Ternate (Selasa, 25/8/2020) – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ternate sukses menggelar acara rapat koordinasi percepatan dan apresiasi kinerja program sertifikasi BMN (Barang Milik Negara-red) pada Selasa pagi di atas Kapal Angkatan Laut Tidore.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara Aloysius Yanis Dhaniarto didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Taufiq Istianto dan Kepala KPKNL Ternate M. Arif Setyawantika. Selain itu, hadir pula Komandan Lanal Ternate Letnan Kolonel Laut (P) Komaruddin, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Abram Elsajaya, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku Utara Elijas Bambang Thahajadi, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara Gunadi Antariksa, para Kepala Kantor Pertanahan di wilayah Provinsi Maluku Utara serta satuan kerja yang mempunyai target sertifikasi.

Kepala Kanwil DJKN Suluttenggomalut mengucapkan apresiasi atas kerja sama yang terjalin sehingga program sertifikasi BMN tahun 2020 dapat terselesaikan. Ia menjelaskan bahwa sertifikasi BMN berupa tanah harus dilakukan pemerintah.

“Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara berupa Tanah, dinyatakan bahwa BMN berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian/Lembaga yang menguasai dan/atau menggunakan BMN”, jelas Yanis. 

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR Abram Elsajaya menyampaikan apresiasi kepada KPKNL dan BPN Provinsi Maluku Utara maupun di kementerian masing-masing.

“Adanya program sertifikat tanah jalan nasional ini maka masyarakat dapat lebih mengetahui batas tanah yang telah bersertifikat dan sekaligus mendukung akuntabilitas pencatatan aset jalan dan jembatan di lingkungan kerja Direktorat Jenderal Bina Marga”, ungkap Abram. Ia juga berharap agar ke depannya keseluruhan ruas jalan nasional sudah mempunyai sertifikat tanah jalan nasional.

Tak hanya itu, Abram menjelaskan bahwa target keseluruhan sertifikat tanah pada satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 dan 2 Provinsi Maluku Utara adalah sebanyak 1.927 bidang tanah, dari tahun 2014 sampai tahun 2019 sudah mencapai target sertifikat sebanyak 786 bidang tanah (44%), Khususnya di tahun 2020 telah terbit sertifikat sebanyak 667 bidang tanah sehingga total sertifikat yang terbit sejumlah 1453 bidang tanah (80%) dan masih  tersisa 474 bidang tanah yang sudah diusulkan untuk tahun 2021 dan 2022 sehingga ditargetkan seluruh jalan nasional di wilayah Provinsi Maluku Utara telah bersertifikat pada tahun 2022. 

Selanjutnya, Kepala Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara Elijas Bambang Thahajadi mengatakan bahwa program sertifikasi BMN yang menjadi target Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara telah selesai, dari target awal 640 bidang, setelah ada saving target menjadi 600 bidang, dan dapat menyelesaikan 672 bidang.

“Keberhasilan ini bukan hanya merupakan keberhasilan Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara tetapi keberhasilan dari semua pihak, koordinasi yang baik dari semua instansi, baik subjek maupun objek hak. Saya juga sampaikan rasa terima kasih kepada seluruh kinerja jajaran pejabat administrator kebawah sehingga dapat menyelesaikan target tercepat dan terbanyak”, ujarnya.

Sebagaimana diketahui, capaian sertifikasi pada KPKNL Ternate selama 3 tahun terakhir telah berhasil melampaui target 100%. Pada tahun 2018, capaian mencapai 122,45%, 2019 tercapai 117% dan tahun 2020 tercapai 105%. Atas capaian tersebut, Kanwil DJKN Suluttenggomalut dan KPKNL Ternate memberikan penghargaan serta apresiasi kepada seluruh satuan kerja yang terlibat dalam menyukseskan tercapainya target sertifikasi. (hms-tte/bap/wdp)