Manado – “Ketika kita menghitung virus untuk menyetel APBN, maka hasilnya itu satu, yaitu APBN yang harus fleksibel, harus antisipatif, tapi harus responsif. Fleksibel berarti gampang berubah, antisipatif artinya bisa mengantisipasi masa depan, tetapi juga responsif artinya dapat merespon masa yang lalu,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat sesi penyampaian Laporan Kegiatan Kantor Vertikal Kemenkeu yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Monitoring dan Evaluasi Joint Program Tahun 2021 pada Kamis, (14/10) di aula Gedung Kekayaan Negara Manado, Sulawesi Utara.

Suahasil mengatakan bahwa apapun Unit Eselon I-nya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), semuanya memiliki kesamaan yaitu berperan sebagai Punggawa Keuangan Negara yang menjaga APBN. Menteri Keuangan beserta jajarannya juga memiliki cita-cita bahwa seluruh jajaran di daerah untuk dapat lebih memahami bagaimana dinamika ekonomi di daerah.

“Salah satu evolusi yang mau kita dorong ke depan adalah supaya Kementerian Keuangan semakin mengerti mengenai perekonomian daerah yang sangat beragam ini. Kita mengerti perekonomian nasional, tetapi kita juga harus memahami bagaimana tiap daerah karena mereka punya karakteristik yang berbeda-beda,” lanjutnya.

“Kita ingin di setiap daerah itu APBN dibedah, tidak ada orang lain yang lebih mengerti APBN yang berjalan di Sulawesi Utara dibandingkan dengan Ibu Bapak sekalian,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Wamenkeu juga menyampaikan arahan Menteri Keuangan bahwa Perwakilan Kementerian Keuangan di daerah perlu berperan sebagai Regional Economist serta setiap unit perlu bersinergi untuk mengkoneksikan data ekonomi daerah untuk kemudian disandingkan dengan data nasional dalam APBN.

“Jika data APBN dibawa ke lingkup daerah, perlu dipetakan didapat dari mana saja, dikeluarkan kepada siapa, menjadi apa serta apa dampaknya. Hal tersebut perlu dikomunikasikan dan menjadi salah satu bentuk tanggung jawab kita kepada negara dan masyarakat,” pesannya.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Menteri Keuangan juga didampingi oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Oza Olavia, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Sudarto, Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti, serta jajarannya.

Sebelum pemberian arahan oleh Wakil Menteri Keuangan, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara Ratih Hapsari Kusumawardani turut mewakili DJKN dalam memberikan laporan kegiatan unit vertikal di Kementerian Keuangan.

“Kanwil DJKN Suluttenggomalut telah melakukan berbagai inovasi proses bisnis dan layanan, beberapa diantaranya adalah penerapan Activity-Based Workplace pada KPKNL Ternate, pelaksanaan modern e-learning secara rutin, serta menciptakan berbagai inovasi standar layanan berbasis digital,” terang Ratih.

Ratih juga mengatakan inisiatif penguatan peran Kanwil DJKN juga telah dilakukan, beberapa diantaranya adalah dukungan kepada UMKM dalam bentuk optimalisasi utilisasi penggunaan BMN untuk Kantin BAKUMPUL pada KPKNL Gorontalo dan Rumah UMi pada KPKNL Ternate, serta penyelenggaraan Kedai Lelang UMKM.

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan Kanwil DJKN juga telah melakukan sinergi dengan Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan melalui Pojok SMV sebagai ruang komunikasi antara SMV dengan stakeholder di daerah serta bekerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyelenggarakan Coaching Program for New Exporter bagi UMKM.

“Selain itu, dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Kanwil DJKN Suluttenggomalut juga telah melakukan berbagai pemanfaatan BMN berupa pinjam pakai dan hibah untuk menangani pandemi covid-19, serta memberikan kemudahan kepada masyarakat melalui Program Keringanan Utang,” tambahnya.

Kegiatan Kunjungan Kerja Wakil Menteri Keuangan dilanjutkan dengan Kunjungan ke Kawasan Ekonomo Khusus (KEK) Bitung serta kunjungan ke Pemerintah Kota Bitung dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Kemenkeu – Pemkot Bitung. (ayu/wdp)