Manado
- Dalam rangka
meningkatkan awareness pegawai terhadap transformasi digital,
Central Transformation Unit (CTO) Kementerian
Keuangan menyelenggarakan Bincang Transformasi dengan jajaran Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sulawesi Utara pada Kamis (5/9) di Aula Gedung
Keuangan Negara (GKN) Manado.
Acara yang mengusung tema “Penerimaan dan Dialog
Penguatan Kebangsaan” dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara,
Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Kanwil DJKN Suluttenggomalut), A.Y.
Dhaniarto beserta para pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dari unit
eselon I perwakilan Kemenkeu Provinsi Sulawesi Utara antara lain Kepala Kanwil Direktorat
Jenderal Perbendaharaan, Muhdi, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP),
Agustin Vita Avantin dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(DJBC), Cerah Bangun.
Kepala Kanwil Perbendaharaan selaku Kepala Perwakilan
Kemenkeu Provinsi Sulawesi Utara, Muhdi membuka acara dihadapan para pimpinan
unit Kemenkeu, Change Agent serta Light House Team dengan menyampaikan
bahwa penyelenggaraan acara ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang
memadai kepada seluruh pegawai Kemenkeu lingkup Provinsi Sulawesi Utara terkait
dengan program transformasi digital yang saat ini sedang berlangsung.
“Sebagai organisasi yang mengemban amanah khususnya
fiskal di daerah, unit-unit Kemenkeu lingkup Sulawesi Utara senantiasa
meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Demikian pula dengan perbaikan
pola koordinasi dan sinergi antar unit Kemenkeu dalam lingkup Sulawesi Utara,
senantiasa telah dilaksanakan untuk menghadapi berbagai tantangan dan hambatan
menuju Revolusi Industry 4.0”, ujar
Muhdi.
Peningkatan dan perbaikan tersebut diwujudkan antara
lain melalui partisipasi aktif setiap unit dalam implementasi kebijakan yang
telah ditetapkan masing-masing unit eselon I di bidang penerimaan,
penganggaran, perbendaharaan maupun sentral sesuai dengan Inisiatif Strategis
Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) sebagaimana ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 302/KMK.01/2019
tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi dan Transformasi
Kelembagaan Kementerian Keuangan.
“Implementasi IS
RBTK nampak dengan semakin terintegrasinya data, proses bisnis pengelolaan
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan kebijakan fiskal di daerah,
simplifikasi proses bisnis, office
automation, pengembangan organisasi serta Sumber Daya Manusia (SDM) pada
unit-unit Kemenkeu lingkup Sulawesi Utara secara lebih modern”, ungkap Muhdi
lebih lanjut.
Acara Bincang Transformasi ini dibagi menjadi 4 (empat)
segmen yaitu pengenalan dan overview Program
RBTK, diskusi panel IS Joint Program Penerimaan,
diskusi panel Digital Workplace dan sharing Penguatan Kebangsaan.
Pada segmen pertama, Chief
Change Management Officer II CTO, Herry Hernawan menyampaikan beberapa IS RBTK
yang mendukung Transformasi Digital, 5 (lima) diantaranya yaitu modern e-learning sebagai
alat utama dalam pengembangan SDM, manajemen pengelolaan akun atas penerimaan
negara yang terintegrasi atau URAM (Unified Revenue Account Management),
joint program optimalisasi penerimaan, simplifikasi pelaksanaan anggaran
dan penyediaan data transaksi pemerintah daerah untuk mendukung perumusan
kebijakan fiskal.
Usai pemaparan segmen pertama, dilanjutkan dengan diskusi
panel membahas IS Joint Program
dengan narasumber Staf Ahli Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi
(OBTI) Kemenkeu, Sudarto dan Staf Ahli Kebijakan Penerimaan Negara, Robert
Leonard Marbun yang dimoderatori oleh Arief Wibisono selaku Chief Change Management Officer I CTO.
Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa Menteri Keuangan telah mengamanatkan joint program sinergi antara DJP, DJBC dan DJA untuk membangun ekosistem kepatuhan dan kemudahan berusaha. Lebih lanjut, tujuan inisiatif joint program adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan penegakan hukum di bidang perpajakan, kepabeanan dan/atau cukai serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Joint Program meliputi joint analysis, joint audit, joint collection, joint investigation, joint business process, single profile, secondment, dan program sinergi lainnya. Latar berlakang program tersebut adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing, meningkatkan peringkat indeks kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) Indonesia dan meningkatkan kredibilitas dan efektivitas APBN. Saat ini sedang dibangun core tax system untuk mengintegrasikan database serta peningkatan efektivitas dan efisiensi proses bisnis administrasi perpajakan. Di masa depan akan diperlukan adanya integrasi data antar institusi sehingga diharapkan dapat menurunkan cost compliance dan kemudahan dalam membayar pajak. Konsep yang diusung adalah “One Nation, One Revenue Concept, One System”.
Segmen selanjutnya adalah diskusi panel
tentang digital workplace dengan narasumber Herfan Brillianto selaku Digital Transformation Officer I CTO yang
dimoderatori oleh Chief Change Management
Officer II CTO, Herry Hernawan. Pada segmen ini dibahas mengenai IS New Thinking of Working, IS Office Automation dan IS e-learning. Perlu diketahui bahwa salah satu faktor kesuksesan
implementasi office automation di lingkungan Kemenkeu adalah piloting Nadine 2.0 di lingkungan
Sekretariat Jenderal. Mulai bulan Maret 2019 telah dilaksanakan piloting Nadine 2.0 pada unit eselon II
Sekretariat Jenderal. Nadine 2.0 merupakan pengembangan tata naskah dinas elektronik
yang sebelumnya telah berjalan dengan memasukkan seluruh proses mulai dari
penyusunan sampai dengan distribusi secara elektronik.
Tak kalah
penting, pada segmen terakhir dilakukan Dialog Penguatan Kebangsaan. Hadir
sebagai narasumber adalah Brigjen TNI, Dr. Paula Theresia selaku Tenaga Pengkaji
Madya, Bidang Pemantapan Nilai Kebangsaan dan Sumber Kekayaan Alam Lembaga
Ketahanan Nasional (Lemhannas), dengan moderator Chief Change Management Officer I CTO, Arief Wibisono. Pada
kesempatan ini dilakukan pemaparan tentang upaya pemantapan nilai-nilai kebangsaan bersumber dari
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan sistem nasional serta
pembudayaan nilai-nilai kebangsaan.
Narasumber menggugah kembali kesadaran mengenai ideologi, nilai-nilai kebangsaan dan etika untuk meningkatkan serta memantapkan wawasan kebangsaan
dalam rangka membangun karakter bangsa. (bap/wdp)