Makassar – Kementerian Keuangan Regional Sulawesi Selatan menggelar konfrensi pers realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (Sulsetrabar) Sudirman memaparkan capaian kinerja dengan akhir triwulan III tahun 2022. “Program sertipikasi tanah di Sulawesi Selatan sudah tercapai sebanyak 126 bidang tanah dengan capaian PNBP dari pengelolaan barang milik negara (BMN) sebesar Rp21,23 miliar atau 84,59 persen dari target,” terangnya.

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa aset infrastruktur di Sulawesi Selatan yang terdiri atas jembatan, jalan, jalur kereta api, bendungan, aset pendidikan dan aset bidang kesehatan dengan nilai total sebesar Rp32,1 triliun di awal tahun 2022. Aset ini diperkirakan bertambah sebesar kurang lebih Rp1,31 triliun yang berasal dari realisasi belanja modal sampai bulan September 2022. “Di dalamnya termasuk jalur kereta api yang sudah digunakan sepanjang 62 km. Ini yang sedang diujicobakan untuk digunakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Dari aset negara proyek strategis nasional (PSN) yang didanai oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara, disebutkan bahwa total realisasi sampai dengan bulan September 2022 sebesar Rp2 triliun. Aset-aset tersebut terdiri atas bendungan di Gowa, Takalar dan Wajo, jaringan irigasi di Luwu Utara dan jalur kereta Makassar-Parepare tahap I.

Terkait pelayanan lelang di Sulawesi Selatan, ia menuturkan bahwa pokok lelang sudah terealisasi sebesar Rp1,19 triliun yang menghasilkan PNBP sebesar Rp21,5 miliar. Selain PNBP, pelaksanaan lelang juga menyumbang kontribusi Pajak Penghasilan sebesar Rp4,27 miliar dan BPHTB yang menjadi pendapatan daerah sebesar Rp7,70 miliar.

“Untuk mendorong penguatan UMKM, DJKN berfokus pada pasca produksi yakni membantu pihak UMKM memasarkan produknya melalui lelang tanpa dibebani biaya atau nol rupiah,” ungkap Sudirman menjelaskan peran DJKN dalam pengembangan UMKM.

Dari sisi pengurusan piutang Negara, diutarakan rencana aksi yang sudah berjalan, seperti inventarisasi, identifikasi, rekonsiliasi dan joint program, serta pelaksanaan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/ 2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Ada update sasaran crash program keringanan utang sampai triwulan III tahun 2022 untuk Sulawesi Selatan yaitu sebanyak 31 berkas dengan nilai Rp4,73 miliar. “Untuk realisasinya, sudah dikeluarkan 29 persetujuan, dengan nilai sebesar Rp288,1 juta,” terang Sudirman.

Dalam pelayanan penilaian di Sulawesi Selatan, ia mengatakan Kanwil DJKN bersama KPKNL telah menerbitkan 999 laporang penilaian dengan nilai Rp1,03 triliun baik untuk aset Barang Milik Daerah dan selain Barang Milik Negara. “Hasil penilaian aset tersebut digunakan untuk proses pemanfaatan berupa sewa dan pemindahtanganan berupa penjualan,” ucap Sudirman mengakhiri pemaparan. (CJ)