Makassar – Kamis (04/03) sebagai tindak lanjut Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pengawas yang telah dilaksanakan pada hari yang sama, Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar) menyelenggarakan rapat konsolidasi yang dilaksanakan secara langsung dan juga melalui media daring (dalam jaringan) dalam rangka menyambut para Pejabat Pengawas yang baru saja bergabung di lingkup Kanwil DJKN Sulseltrabar. Bertempat di Aula A’Bulo Sibatang Gedung Keuangan Negara II Lt. 5, rapat dihadiri oleh para Kepala Bagian/Bidang, para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), para Kepala Subbagian/Kepala Seksi di lingkup Kanwil DJKN Sulseltrabar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Rapat dibuka oleh Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar Ekka S. Sukadana, didahului dengan sambutan kepada para Pejabat Pengawas yang baru dilantik. “Ada sekitar 23 personil yang bergeser, sebagian besar berasal dari luar Kanwil DJKN Sulseltrabar yang bergabung ke sini. Tentunya hal tersebut akan mengubah tatanan, tapi saya yakin nantinya akan bertemu pada satu titik kebersamaan dalam hubungan kerja yang baik, dan tentunya dengan misi yang sama yaitu mengemban amanah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengabdian kepada Kesatuan Negara Republik Indonesia”, jelas Ekka.

Sesuai agenda, dilakukan pembahasan mengenai isu-isu strategis, evaluasi kinerja hingga Maret 2021, dan kendala yang dihadapi pada masing-masing Bidang. Diawali dengan penyampaian hasil monitoring pelaksanaan anggaran pada Kanwil DJKN Sulseltrabar per Maret 2021, untuk Belanja Barang dan Belanja modal pada masing-masing KPKNL, Ekka berharap realisasi anggaran dapat dituntaskan pada kuartal pertama dan kedua tahun 2021. Terkait Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN), capaian kinerja antara lain PNBP, SBSK, dan Sertipikasi diinstruksikan kepada semua lini pada Pengelolaan Kekayaan Negara baik di Kanwil maupun KPKNL untuk saling mendukung agar target dapat tercapai. “Menurut saya sebagai Kakanwil target tersebut merupakan tools saja, kita harus mempunyai visi yang lebih tinggi yaitu melayani permohonan sebanyak mungkin sehingga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Jadi tidak hanya tentang angka saja tetapi ada aspek-aspek sosial yang bisa kita hadirkan”, tegas Ekka.

Berkaitan dengan Penilaian, Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar memaparkan tentang progres Kaji Ulang dan update data hasil Survei Data pada masing-masing KPKNL, kemudian tentang IKU Bidang Penilaian antara lain penyusunan Karya Ilmiah yang khususnya dikonsentrasikan bagi Fungsional Penilai, Update Sistem Informasi Penilaian (SIP) tepat waktu, dan pelaksanaan Verkom Penilai secara rutin. Beralih ke Bidang Lelang, capaian Pokok Lelang oleh masing-masing KPKNL terutama KPKNL Kendari yang meraih sukses diawal tahun, diharapkan juga dapat diraih oleh KPKNL lain. Selanjutnya disampaikan current issue terkait Lelang yang menekankan kepada semua insan lelang pada linkup Kanwil DJKN Sulseltrabar, salah satunya mengenai PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang segera berlaku tanggal 23 Maret 2021, agar dipastikan stakeholder lelang telah mendapatkan sosialisasi.

Terkait Piutang Negara, hal yang menjadi perhatian Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar adalah mengenai PMK 15/PMK.06/2021 Tahun 2021 utamanya tentang tentang Keringanan Utang (Crash Program). Sangat diharapkan bagi komunitas piutang untuk secara intens menyebarluaskan mengenai program Keringanan Utang karena merupakan salah satu bentuk peran langsung DJKN dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat di masa pandemi ini. Hal tersebut juga diharapkan mendapat dukungan oleh Seksi Hukum dan Informasi maupun Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi (KIHI) pada Kanwil DJKN Sulseltrabar untuk bisa membantu dalam sosialisasi maupun publikasinya, selain itu pada Bidang KIHI terkait Penanganan Perkara oleh Seksi Hukum.

Hal lain yang menjadi pembahasan pada rapat dimaksud adalah mengenai pencanangan Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang diharapkan dapat diikuti oleh Kanwil DJKN Sulseltrabar dan KPKNL Makassar pada tahun 2022. Pada tahun 2020 KPKNL Kendari telah sukses meraih WBK, sedangkan KPKNL Mamuju karena telah meraih status WBK saat ini sedang mempersiapkan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ekka menyampaikan poin penting untuk menuju WBK maupun WBBM yaitu perilaku personilnya terutama mengenai Integritas dan Pelayanan, selain itu ada beberapa faktor pengungkit seperti manajemen perubahan, inovasi, penatalaksanaan, manajemen SDM, penguatan kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik. “Itu adalah beberapa komponen pengungkit, untuk tahap awal akan dimulai dengan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain rencana kerja pembangunan ZI, motto, janji waktu layanan, membuka saluran pengaduan, SK Petugas APT, Pemilihan Best Employee, peta wilayah kerja, dan lain-lain. Ini merupakan salah satu wujud niat kita untuk lebih berintegritas”, pungkas Ekka.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan rencana kerja dan kegiatan pada masing-masing KPKNL di lingkup Kanwil DJKN Sulseltrabar, dan pemberian respon oleh tiap-tiap bidang. Rapat ditutup dengan perkenalan lebih lanjut dari para Pejabat Pengawas yang baru saja bergabung dengan Kanwil DJKN Sulseltrabar. (Teks/Gambar: Dwiyani Permatasari Bidang KIHI Kanwil DJKN Sulseltrabar)