Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat menerima kunjungan dari tim Kantor Pusat Direktorat Penilaian beserta Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Kedatangan kedua tamu besar tersebut disambut oleh Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, Adi Suharna yang mewakili Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat pada Kamis (14/11) di Ruang Rapat Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat dengan diikuti peserta perwakilan di Kanwil DJKN Bagian Tengah dan Timur.

Adi menyampaikan, “Kemarin (Rabu/13/11) kita telah berdiskusi dengan teman-teman yang ada di pemerintah daerah tentang Jafung Penilai Pemerintah, sehingga apa yang sudah kita sampaikan dapat menarik minat mereka untuk menjadi Penilai Pemerintah”. Lebih lanjut Adi menyampaikan, “Penilai Pemerintah dalam perkembangannya perlu ada peningkatan, dan evaluasi agar kinerja kita sebagai penilai dapat lebih baik lagi.”

Dalam kunjungan tersebut, perwakilan dari MAPPI, Okky Danuza menjelaskan tentang mitigasi risiko penilaian, merupakan upaya untuk mengurangi risiko atau permasalahan yang timbul akibat adanya nilai yang tidak sesuai, data pembanding, inspeksi, penerapan pendekatan, dan kesimpulan nilai dalam proses pelaksanaan penilaian.

Kegiatan FGD Bidang Penilaian dibagi menjadi 3 sesi pemaparan. Sesi pemaparan pertama terkait modelling nilai sewa ATM disampaikan oleh Kasubdit Penilaian Bisnis dan Sumber Daya Alam, Nafiantoro Agus Setiawan. Agus menyampaikan penerapan tools dalam melaksanakan penilaian sewa ATM menggunakan aplikasi model (menggunakan program eviews) sebagai guidance untuk melakukan adjustment dalam analisis perhitungan niali sewa ATM. “Latar belakang proses penilaian tersebut dikarenakan adanya jumlah objek penilaian banyak, karakter relatif homogen, dan jangka waktu yang pendek minimal 1 tahun,” sambung Agus.

Selanjutnya, pemaparan sesi kedua terkait kertas kerja penjelasan perhitungan nilai tanah disampaikan oleh Teguh Triyanto, Pelaksana pada Direktorat Penilaian. Teguh menyampaikan pentingnya kertas kerja penjelasan penilaian dalam Revaluasi Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 yang harus dilengkapi oleh seorang penilai.

Menutup kegiatan tersebut, Kasubdit Peningkatan Penilai Pemerintah, Ahid Iwanudin menambahkan bahwa peran Kanwil perlu ditingkatkan dalam pembinaan bagi penilai pemerintah, meliputi kualitas penilai, jabatan fungsional, reorganisasi, dan penguatan regulasi. (teks/foto: Robi’ul/Robi’ul/Robi’ul Tim Bidang KIHI Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat)