Sesuai dengan amanat PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah maka Kanwil DJKN Sumatera Utara mengadakan acara Sosialisasi dan Koordinasi Penilaian kembali BMN untuk menyatukan langkah dan tekad dalam meyukseskan pelaksanaan kegiatan penilaian kembali (Revaluasi) Barang Milik Negara di lingkungan Kanwil DJKN Sumut.

Dalam acara yang dihadiri oleh para pimpinan kantor wilayah/korwil tersebut seperti Kepala Perwakilan BPK Sumatera Utara, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Sumatera Utara, Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan beserta perwakilan Koordinator Wilayah lainnya telah disepakati adanya suatu Nota Kesepahaman (MoU) yang isinya berupa komitmen dari seluruh Pimpinan Koordinator Wilayah untuk mendukung pelaksanaan penilaian kembali (revaluasi) Barang Milik Negara (BMN).

Adapun tujuan pelaksanaan penilaian kembali adalah untuk memperoleh nilai terkini dari Barang Milik Negara yang ada dan untuk mewujudkan database BMN yang valid sehingga diperoleh  potret dan potensi optimalisasi BMN.

Pelaksanan penilaian kembali Barang Milik Negara akan dilaksanakan dari bulan September 2017  s.d. November 2018 terhadap aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan, jalan, jembatan, irigasi dan bangunan air lainnya. Untuk Sumatera Utara pada tahun 2017 ini target yang harus diselesaikan tersebar pada 443 satker di seluruh Sumatera Utara, dengan rincian 1789 persil tanah, 8590 unit Gedung dan Bangunan serta 1585 Jalan, Jembatan, Irigasi dan Bangunan Air lainnya.

Komitmen yang diwujudkan dalam penandatangan MoU antara Kanwil DJKN Sumatera Utara dengan 42 Koordinator Wilayah di Provinsi Sumatera Utara menguatkan optimisme untuk kesuksesan pelaksanaan penilaian kembali BMN.