Palembang – Pada 25 Agustus 2022, Forum ALCo (Asset and Liabilites Committee) Sumatera Selatan yang beranggotakan seluruh Kantor Wilayah Kementerian Keuangan di Sumatera Selatan merilis kinerja dan fakta (KiTa) APBN periode Juli 2022. Rilis ini mengungkap kinerja APBN Sumatera Selatan, dari sisi pendapatan, pengeluaran dan isu strategis sampai dengan 31 Juli 2022.

Sampai dengan 31 Juli 2021, pendapatan negara di Provinsi Sumatera Selatan terealisasi Rp10,06 triliun atau mencapai 60,91 persen dari target pendapatan yang ditetapkan. Pendapatan ini terdiri dari Penerimaan perpajakan sebesar Rp8,84 triliun dan PNBP sebesar Rp1,22 triliun. Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp2,56 triliun atau tumbuh 34,16 persen bila dibandingkan dengan tahun lalu. Adapun kenaikan terbesar disumbang oleh Pajak Penghasilan yang mengalami kenaikan sebesar Rp1,91 triliun (tumbuh 60,26 persen) dan Bea Keluar/Pungutan Ekspor yang naik sebesar Rp0,17 triliun (tumbuh 119,19 persen).

Di sisi lain, realisasi belanja negara sebesar Rp20,73 triliun atau 49,16 persen dari pagu yang ditetapkan yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp6,62 triliun dan belanja Transfer Ke Daerah dan Dana desa (TKDD) Rp14,11 triliun. Belanja pemerintah pusat yang terdiri dari belanja pegawai Rp3,12 triliun, belanja barang Rp2,37 triliun, belanja modal Rp1,12 triliun, dan belanja sosial Rp8,44 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp1,64 triliun dari tahun lalu. Penyebabnya antara lain karena lambannya Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), juknis pelaksanaan kegiatan yang terlambat terbit, proses pergantian pejabat perbendaharaan serta kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena sebagian anggaran diblokir.

Sementara belanja TKDD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp2,21 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp7,31 triliun, dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Rp515,2 miliar. Lalu Dana Insentif Daerah (DID) Rp69,07 miliar, DAK non Fisik Rp2,47 triliun, dan Dana Desa Rp1,53 miliar. Bila dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi TKDD ini mengalami penurunan sebesar Rp1,04 Triliun (-6,84 persen) yang diakibatkan keterlambatan Pemda dalam memenuhi dokumen persyaratan salur TKDD.

Terkait pandemi Covid-19 di Sumatera Selatan masih terkendali meskipun terjadi peningkatan jumlah kasus aktif akibat munculnya varian baru. Di akhir Juli 2022, jumlah kasus aktif Sumsel tercatat sebanyak 52 kasus, meningkat 8 kasus dibandingkan akhir bulan Juni 2022. Capaian vaksinasi terus meningkat terutama pada vaksin booster, meskipun penambahannya cenderung lambat.

Di samping itu, berkaitan dengan pemulihan ekonomi di Sumatera Selatan masih berjalan on track. Meski tetap perlu mewaspadai berbagai gejolak ekonomi baik yang berasal dari global maupun nasional. APBN terus berperan dalam menyerap tekanan-tekanan terhadap perekonomian (shock absorber) guna menjaga pemulihan ekonomi agar tetap berlanjut dan semakin kuat, menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung konsolidasi fiskal.

(Tim KIHI DJKN SJB-22)

Sumber : Siaran Pers APBN Sumatera Selatan KiTa Agustus 2022