Manado - Selain kondisi pandemi COVID-19, kondisi geopolitik menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam mengambil kebijakan. Kondisi geopolitik yang meningkat menyebabkan harga beberapa komoditas meningkat, termasuk energi dan pangan sehingga mempengaruhi tingkat inflasi, Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan juga Neraca Ekspor Impor.

“Untuk tingkat inflasi, secara year-on-year Indonesia mengalami inflasi sebesar 5,95 persen. Sejalan di Sulawesi Utara, Manado dan Kotamobagu juga mengalami inflasi dibawah nasional, yaitu 5,24 persen dan 5,93 persen,” tutur Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Sulawesi Utara, Raymond Jackson Effendy.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Bacarita APBN Sulawesi Utara Periode sampai dengan September 2022 yang dilaksanakan secara daring pada Kamis (27/10/2022).

“Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) di Sulawesi Utara pada bulan Agustus 2022 turun 1,35 persen dan menjadi 107,82 dibandingkan dengan bulan Agustus yang masih 109,28. NTP Sulawesi Utara masih lebih tinggi daripada Nasional yang senilai 106,82 walaupun secara nasional mengalami kenaikan dibanding bulan sebelumnya,” kata Raymond.

Disampaikan untuk Nilai Tukar Nelayan (NTN), secara Nasional maupun di Sulawesi Utara mengalami penurunan di bulan September. NTN di Sulawesi Utara berada di angka 108,93 yang masih melebihi angka NTN secara Nasional yang berada di angka 105,28.

“Sedangkan untuk angka sementara Neraca (Ekspor Impor) di Sulawesi Utara pada September 2022 berada di 77,86 Juta USD dan menunjukkan peningkatan dari bulan Agustus,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan APBN regional Sulawesi Utara, pendapatan hingga akhir September 2022 mencapai Rp3,58 triliun atau 77,88 persen dari pagu yang telah ditetapkan. Dari sisi Belanja, telah terealisasi sebesar 67,25 persen dari pagu, dengan nilai sebesar Rp15,34 triliun. Dana Transfer ke Daerah, Belanja Pegawai dan dan Belanja barang menjadi komponen belanja terbesar yang ada. Khusus untuk Belanja TKDD, merupakan salah satu bentuk dukungan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang menjadi pendapatan TKD di APBD. Pada bulan September ini, APBN di Sulawesi Utara telah defisit sebesar Rp11,76 triliun.

Direktorat Jenderal Pajak mencatatkan realiasasi penerimaan pajak di Sulawesi Utara sampai dengan akhir September 2022 adalah sebesar Rp2,72 triliun.

“Untuk penerimaan di bulan September adalah sebesar Rp253,21 miliar, melebihi Rp46,88 miliar dari target atau lebih besar 22,72 persen. Penerimaan pajak di Sulawesi Utara pada bulan September 2022 mengalami Pertumbuhan (YoY) sebesar 2,72 persen dengan penerimaan neto sebesar Rp253,21 miliar,” ungkap Kepala Bidang P2 dan Humas Kanwil DJP Suluttenggomalut, Joga Saksono.

Realisasi Penerimaan Pajak di bulan Agustus di dominasi oleh PPN sebesar Rp128,78 miliar (50,86 persen dari penerimaan) diikuti oleh PPh sebesar Rp119,48 miliar (47,19 persen dari penerimaan).

Selain penerimaan pajak, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Sulbagtara, Bambang Wicaksono menyampaikan bahwa bea dan cukai menyumbangkan pendapatan sebesar Rp109,07 miliar.

“Penerimaan tertinggi di bulan September berada di Bea Keluar sebesar Rp3,24 miliar, diikuti Cukai sebesar Rp2,02 miliar, dan Bea Masuk sebesar Rp674 Juta,” tutur Bambang.

Kepala Bidang Lelang Kanwil DJKN Suluttenggomalut Asri Towidjojo turut menyampaikan bahwa pendapatan APBN lainnya diperoleh melalui PNBP dengan realisasi penerimaan hingga September 2022 sebesar Rp748,85 miliar.

Dari sisi belanja, Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Sulawesi Utara, Raymond Jackson Effendy mengungkapkan belanja pegawai masih mendominasi komponen belanja, dari realisasi sebesar Rp8,6 triliun, Belanja pegawai menempati posisi terbesar senilai Rp 4,03 triliun diikuti belanja barang Rp2,13 triliun dan Belanja Modal Rp1,22 triliun. (ayu)