Manado – Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Kanwil DJKN Suluttenggomalut) serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado, Senin (26/8). Agenda utama Itjen adalah untuk melakukan persiapan awal atau entry meeting dalam rangka audit atas area pengawasan strategis pemanfaatan aset Kementerian Pertahanan (Kemhan)/TNI pada satuan kerja di lingkungan DJKN dan KPKNL yang akan dilaksanakan mulai tanggal 26 Agustus s.d. 7 September 2019.

Kepala Kanwil DJKN Suluttenggomalut, A.Y. Dhaniarto menerima kunjungan tim Itjen bertempat di Ruang Rapat Kanwil, dihadiri oleh Para Kepala Bidang/Bagian, Para Kepala Seksi di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) dan Penilaian, Para Kepala Seksi pada Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi (KIHI), Kepala Subbagian Kepegawaian, Kepala KPKNL Manado, serta Kepala Seksi PKN, Kepala Seksi Penilaian dan Kepala Seksi Kepatuhan Internal pada KPKNL Manado. Delegasi yang hadir dari Itjen yaitu Lasria Lambertha Sinaga selaku Ketua Tim beserta anggota antara lain Martono Wibowo, Lutfia Susanti, dan Eko Faham Wicaksono. Bertindak selaku pengendali teknis, Siti Fadliyah dan pengendali mutu, Dr. Antonius Susilo Eko Riadi.

Dhaniarto menyambut baik kehadiran tim Itjen. “Kami berharap dengan kehadiran tim Itjen dapat memberikan masukan-masukan terkait perbaikan kinerja di lingkungan Kanwil dan KPKNL”, ujarnya.

Ketua Tim Itjen, Lasria Lambertha Sinaga menyampaikan bahwa tujuan dari penugasan audit antara lain untuk mengidentifikasi permasalahan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) pada Kemhan/TNI, melakukan evaluasi terhadap penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 54/PMK.06/2015 tentang Pemanfaatan BMN di lingkungan Kemhan/TNI, memastikan pemanfaatan BMN oleh Kemhan/TNI telah memperoleh persetujuan dari Pengelola Barang dan hasilnya telah disetorkan ke kas negara dan memastikan pemanfaatan BMN oleh Kemhan/TNI yang persetujuan akan berakhir telah dimintakan usulan perpanjangan persetujuannya.

“Dari hasil audit, kita akan menilai terkait efektivitas pelayanan Kanwil dan KPKNL atas pelayanan pemanfaatan BMN, tindak lanjut atas persetujuan pemanfaatan serta observasi lapangan atas kondisi pemanfaatan BMN di lingkungan Kemhan/TNI”, tuturnya.

Lebih lanjut, Lasria juga menyinggung terkait imbauan dari Kantor Pusat dalam rangka peningkatan layanan publik. “Imbauan Peningkatan Layanan Publik telah diedarkan melalui Nota Dinas Nomor ND-101/IJ/2019 tanggal 6 Agustus 2019. Hal tersebut sehubungan dengan arahan Menteri Keuangan dalam rangka penguatan Transformasi Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi. Diharapkan para pejabat maupun pegawai dapat menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta meningkatkan pemahaman terkait tugas dan fungsi kantor terutama terkait dengan pelayanan”, tegas Lasria.

Kegiatan entry meeting tersebut ditutup dengan penandatanganan pakta integritas antara Itjen, Kepala Kanwil DJKN Suluttenggomalut dan Kepala KPKNL Manado.

(Teks/Foto: BAP/WDP)