Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
Komitmen Kanwil DJKN Suluttenggomalut Menuju WBK 2021
Ayutia Nurita Sari
Jum'at, 15 Januari 2021   |   110 kali

Manado (15/01) – Sebagai upaya dalam mendorong pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang mengedepankan aspek pencegahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Keuangan,  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Kanwil DJKN Suluttenggomalut) ditetapkan sebagai salah satu unit yang mengikuti akselerasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBK/WBBM) pada tahun 2021.

Pada hari Jumat, 15 Januari 2021 secara daring, seluruh pegawai Kanwil DJKN Suluttenggomalut mengikuti kegiatan persiapan percepatan, pembentukan tim kerja, serta internalisasi pembangunan ZI menuju WBK 2021 yang diinisiasi oleh Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Anggun Prihatmono selaku ketua tim.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJKN Suluttenggomalut Aloysius Yanis Dhaniarto mengingatkan bahwa dalam meraih predikat WBK dibutuhkan komitmen dari seluruh pegawai Kanwil DJKN Suluttenggomalut serta dukungan dan kerja sama dari para stakeholder.

“Integritas tidak bisa ditawar-tawar lagi. Marilah kita jaga integritas dan komitmen bersama serta tingkatnya kualitas bekerja. Tanamkan bahwa dalam melayani kita harus satu kata satu sikap, menolak KKN, dan tentunya integritas 100%”, ajaknya.

“Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam meraih predikat ZI WBK antara lain pencanangan ZI WBK/WBBM, pembentukan tim kerja, pemenuhan dan pengarsipan dokumen, penciptaan inovasi, serta pendekatan dengan stakeholders”, ujar Anggun.

Pada kesempatan yang sama dibahas juga terkait pembentukan tim kerja Pembangunan ZI menuju WBK. Seluruh pegawai dilibatkan dan dibagi kedalam enam tim kerja.

"Tim kerja dibagi berdasarkan aspek penilaian, antara lain manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik", jelas Anggun.

"Kami harapkan seluruh partisipasi rekan-rekan, mari bersama-sama menciptakan inovasi yang dapat kita sepakati menjadi budaya kerja untuk kita laksanakan mulai saat ini", tutupnya. (ayu/wdp)

Foto Terkait Berita
Peta Situs | Email Kemenkeu | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini