Manado – Dalam rangka meningkatkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan penyempurnaan layanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN), Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Kanwil DJKN Suluttenggomalut) menyelenggarakan sosialisasi aplikasi Sistem Manajeman Aset Negara (SIMAN) dan Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Pengelolaan BMN bertempat di Aula Lantai VI, Gedung Keuangan Negara Manado pada Kamis (19/9/2019) dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kepala Satuan Kerja (Satker), Kepala Balai dari lingkungan satker Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kepala Kanwil DJKN Suluttenggomalut, Aloysius Yanis Dhaniarto menyampaikan bahwa optimalisasi pengelolaan aset/BMN merupakan salah satu isu hangat dalam upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara. “Peneriman Negara kita, utamanya ditunjang oleh Pajak dan Bukan Pajak. Selama ini yang mendominasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sektor migas, laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Layanan Umum (BLU) dan ada pula PNBP lainnya. PNBP lainnya terdiri dari PNBP Kementerian/Lembaga (K/L) dan pengelolaan aset. Pemerintah berharap khususnya penerimaan PNBP dari pengelolaan aset dapat terus ditingkatkan. Kita punya sumber penerimaan negara yang harus digali karena aset yang dimiliki begitu besar”, ujarnya mengawali sambutan.

Salah satu kementerian yang memilki BMN dengan nilai tertinggi adalah Kementerian PUPR. Sebagaimana diketahui, hampir di seluruh K/L memiliki PNBP yang besarannya dihitung oleh masing-masing K/L dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Tarif dan jenis PNBP yang ada pada Kementerian PUPR ditetapkan dalam PP Nomor 38 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum.

“Sebagaimana dikutip dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan, Kementerian PUPR berwenang untuk memberikan izin untuk pemanfaatan ruang milik jalan nasional dimana izin tersebut juga digunakan sebagai rekomendasi teknis dalam rangka pemanfaatan BMN atau Barang Milik Daerah (BMD)”, jelas Yanis. Lebih lanjut, Yanis menyampaikan bahwa kewenangan tersebut hanya salah satu kewenangan pemberian izin pemanfaatan BMN sehingga melalui FGD ini diharapkan dapat digali potensi-potensi PNBP lainnya.

Dalam proses pengelolaan BMN, penggunaan aplikasi SIMAN merupakan salah satu hal penting untuk mendukung tata kelola BMN yang optimal. SIMAN adalah aplikasi yang strategis dalam melaksanakan tugas pengelolaan BMN mengingat jumlah BMN yang dikelola sangat banyak dan tersebar di berbagai lokasi. 

“Seluruh rangkaian kegiatan hari ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi bagi kita semua bahwa penatausahaan BMN yang baik dan melakukan updating data pengelolaan BMN secara tertib dapat menghasilkan data yang akurat dan valid”, ungkap Yanis.

Di akhir sambutan, Yanis menyampaikan pentingnya menjaga aset negara adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama, salah satu caranya dengan tertib administrasi pengelolaan BMN, menjaga data dan senantiasa melakukan update data BMN yang dikelola melalui aplikasi SIMAN. Ketertiban dalam tata kelola BMN juga akan menciptakan 3 (tiga) tertib yaitu tertib administrasi aset, tertib hukum kepemilikan aset negara dan tertib pengelolaan aset negara yang meliputi pula pengamanan fisik aset negara.

Acara dibagi atas materi paparan peraturan Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sosialisasi SIMAN dan sesi diskusi tanya jawab. Hadir sebagai moderator adalah Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Devi Lesilolo.

Diharapkan hasil diskusi dan sosialisasi SIMAN dapat memberikan pemahaman dan diimplementasikan pada kantor masing-masing satker sehingga optimalisasi pengelolaan BMN dapat berjalan dengan baik dan PNBP meningkat. (bap/wdp)