Makassar – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar) Anugrah Komara menyampaikan bahwa status tanah sebagai Barang Milik Negara (BMN) pada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum harus digunakan dan dioptimalisasikan dengan tepat. Hal tersebut disampaikan dalam Forum Diskusi PTNBH yang dilaksanakan di Hotel Swiss Bell Makassar, Jumat (27/9).

 Forum diskusi yang dihadiri PTNBH Universitas Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada,  Universitas Padjajaran, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Hasanuddin tersebut menjadi ajang diskusi yang menarik perhatian seluruh perwakilan PTNBH. Diskusi menjadi semakin menarik ketika pokok bahasan yang disampaikan Anugrah terkait optimalisasi pemanfaatan tanah yang merupakan BMN pada PTNBH. Hal tersebut mengingat aset yang berada pada PTNBH terbagi menjadi dua, tanah yang termasuk BMN dan selain tanah yang menjadi Kekayaan Negara Dipisahkan sebagai kekayaan awal PTNBH. “Keberadaan PTNBH yang terhitung masih baru, diharapkan dapat memahami batasan yang jelas mengenai BMN, sehingga terkait tanah PTNBH yang termasuk BMN dapat digunakan dan dimanfaatkan optimal,” ucap Anugrah.

 Dalam kegiatan diskusi yang diinisiasi oleh Universitas Hasanuddin Makassar tersebut, diharapkan dapat menjadi pencerahan bagi PTNBH kuasa pengguna barang dan Kementerian Riset Dikti sebagai Pengguna Barang. Hal tersebut penting mengingat keberadaan PTNBH yang masih baru, perlu mengetahui aturan terkait pemanfaatan BMN agar dapat menggunakan dan memanfaatkan secara optimal.

“Apabila terdapat kendala dalam proses pemanfaatan BMN, diharapkan masing-masing PTNBH dapat berkoordinasi dengan Kanwil dan KPKNL terdekat dengan lokasi universitas, sehingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat, sambung Anugrah di penutup Forum Diskusi PTNBH. (teks/foto: Hendro/Hendro Tim Bidang KIHI Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat)