Pekanbaru - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau mengadakan Rapat Persiapan Revaluasi BMN tahun 2018 pada Kamis, 25 Januari 2018. Acara yang diadakan di Aula Kanwil DJKN Riau, Sumbar, Kepri ini dibuka oleh Kepala Kanwil DJKN Riau, Sumbar, Kepri T. Agus Priyo Waluyo dan dihadiri oleh para Kepala KPKNL, Kepala Seksi PKN, serta Kepala Seksi Penilaian yang berada di wilayah Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.

Dalam sambutannya, Agus menyampaikan salah satu hasil Rapat Kerja Terbatas Revaluasi yaitu, tentang peningkatan pelaksanaan hasil penilaian pada revaluasi BMN 2018 agar lebih baik dari tahun 2017, baik dari segi kualitas laporan hasil penilaian maupun dari segi waktu penyelesaian. Meskipun target tahun ini tidak sebanyak tahun sebelumnya, tim revaluasi harus bersiap sedia jika dimintai bantuan oleh KPKNL dari wilayah lain dalam menyelesaikan revaluasi. Sesuai amanah dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Revaluasi BMN adalah kerja besar DJKN secara di seluruh Indonesia, bukan hanya per-daerah saja.

Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Rahmat Effendi, memandu evaluasi kinerja Revaluasi BMN tahun 2017 serta rencana kerja untuk Revaluasi BMN tahun 2018. Dalam evaluasi tersebut, diharapkan agar kendala di tahun 2017 bisa teratasi dan tidak terulang dengan melakukan mitigasi risiko. Pengawasan atas pelaksanaan Revaluasi BMN pada KPKNL perlu ditingkatan serta adanya quality assurance, penjaminan kualitas, untuk memastikan hasil kerja Tim Revaluasi berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kendala-kendala yang muncul akibat Satuan Kerja yang kurang kooperatif, diharapkan dapat dikomunikasikan hingga Kantor Pusat DJKN. Hal ini untuk memastikan nilai yang diperoleh merupakan nilai yang akurat dan akuntabel sehingga tidak terjadi perbedaan data antara tingkat kementerian/lembaga dengan satuan kerja di daerah.

Terkait persiapan dan rencana kerja Revaluasi BMN 2018, timeline yang telah disiapkan oleh KPKNL diharapkan dapat terpenuhi. Dan sesuai dengan jargon Revaluasi BMN 2018 yaitu TUNTAS maka Kepala Kanwil tersebut menyatakan agar penilaian kembali BMN pada tahun ini selesai tepat waktu dan berkualitas.

Pada sesi kedua, pembahasan berlanjut mengenai program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah. Masing-masing perwakilan dari KPKNL menjelaskan mengenai target untuk tahun 2018, serta memetakan kendala yang mungkin akan dihadapi ketika pelaksanaan. Diharapkan koordinasi antara semua unit vertikal DJKN, BPN, dan satuan kerja yang solid dapat mempercepatan sertifikasi tanah Negara. (Naskah: Noviana C. S)