Makassar – Sebagai bagian dari upaya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih , Kanwil DJKN Sulseltrabar berkolaborasi dengan Balai Diklat Keuangan Makassar mengadakan webinar dalam bentuk Kemenkeu Corpu Open Class (KCOC) pada Rabu (14/09). KCOC dilaksanakan secara daring dengan mengambil topik Mempertahankan Integritas Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Acara dibuka Kepala Balai Diklat Keuangan
Makassar, Suyuti yang dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Kanwil DJKN
Sulseltrabar, Ekka S. Sukadana. Ekka mengungkapkan nilai-nilai Kementerian
Keuangan merupakan landasan dalam pembangunan Zona Integritas. Di samping itu,
Kanwil DJKN Sulseltrabar juga memiliki motto Phinisi yaitu proaktif, humanis,
inklusif, inisiatif dan sigap.
“Ini (motto Phinisi-red) melatarbelakangi untuk kami berkiprah dalam rangka pelayanan publik,” ujar Ekka.
Selanjutnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara,
Rionald Silaban menyampaikan keynote
speech. Rionald menekankan pentingnya pemberian layanan kepada masyarakat oleh
penyelenggara pemerintahan.
“Untuk mewujudkan pelayanan publik prima, membutuhkan ikhtiar berkelanjutkan, transformasi sistem tata kelola, perubahan budaya kerja birokrasi dan konsisten menanamkan integritas” terang Rionald.
DJKN, ungkapnya, juga aktif membangun organisasi yang berintegritas. Sampai tahun 2021, 78 persen unit kerja DJKN sudah berpredikat WBK maupun WBBM. Lebih lanjut, diuraikan bahwa membangun dan mempertahankan organisasi yang berintegritas adalah working progress. “Pekerjaan ini terus-menerus dilakukan karena selalu ada ruang untuk meningkatkan kualitas layanan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi,” jelas Rionald.
Pada sesi pemaparan, dihadirkan dua narasumber yaitu Kepala Bagian Kepatuhan Internal Sekretariat DJKN, Navis Zikra dan Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Selatan, Ismu Iskandar, dengan moderator adalah Kepala Subbagian SDM Kanwil DJKN Sulseltrabar, St. Zubaidah Usman.
Presentasi diawali oleh Navis yang menjelaskan integritas pelayanan publik. Navis menguraikan definisi, karakteristik, indikator perilaku dan faktor pembangunan integritas. Dijelaskan pula standar pelayanan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melanjutkan pemaparan, Ismu menerangkan transformasi
birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan langkah strategis
membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Terkait integritas, menurut para
ahli, integritas adalah komitmen, konsistensi perkataan dan perbuatan.
“Kunci sukses integritas ada di hati kita. Bukan regulasi,” ungkap Ismu.
Pembelajaran mengenai pelayanan publik di masa sulit dibagikan oleh Kepala KPKNL Mamuju, Helvita Dorojatun yang menjelaskan bagaimana KPKNL Mamuju memberikan layanan ketika dilanda gempa bumi.
Di segmen tanya jawab, peserta webinar antusias
menyampaikan pertanyaan dan masukan untuk peningkatan kualitas pelayanan sektor
publik. (CJ)