Ternate – Dalam rangka menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pemantauan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di wilayah kerjanya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Kanwil DJKN Suluttenggomalut) memberikan pembinaan secara terpadu kepada KPKNL Ternate.

Pembinaan yang dilakukan pada 23 s.d. 25 Juni 2021 dengan konsep one-on-one meeting, diberikan kepada Seksi Piutang Negara, Seksi Hukum dan Informasi, serta Subbagian Umum KPKNL Ternate dengan membahas capaian kerja, permasalahan yang dihadapi, serta monitoring dan evaluasi atas program/kegiatan berjalan.

Pembinaan diberikan oleh Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi (KIHI) yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Bidang Piutang Negara Anggun Prihatmono, Kepala Subbagian Keuangan Ismael I. Tarigan, Kepala Subbagian Tata Usaha & Rumah Tangga Dewi Puji S., Kepala Seksi Kepatuhan Internal Novie Rarung, serta para pelaksana pada Bagian/Bidang terkait.

Dalam pembinaan Seksi Piutang Negara, Anggun membahas mengenai reviu penerapan Crash Program, progres pengembalian Berkas Kasus Piutang Negara (BPKN) BPJS, rencana revisi target tahun 2021, serta beberapa hal lainnya terkait Piutang Negara.

“1 BKPN sudah dilakukan pelunasan melalui Program Keringan Utang, dan sudah ada 3 surat persetujuan Crash Program juga”, kata Plt. Kepala Seksi Piutang Negara Wagino.

“Terkait potensi penyerahan piutang di Provinsi Maluku Utara, kami sarankan untuk berkoordinasi dengan BPK atau inspektorat wilayah setempat, kemudian ditanyakan Pemerintah Daerah mana yang memiliki TGR. Biasanya ada sertifikat barang jaminan sehingga tingkat kemungkinan tertagihnya tinggi”, terang Anggun.

Pada kesempatan tersebut, Wagino yang juga menjabat sebagai Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Ternate beserta stafnya memperoleh pembinaan dari Seksi Hukum yang membahas terkait hukum acara perdata, permohonan penerbitan SKU, dan pengisian data pada aplikasi SIBANKUM DJKN serta dari Seksi Informasi yang membahas mengenai strategi komunikasi, pengelolaan media sosial dan portal website, serta Layanan Informasi Publik.

“Kita sebagai Humas di DJKN dituntut untuk tidak hanya memberikan informasi seputar tugas dan fungsi DJKN saja, tetapi pada lingkup Kementerian Keuangan juga. Seperti contohnya kemarin banyak berita yang kurang sesuai mengenai isu PPN. Tugas kita adalah membantu Direktorat Jenderal Pajak untuk mengedukasi masyarakat terhadap isu PPN tersebut”, jelas Anggun.

Selain itu Pembinaan juga dilakukan kepada Seksi Kepatuhan Internal dengan bahasan mengenai pemenuhan reviu dokumen pengelolaan kinerja, monitoring capaian kinerja, serta rencana program pengendalian gratifikasi.

Pada kegiatan pembinaan oleh Bagian Umum, Kepala Subbagian Keuangan Ismael I. Tarigan menyampaikan bahwa dengan adanya pembinaan tersebut diharapkan akan mewujudkan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha dan rumah tangga serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan Barang Milik Negara yang tertib dan lancar pada KPKNL Ternate.

“Beberapa tantangan yang dihadapi untuk meraih target PKPA tahun 2021, antara lain adanya pandemi Covid-19, adanya regulasi baru terkait teknis penilaian IKPA, serta batas waktu pada pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI, SMART DJA, dan E-Monev Bappenas. Maka kita perlu mengantisipasinya”, terang Ismael. (ayu/wdp)