Manado – Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) semakin meningkatkan perannya sebagai Regional Chief Economist (RCE) dalam mengembangkan pemberdayaan UMKM, salah satunya melalui Pojok Special Mission Vehicles (SMV) Kanwil DJKN Suluttenggomalut. Pojok SMV dimaksud ditujukan untuk membuka dan memfasilitasi ruang komunikasi antara SMV Kemenkeu dengan stakeholder di daerah.

Pada Kamis (09/06/22) secara daring, Kanwil DJKN Suluttenggomalut melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam kegiatan Pengenalan Program Kolaborasi antara LPEI, Kanwil DJKN Suluttenggomalut, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJKN Suluttenggomalut, Arif Bintarto Yuwono mengungkapkan Provinsi Sulawesi Utara memiliki letak geografis strategis di kawasan Indonesia bagian timur dengan sumber daya alam yang melimpah.

“Daerah ini menjadi hub atau pintu ekspor yang diharapkan dapat menjadi pintu gerbang bagi masyarakat di wilayah timur untuk berekspansi pada pasar dunia dan semakin berkontribusi melalui sumbangan devisa,” kata Arif.

“Diharapkan dengan adanya optimalisasi peran SMV Kemenkeu ini serta kolaborasi yang akan terjalin dengan LPEI dapat mendukung percepatan pembangunan di daerah serta menjadi katalis bagi stakeholder untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan SMV kita,” tuturnya.

Hadir mewakili LPEI Kepala Departemen Divisi Jasa Konsultasi, Nilla Meidita, Kepala Divisi Kerjasama, Sunu Widi Purwoko, serta anggota Divisi Jasa Konsultasi, Aries Rewang yang turut memberikan pengenalan terkait LPEI serta berdikusi mengenai rencana kolaborasi ke depannya.

“Pada tahun 2021, LPEI telah berkesempatan untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan Coaching Program for New Exporter (CPNE). Tujuannya untuk mengembangkan kapasitas Industri Kecil dan Menengah, Koperasi, serta UMKM berorientasi ekspor di Provinsi Sulawesi Utara,” ujar Nilla selaku narasumber.

“Kalau dari Sulut, rata-rata para pelaku UKM adalah produsen makanan dan minuman. Sampai dengan saat ini kami masih aktif untuk mengajak para-alumni peserta CPNE di Sulut untuk menjadi bagian dari kegiatan marketing handholding kami,” jelas Nilla.

CPNE merupakan salah satu program pelatihan dan pendampingan yang ditawarkan oleh LPEI, khusus bagi pelaku UKM berorientasi ekspor, yang dilaksanakan selama satu tahun dalam periode tertentu dengan tujuan utama adalah menciptakan eksportir baru dan UKM scaling up untuk menjadi bankable.

“Harapannya Kanwil DJKN Suluttenggomalut dapat memfasilitasi kami untuk menjadi penghubung antara LPEI dengan Pemerintah Provinsi Sulut. Dengan adanya kolaborasi tersebut juga diharapkan bentuk kerja sama dengan Pemprov Sulut ke depannya bisa lebih bervariatif dan lebih sustain, serta memberikan dampak yang lebih masif,” tutur Nilla.

“Kami mohon dukungannya untuk bersama-sama meningkatkan intensitas koordinasi dengan Pemprov Sulut guna menindaklanjuti Nota Kesepahaman yang telah kami ajukan dalam hal peningkatan kapasitas UKM berorientasi ekspor,” ujarnya.

“Nelayan atau pelaku usaha makanan berbahan baku ikan juga bisa kami dampingi melalui program Desa Devisa. Maka kami juga mohon dukungannya kepada Kanwil DJKN Suluttenggomalut untuk memetakan potensi di daerah yang dapat kami dampingi,” kata Nilla.

Pada kesempatan yang sama, SMV Icon Kanwil DJKN Suluttenggomalut, Jeanette Agustina Lolong mewakili Tim Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Ekonomi serta Kesejahteraan Masyarakat Suluttenggomalut menyambut baik kolaborasi yang terbangun dengan LPEI.

“Kami siap untuk menjadi penghubung antara LPEI dengan Pemprov Sulut. Selanjutnya kami akan coba berkoordinasi dengan Pemprov Sulut terkait draft Nota Kesepahaman yang sudah diajukan oleh LPEI,” pungkas Jeanette.

Sebagai informasi, LPEI merupakan salah satu Special Mission Vehicles Kementerian Keuangan yang diberikan mandat khusus untuk mendukung program ekspor nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional dalam bentuk Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi, serta Jasa Konsultasi dalam rangka menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang Ekspor.

Kerja sama ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara Regional Chief Economist atau Unit Vertikal DJKN di daerah dengan SMV Kementerian Keuangan dalam mendukung percepatan ekonomi daerah serta pemberdayaan UMKM. (ayu/wdp)