Makassar – Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat mengadakan rapat evaluasi program percepatan pensertipikasian tanah tahun 2022 di Aula Abulo Sibatang Gedung Keuangan Negara II Makassar pada Selasa (23/08). Pertemuan ini melibatkan instansi lintas kementerian yaitu perwakilan Kanwil BPN Sulawesi Selatan, Kanwil BPN Sulawesi Barat, Kanwil BPN Sulawesi Tenggara, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWS PJ), Balai Besar Pelaksanaan Jalan Sulawesi Selatan, Balai Pelaksanaan Jalan Sulawesi Barat, Balai Pelaksanaan Jalan Sulawesi Tenggara, Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV, KPKNL Makassar, KPKNL Parepare, KPKNL Palopo, KPKNL Kendari dan KPKNL Mamuju.

Membuka acara, Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat, Ekka S. Sukadana menyampaikan penyelesaian sertipikasi tanah merupakan upaya untuk memenuhi tertib hukum kepemilikan barang milik Negara. Progress pensertipikatan tanah, khususnya di Sulawesi Selatan menjadi sorotan karena masih rendahnya capaian. “Secara nasional (target sertipikat) sudah tercapai 34,8 persen. Namun di Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat tercapai baru 5,86 persen. Ini disparitasnya tinggi sekali,” ujar Ekka. Untuk itu, diperlukan koordinasi untuk mengejar penyelesaian target sertipikasi BMN.

Rincian progress sertipikasi diuraikan masing-masing Kanwil BPN. Di Sulawesi Selatan, target sertipikasi adalah 135 bidang. Dari target tersebut, berkas sudah masuk 95 bidang dan telah diterbitkan surat ukur 89 bidang. Yang sudah diselesaikan sertipikatnya yaitu 33 bidang atau 24,24 persen dari target.

Untuk Sulawesi Barat, dari target 377 bidang, selesai baru 0,8 persen. Sebanyak 142 siap pensertipikatan bulan depan, seperti dijelaskan perwakilan Kanwil BPN Sulawesi Barat. Kendala yaitu kelengkapan berkas, lokasi aset sulit, perubahan kondisi di lapangan, dan sertipikat tumpang tindih.

Selanjutnya, perwakilan Kanwil BPN Sulawesi Tenggara menerangkan dari target 83 bidang tanah, yang sudah bersertipikat sebanyak 8 bidang.

Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Misail Palagia mengarahkan diskusi. Peserta rapat menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi oleh satker dan kantor pertanahan di lapangan, rencana penyelesaian dan komitmen bersama untuk menyelesaikan program pensertipikatan tanah. Dibahas pula usulan target indikatif sertipikasi untuk tahun 2023 per KPKNL. “Kiranya (hasil) rapat koordinasi ini kita bisa jadikan janji bersama untuk hasil yang lebih baik,” harap Misail menutup jalannya rapat. (CJ)