Manado – Dalam rangka meningkatkan komunikasi internal dan menyelaraskan pemahaman persepsi seluruh pegawai terhadap arahan dan/atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, seluruh Pejabat Administrator di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Kanwil DJKN Suluttegomalut) kembali mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pada Triwulan II Tahun 2021.

Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-3/MK.1/2020 tentang Pelaksanaan Focus Group Disccussion Di Lingkungan Kementerian Keuangan, seluruh Pejabat Administator di lingkungan Kementerian Keuangan diimbau untuk melaksanakan FGD setiap triwulan dengan tujuan penyampaian informasi/arahan pimpinan terbaru, sarana komunikasi internal efektif, menjaga keseragaman pemahaman atas suatu informasi, serta memperkuat keterlibatan dan motivasi pegawai dalam mencapai tujuan.

Pada Senin (21/06), Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi (KIHI) sekaligus Plt. Bidang Piutang Negara (PN) Anggun Prihatmono mempimpin jalannya kegiatan FGD yang bertema “Kemenkeu Satu, Kemenkeu Tepercaya” kepada para pegawai Bidang KIHI dan Bidang PN.

“Kemenkeu Satu merupakan kegiatan kolaboratif yang pada prinsipnya tidak menghilangkan kewenangan, bekerja sama untuk tumbuh bersama kolaborsi fungsi, prosedur dan TIK, standarisasi layanan, standarisasi sikap/perilaku, serta memonitor capaian visi Kementerian Keuangan”, ungkap Anggun.  

"Dengan adanya program Kemenkeu Satu, Kemenkeu diharapkan dapat menjadi miniatur Indonesia yang mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan input, kolaborasi fungsi sentral dengan output Kemenkeu Satu, dan outcome Kemenkeu yang Tepercaya", sambungnya.

Ia menjelaskan bahwa penguatan kolaborasi budaya dan sistem Kemenkeu Satu, beberapa diantaranya adalah penguatan budaya dan Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan: Refocusing Sinergi dan Integritas, penguatan kolaborasi pengembangan dan pengelolaan TIK, kolaborasi pengelolaan aset dan efisiensi tata ruang kantor, serta simplifikasi proses bisnis dan transformasi organisasi. 

Pada kesempatan yang sama, Anggun juga menjelaskan mengenai IT Security Awareness serta Joint Program dan Data Analysis, dilanjutkan dengan diskusi dengan menjawab pertanyaan “Secara personal, apakah Anda siap menjadi Satu Kemenkeu? Serta peran yang akan diberikan”. 

"Sebagai ASN di DJKN, kita dituntut dan sudah harus siap untuk melakukan pekerjaan sebagai generalis, sehingga apabila akan menjadi Satu Kemenkeu tentunya kita harus bersikap adaptif saat dihadapkan dengan hal baru dan mulai dari sekarang mempelajari seluruh tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Keuangan", jawab Pelaksana Seksi Informasi Ayutia Nurita Sari.

Pada diskusi kedua, dibahas bahwa terdapat pernyataan jika keamanan Teknologi Informasi itu berbanding terbalik dengan kenyamanan pengguna. Kepala Seksi Informasi Wahyu Dwi Prasetya berpendapat bahwa memang benar terdapat beberapa ketidaknyamanan bagi pengguna. 

“Namun dengan adanya join domain di lingkungan Kementerian Keuangan, keamanan data pengguna akan lebih terjamin dan memiliki kontrol lebih apabila ada ancaman keamanan sistem infrmasi sehingga bisa ditangani secara cepat”, kata Wahyu. (ayu/wdp).