Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
Bincang Transformasi: Hadapi Tantangan Global dengan Transformasi Digital
Bintang Adita Putri
Jum'at, 06 September 2019   |   546 kali

Manado - Dalam rangka meningkatkan awareness pegawai terhadap transformasi digital, Central Transformation Unit (CTO) Kementerian Keuangan menyelenggarakan Bincang Transformasi dengan jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sulawesi Utara pada Kamis (5/9) di Aula Gedung Keuangan Negara (GKN) Manado.

 

Acara yang mengusung tema “Penerimaan dan Dialog Penguatan Kebangsaan” dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Kanwil DJKN Suluttenggomalut), A.Y. Dhaniarto beserta para pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dari unit eselon I perwakilan Kemenkeu Provinsi Sulawesi Utara antara lain Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Muhdi, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Agustin Vita Avantin dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Cerah Bangun.

 

Kepala Kanwil Perbendaharaan selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Sulawesi Utara, Muhdi membuka acara dihadapan para pimpinan unit Kemenkeu, Change Agent serta Light House Team dengan menyampaikan bahwa penyelenggaraan acara ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang memadai kepada seluruh pegawai Kemenkeu lingkup Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan program transformasi digital yang saat ini sedang berlangsung.

 

“Sebagai organisasi yang mengemban amanah khususnya fiskal di daerah, unit-unit Kemenkeu lingkup Sulawesi Utara senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Demikian pula dengan perbaikan pola koordinasi dan sinergi antar unit Kemenkeu dalam lingkup Sulawesi Utara, senantiasa telah dilaksanakan untuk menghadapi berbagai tantangan dan hambatan menuju Revolusi Industry 4.0”, ujar Muhdi.

 

Peningkatan dan perbaikan tersebut diwujudkan antara lain melalui partisipasi aktif setiap unit dalam implementasi kebijakan yang telah ditetapkan masing-masing unit eselon I di bidang penerimaan, penganggaran, perbendaharaan maupun sentral sesuai dengan Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 302/KMK.01/2019 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.

 

Implementasi IS RBTK nampak dengan semakin terintegrasinya data, proses bisnis pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan kebijakan fiskal di daerah, simplifikasi proses bisnis, office automation, pengembangan organisasi serta Sumber Daya Manusia (SDM) pada unit-unit Kemenkeu lingkup Sulawesi Utara secara lebih modern”, ungkap Muhdi lebih lanjut.

 

Acara Bincang Transformasi ini dibagi menjadi 4 (empat) segmen yaitu pengenalan dan overview Program RBTK, diskusi panel IS Joint Program Penerimaan, diskusi panel Digital Workplace dan sharing Penguatan Kebangsaan.

 

Pada segmen pertama, Chief Change Management Officer II CTO, Herry Hernawan menyampaikan beberapa IS RBTK yang mendukung Transformasi Digital, 5 (lima) diantaranya yaitu modern e-learning sebagai alat utama dalam pengembangan SDM, manajemen pengelolaan akun atas penerimaan negara yang terintegrasi atau URAM (Unified Revenue Account Management), joint program optimalisasi penerimaan, simplifikasi pelaksanaan anggaran dan penyediaan data transaksi pemerintah daerah untuk mendukung perumusan kebijakan fiskal.

 

Usai pemaparan segmen pertama, dilanjutkan dengan diskusi panel membahas IS Joint Program dengan narasumber Staf Ahli Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi (OBTI) Kemenkeu, Sudarto dan Staf Ahli Kebijakan Penerimaan Negara, Robert Leonard Marbun yang dimoderatori oleh Arief Wibisono selaku Chief Change Management Officer I CTO.

 

Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa Menteri Keuangan telah mengamanatkan joint program sinergi antara DJP, DJBC dan DJA untuk membangun ekosistem kepatuhan dan kemudahan berusaha. Lebih lanjut, tujuan inisiatif joint program adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan penegakan hukum di bidang perpajakan, kepabeanan dan/atau cukai serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Joint Program meliputi joint analysis, joint audit, joint collection, joint investigation, joint business process, single profile, secondment, dan program sinergi lainnya. Latar berlakang program tersebut adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing, meningkatkan peringkat indeks kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) Indonesia dan meningkatkan kredibilitas dan efektivitas APBN. Saat ini sedang dibangun core tax system untuk mengintegrasikan database serta peningkatan efektivitas dan efisiensi proses bisnis administrasi perpajakan. Di masa depan akan diperlukan adanya integrasi data antar institusi sehingga diharapkan dapat menurunkan cost compliance dan kemudahan dalam membayar pajak. Konsep yang diusung adalah “One Nation, One Revenue Concept, One System”.


Segmen selanjutnya adalah diskusi panel tentang digital workplace dengan narasumber Herfan Brillianto selaku Digital Transformation Officer I CTO yang dimoderatori oleh Chief Change Management Officer II CTO, Herry Hernawan. Pada segmen ini dibahas mengenai IS New Thinking of Working, IS Office Automation dan IS e-learning. Perlu diketahui bahwa salah satu faktor kesuksesan implementasi office automation di lingkungan Kemenkeu adalah piloting Nadine 2.0 di lingkungan Sekretariat Jenderal. Mulai bulan Maret 2019 telah dilaksanakan piloting Nadine 2.0 pada unit eselon II Sekretariat Jenderal. Nadine 2.0 merupakan pengembangan tata naskah dinas elektronik yang sebelumnya telah berjalan dengan memasukkan seluruh proses mulai dari penyusunan sampai dengan distribusi secara elektronik.


Tak kalah penting, pada segmen terakhir dilakukan Dialog Penguatan Kebangsaan. Hadir sebagai narasumber adalah Brigjen TNI, Dr. Paula Theresia selaku Tenaga Pengkaji Madya, Bidang Pemantapan Nilai Kebangsaan dan Sumber Kekayaan Alam Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), dengan moderator Chief Change Management Officer I CTO, Arief Wibisono. Pada kesempatan ini dilakukan pemaparan tentang upaya pemantapan nilai-nilai kebangsaan bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan sistem nasional serta pembudayaan nilai-nilai kebangsaan. Narasumber menggugah kembali kesadaran mengenai ideologi,  nilai-nilai kebangsaan dan etika untuk meningkatkan serta memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa. (bap/wdp)

 

 

 

 

 

 

Foto Terkait Berita
Peta Situs | Email Kemenkeu | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini