Triwulan III Tahun 2019 laporan BMN dari satker ke Kanwil DJKN Sumut masih jauh dari harapan. Tedy Syandriadi berharap kiranya pada triwulan IV kelima satker yang hadir pada acara pengelolaan BMN ini kiranya dapat menyajikan laporan dengan lengkap dan akurat. Tedy Syandriadi juga menjelaskan aset BMN tanah dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan, agar diajukan permohonan ke pengelola barang untuk ditetapkan status penggunaannya (PSP). Sedangkan untuk aset Idle yang ada di satker kiranya dapat diserahkan oleh pengguna barang kepada pengelola barang, selanjutnya pengelola barang  akan memberikan kepada Instansi Pemerintah yang membutuhkan agar dapat mempergunakan aset idle tersebut. Dipenghujung sambutannya Tedy Syandriadi menghimbau kiranya satker sebagai pengguna barang dapat berkoordinasi kepada pengelola barang setiap saat untuk pengelolaan BMN, dengan demikian aset negara tersebut dapat terjaga dengan baik dan terselamatkan dari penguasaan pihak lain/ pihak ketiga.

             Sesi pertama pembukaan rapat yang dipimpin oleh Kabid PKN Maulina Fahmilita, pada awal rapat membacakan tentang agenda rapat. Agenda rapat tersebut adalah : Revisi Penetapan Status Penggunaan BMN (PSP), Revisi Pemanfaatan BMN, Revisi Rumah Negara, Revisi Sertifikasi Tanah Negara, BMN Idle dan BMN Bermasalah. Maulina Fahmilita menyampaikan Dasar Hukum dari Penggunaan BMN, dasar hukum penggunaan BMN yang disampaikan adalah : UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP 27/2014 tentang Pengelolaan BMN/D, PMK 87/2016 Tata Cara Penggunaan BMN, PMK 4/2015 tentang Pendelegasian kewenangan dan tanggungjawab tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang, KMK 229/2016 tentang Pelimpahan wewenang Menkeu yang telah dilimpahkan kepada Dirjen KN kepada Pejabat dilingkungan Dirjen KN. Dilanjutkan dengan pemaparan prinsip dasar Penggunaan BMN sebagai berikut : pengertian : Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN/BMD yang sesuai dengan tupoksi Instansi. Sedangkan prinsip umumnya adalah : Penggunaan BMN dibatasi hanya untuk tugas dan fungsi. Ruang lingkup penggunaan BMN tersebut terbagi dari bermacam – macam antara lain : PSP, PSP pihak ke 3, penggunaan sementara, Alih Status, BMN Idle. Selanjutnya Maulina Fahmilita menerangkan seputar wewenang Pengelola Barang sebagai berikut : Kewenangan dan tanggungjawab Menkeu selaku pengelola BMN secara fungsional dilakanakan oleh Dirjen KN sesuai dengan (KMK 347/KMK.01/2019, sebagian kewenangan diteruslimpahkan ke Dir. PKNSI, Kakanwil DJKN, dan KPKNL.

           Sesi kedua Maulina Fahmilita beserta ke 5 satker yang diundang tersebut membahas tentang kendala/permasalahan serta komitmen satker untuk menyelesaikan PSP, Pemanfaatan BMN, Rumah Negara, Sertifikasi tanah negara, BMN Idle & Bermasalah. Dimulai dari satker Mahkamah Agung kendala/ permasalahannya adalah : Beberapa aset sudah di PSP (36,78%), akan tetapi belum update di SIMAN, sedangkan komitmen satker tersebut seluruh aset PTUN akan di PSP kan sebelum Tahun 2019 berakhir. Dilanjutkan dari satker PTA  kendala/permasalahannya : Meminta satker untuk mengecek BMN apakah sudah PSP dan update SIMAN, sudah ada usulan yang masuk ke PTA namun belum diteruskan oleh Korwil ke Pengelola., komitmen dari PTA : Target 90% akan diselesaikan minggu kedua bln November 2019, usulan PSP sudah masuk ke Kanwil DJKN Sumut. Satker PT kendala/ permasalahannya : Hanya meneruskan usulan, bukan pengumpul data, umumnya satker tidak lengkap menyampaikan berkas usulan PSP, Korwil sudah menyampaikan surat terkait kelengkapan berkas agar tidak bolak balik, beberapa usulan PSP ke sekretaris tidak ditindaklanjuti, komitmen dari PT adalah : Target 90% akan diselesaikan minggu ke 2 bln November 2019. Kejaksaan Tinggi kendala/ permasalahan PSP nya adalah : ada 5 satker sudah PSP namun belum input wasdal diantaranya : Dairi, Tobasa, Samosir, Porsea, komitmen Kejaksaan Tinggi dalam penyelesaian PSP minggu ke 2 bulan november 2019. Kemenag kendala/permasalahan : jumlah satker terlalu banyak, tidak didukung fasilitas yang memadai, operator SIMAN yang selalu berganti, usulan PSP yang harus melalui Sekjen sedangkan Korwil hanya meneruskan usulan PSP ke Sekjen sehingga memperlambat proses PSP, komitmen 50% PSP akan diselesaikan minngu ke 2 bulan November 2019. KEMENKUMHAM kendala/permasalahan : Kekurangan SDM, operator SIMAN sedang Diklat, komitmennya : Target 100% PSP November 2019. Panti Sosial Parmadi Putera Insyaf kendala/permasalahannya : Seluruh kendaraan sdh di PSP tahun 2017, Gedung dan bangunan tidak ada IMB, komitmen penyelesaian PSP target 100% minggu ke 4 oktober 2019.

            Sesi ketiga reviu tentang Pemanfaatan BMN dimulai dari satker Mahkamah Agung, Kejati, KEMENKUMHAM,Kejari dari hasil pemanfaatan BMN dalam Tahun 2019 menghasilkan PNBP. Untuk Mahkamah Agung seputar pemanfaatan aset PTUN adalah : ijin sewa kantin ke KPKNL Medan sedang proses, bulan Juni 2019 sewa ATM sdh diperpanjang, potensi sewa di PTUN tidak ada. Satker PTA  : PTA Medan dan Binjai telah mengusulkan sewa, PA Kisaran sewa kantin sudah diperpanjang, PA stabat berpotensi mengajukan usulan sewa, disarankan PTA menyurati PA untuk melakukan optimalisasi BMN dalam bentuk sewa. Satker Mahkamah Agung : PT sudah mengajukan usulan sewa ATM BRI ke KPKNL dan KPKNL sudah melakukan penilaian, beberapa PN sudah melakukan sewa kantin dan telah menghasilkan PNBP aset. Satker KEMENKUMHAN : 5 satker mengajukan usulan sewa antara lain : Lapas Pematangsiantar sewa ATM, Lapas Sibolga sewa kantin, Lapas Medan sewa kantin, Rutan Gunung Tua sewa kantin, berikut 20 Lapas berpotensi mengajukan sewa kantin, data 11 oktober 2019 akan diberikan ke KPKNL Medan dan Kanwil DJKN Sumut. Satker Kemenag pemanfaatan BMN : 9 satker mengajukan sewa ke Sekjen adalah : Man Siantar( sdh setor),Kemenag Kab. Asahan (sdh setor), Man Kisaran (sdh setor), Man Asahan (sdh setor), Man Rantau Prapat (sdh setor), Labuhan Batu (sdh setor), data potensi sewa di satker disampaikan tanggal 11 oktober 2019. Balai Diklat Keagamaan : Telah mengajukan sewa ATM, disarankan untuk mengajukan permohonan ke DJKN untuk menentukan nilai sewa harian. Satker Panti Sosial Putera Insyaf : Ada Aula yang berpotensi untuk disewakan, namun karena lokasi yang jauh, sehingga menyulitkan untuk disewakan.

Sesi ke empat reviu tentang Rumah Negara : Mahkamah Agung mempunyai 262 unit, Kejaksaan Tinggi 98 unit, Kemenag 86 unit, KEMENKUMHAM 333 unit. Pembahasan : Penetapan besaran tarif rumah negara, sewa rumah negara yang ada pada satker tersebut apakah sudah di setor ke Kas Negara, besaran sewa rumah negara tersebut telah sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR. Dilanjutkan dengan pembahasan BMN dikuasai pihak lain, BMN dalam sengketa, BMN dimanfaatkan pihak lain.

Sesi ke lima reviu tentang Sertifikasi tanah negara : untuk satker Mahkamah Agung total aset tanah negara 158 aset belum sertifikat 11 aset sudah sertifikat 147 aset, Kejati total aset tanah negara 67 belum sertifikat 3 sdh sertifikat 64 aset tanah negara, Kemenag total tanah negara 421 belum sertifikat 108 sudah sertifikat 313 aset, KEMENKUMHAM 108 tanah negara belum sertifikat 9 sudah sertifikat 99 aset tanah negara.

Sesi ke enam  reviu tentang BMN Idle dan BMN Bermasalah : dari ke 5 satker tersebut untuk BMN Idle dan BMN bermasalah tidak ada.

 Acara Rapat Koordinasi Pengelolaan BMN ini ditutup oleh Maulina Fahmilita, dalam sambutan penutupnya menghimbau kepada 5 satker tersebut agar dapat menyelesaikan target Capaian Tahun 2019 sesuai dengan komitmen yang di ikhrarkan  pada rapat ini, demikian disampaikan diakhir sambutannya.

(Penulis Berita/ Photographer  : Bidang KIHI Kanwil DJKN Sumut).