Dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (DJKN Sulseltrabar) pada tahun 2021, diselenggarakan kegiatan pengarahan pimpinan melalui media daring pada Rabu (13/01). Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar, Ekka S. Sukadana serta diikuti oleh para Kepala KPKNL beserta jajaran, Kasubbag dan Kepala Bidang beserta jajaran di lingkup Kanwil DJKN Sulseltrabar.

Dalam pembukaannya, Ekka menyampaikan kepada seluruh pegawai agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan dan membatasi pertemuan secara langsung, selama beraktivitas di masa pandemi dan menyesuaikan dengan peraturan pembatasan terbaru. Selain itu Ekka berpesan untuk terus menjaga kesehatan di tengah kondisi pandemi dan pembatasan kegiatan bermasyarakat. “Dalam pelaksanaan tugas seluruh pegawai diharapkan untuk terus menjaga integritas serta menjadikan nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai inspirasi dalam bekerja, terutama dalam melaksanakan tugas.”

Kegiatan pengarahan pimpinan diawali dengan pemaparan materi terkait dengan Rapat Pimpinan (Rapim) yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2021, berkaitan dengan Alokasi Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran DJKN Tahun Anggaran 2021. Dalam paparannya, yang menjadi fokus adalah adanya redesain sistem perencanaan dan penganggaran. Inti dari sistem tersebut bahwa program tidak lagi mencerminkan masingmasing program Eselon I, namun mencerminkan program riil yang saling bersinggungan di Kementerian Keuangan. Dengan adanya redesain sistem, saat ini DJKN tidak hanya mengenai urusan kekayaan negara tetapi terjadi pergeseran pada struktur anggaran yang meliputi pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan resiko, yang didesain oleh Kementerian Keuangan menjadi satu program. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dan fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran, sehingga dimungkinkan adanya revisi anggaran antara Unit Eselon I dalam satu program yang sama.

Struktur Anggaran DJKN Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 2 (dua) program yaitu, Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan resiko dengan output utilisasi kekayaan negara, yang dipecah ke dalam kegiatan-kegiatan meliputi komunikasi, edukasi dan standarisasi; monitoring dan evaluasi perbendahaan, kekayaan negara dan risiko; pengelolaan aset; pengelolaan kas dan pembiayaan negara; penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan negara; serta perumusan dan keputusan administratif. Yang kedua program Dukungan manajemen dengan output tata kelola dan sumber daya kementerian, dengan kegiatan meliputi legislasi dan litigasi; pengelolaaan keuangan, BMN, dan umum; pengelolaan komunikasi dan informasi publik; pengelolaan organisasi dan SDM; pengelolaan resiko, pengendalian dan pengawasan internal; dan pengelolaan sistem informasi dan teknologi.

Dalam kegiatan dimaksud Ekka juga menyampaikan prioritas unggulan Kementerian Keuangan TA 2021, dan peran DJKN secara keseluruhan dalam pelaksanaan prioritas unggulan tersebut. Terdapat dua prioritas unggulan Kementerian Keuangan yang pelaksanaannya berkaitan dengan unit vertikal dari DJKN, yaitu terkait percepatan sertipikasi BMN berupa tanah, dan penilaian aset SDA sub akun nikel sebagai penilai aset. “Jika dalam pelaksanaan penilaian aset SDA sub akun nikel tersebut Kantor Pusat membutuhkan dukungan Penilai, diharapkan Penilai yang dilibatkan adalah Penilai yang serius dan bisa mengkoordinasikan pengumpulan data dari source-nya, dari pihak-pihak yang in charge dengan SDA nikel ini”, jelas Ekka.

Lebih lanjut dipaparkan mengenai belanja prioritas DJKN TA 2021 terutama yang menjadi perhatian di level vertikal meliputi rekomendasi hasil kajian portofolio aset dan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK); survei basis data; sertifikasi penilai pemerintah; dan pengelolaan jafung. Selain itu juga dibahas dukungan tusi, rencana kerja, target PNBP, dan persiapan pelaksanaan anggaran TA 2021.