Makassar - Kepala Kantor Wilayah Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, (Kanwil DJKN Sulseltrabar) Ekka S. Sukadana, didampingi Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar Rahmat Mahsan menyampaikan beberapa hal terkait pemanfaatan beberapa aset/barang milik negara (BMN) di masa mendatang, salah satunya dalam bentuk kerjasama pemanfaatan. Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja ke Lantamal VI Makassar dengan diterima langsung Komandan Lantamal VI (Danlantamal VI) Laksamana Pertama TNI Benny Sukandari pada Senin, (9/8) di ruang Kajaolaliddo, Mako Lantamal VI, Makassar.

Kakanwil DJKN Sulseltrabar menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas upaya-upaya optimalisasi BMN yang selama ini telah dilakukan oleh Lantamal IV Makassar. Sejak periode Januari s.d. Juli 2021 telah diterbitkan 27 surat persetujuan pemanfaatan aset dengan nilai mencapai Rp1,01 miliar. “Pemanfaatan BMN tersebut dalam bentuk sewa, antara lain untuk mendukung kesejahteraan anggota melalui koperasi, yayasan pendidikan TNI AL mulai dari TK sampai dengan SMA, ATM, kalangan swasta, serta UKM/individu,” ujarnya

Hadir dalam pertemuan tersebut pejabat Lantamal VI lainnya yaitu Asintel Danlantamal VI sekaligus menjabat sebagai Pjs. Wadan Lantamal VI Kolonel Laut (E) Sadikin Rijali, Aslog Danlantamal VI Kolonel Laut (T) Muhammad Suprapto, Kadisfaslan Lantamal VI Letkol Laut (T) Djoko Sukartono, Kepala Akun Lantamal VI Letkol Laut (S) Darmawan Bundu, dan Paban Fasduklan Slog Lantamal VI Letkol Laut (T) Jacob.

Menanggapi hal ini, Danlantamal VI Makassar antusias mendukung upaya bersama DJKN untuk meningkatkan tertib penggunaan, optimalisasi BMN untuk mendukung tugas dan fungsi juga untuk kepentingan kesejahteraan anggota serta masyarakat.

Ia juga menyampaikan beberapa permasalahan terkait BMN pada Lantamal VI Makassar dan rencana untuk optimalisasi aset melalui pemanfaatan BMN. “Permasalahan BMN pada Lantamal IV Makassar yang menjadi perhatian Danlantamal VI saat ini adalah penertiban aset terkait berupa tanah kosong yang sebagian besar sudah diokupasi oleh masyarakat,” ungkapnya.

Guna menindaklanjuti hal dimaksud, Danlantamal VI Makassar memerintahkan kepada pejabat yang hadir untuk segera menindaklanjuti di tataran teknis dengan berkoordinasi dengan KPKNL Makassar. Selanjutnya, diharapkan dengan sinergi bersama tersebut dapat mewujudkan 3T, yaitu tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik, serta tercapai optimalisasi BMN. (Teks: Bidang KIHI, Kanwil DJKN Sulseltrabar)