Mengawali minggu kedua di Bulan Juli (8/7), Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  (DJKN) Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau (RSK) menyelenggarakan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) tingkat Kanwil periode triwulan II tahun 2019 dengan focus tema “Addendum Distribusi (Breakdown) Target Nominal IKU Cascading Peta” yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Kanwil DJKN RSK melalui layanan Video Conference. Diikuti oleh seluruh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) wilayah kerja Kanwil DJKN RSK yaitu KPKNL Padang, KPKNL Bukittinggi, KPKNL Pekanbaru, KPKNL Batam, dan KPKNL Dumai.

DKO adalah komunikasi formal antara pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai dibawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala (paling sedikit setiap triwulan). Pelaksanaan DKO kali ini dibuka oleh Muhammad Joni selaku Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi (KIHI) dengan memaparkan Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJKN RSK periode triwulan II Tahun 2019. Pada dasarnya Nilai Kinerja Organisasi  Kanwil DJKN RSK triwulan II Tahun 2019 secara keseluruhan sudah berstatus hijau dengan rincian hijau 12;80% dan abu-abu 3;20%.

Terkait dengan  pencapaian target dari masing-masing IKU dimana masih ada yang berstatus merah maupun kuning, dalam pembukaannya Sudarsono sebagai Kepala Kanwil DJKN RSK merasa perlu ada perhatian dari seluruh pihak agar kedepannya  bisa ditingkatkan. “untuk kedepan di kuarter 3 perlu ditingkatkan, tentu ini membutuhkan semangat bapak/ibu sekalian” ujarnya. Seperti capaian IKU Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal dari Persentase realisasi nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan Negara yang di Kanwil dengan relisasi 49,84% dari target 30% sehingga capaiannya sebesar 166,12% terhadap target Q2 namun secara KPKNL masih terdapat beberapa catatan seperti target Q2 PNBP Aset oleh KPKNL Padang dan Pekanbaru yang belum mencapai target.

Berdasarkan keseluruhan capaian target masih ada beberapa catatan terhadap beberapa KPKNL yang masih belum mencapai target di masing-masing capaian nya seperti capaian nilai kekayaan negara yang diutilisasi, sertifikasi BMN, hasil pengurusan piutang Negara dan lainnya. Untuk itu Sudarsono membuka forum diskusi kepada masing-masing KPKNL untuk menjelaskan kendala yang dihadapi sehingga tidak mencapai target dan solusi yang diajukan untuk meningkatkan capaian tersebut. Adapun kendala yang dihadapi pada KPKNL Bukittinggi yaitu terkait Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) dimana terkendala dengan persetujuan hibah dari para pewaris. Menindaklanjuti permalahan tersebut, Sudarsono menyarankan untuk mengganti objek di wilayah tersebut  yang bisa disertifikatkan dikarenakan jika menunggu proses persetujuan tersebut akan lama. “jangan nunggu mentok dulu, itu  tetap jalan tapi langsung cari penggantinya yang bias disertifikatkan, karena prosesnya akan panjang jika menunggu ini” ujar Sudarsono. begitu juga dengan kendala capaian target masing-masing KPKNL dibahas agar mendapat solusi yang akan ditindaklanjuti.

Terakhir Sudarsono berharap untuk seluruh KPKNL untuk tetap dikawal terus terkait dengan tindaklanjut dan dapat diselesaikan dengan baik dan terakhir terkait dengan Addendum, Sudarsono menghimbau untuk dapat dusulkan langsung kekanwil dan nnti akan didiskusikan dengan bidang-bidang terkait.