Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
Rapat Koordinasi Sertipikasi BMN Provinsi Maluku
Dimas Aditya Saputra
Kamis, 24 September 2020   |   143 kali

Selasa (22/9), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku Kementerian Keuangan RI (Kanwil DJKN Papabaruku) melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Sertipikasi Tanah Barang Milik Negara (BMN) Provinsi Maluku dengan mengundang perwakilan dari Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Maluku, Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Maluku, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) XVII Ambon, dan KPKNL Ambon. Acara rapat koordinasi tersebut dilaksanakan di aula KPKNL Ambon dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang berlaku.


Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Papabaruku Arif Bintarto Yuwono dan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Maluku Toto Sutantono.


Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah DJKN Papabaruku mengatakan, “Sertipikasi tanah Barang Milik Negara atau BMN merupakan langkah mendasar dan krusial dalam rangka pengelolaan aset negara, dan harus dilakukan dengan sinergi dan tata kelola yang baik. Oleh karena itulah, pada hari ini kami dari Kanwil DJKN Papabaruku berkolaborasi bersama elemen-elemen Pemerintah Provinsi Maluku melaksanakan rapat kinerja, sebagai langkah inisiatif kami untuk percepatan progress sertipikasi tanah, sehingga ke depan, pengelolaan Barang Milik Negara di Propinsi Maluku dapat segera dilaksanakan.


Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN menyampaikan, “Tahun ini merupakan tahun yang berat utamanya dalam hal sertipikasi tanah BMN yang terkendala akibat pandemi COVID-19, namun sertipikasi harus tetap berjalan untuk melaksanakan tertib administrasi pada BMN. Saya juga berharap, sebaiknya diadakan pertemuan lanjutan antar satker di tingkat Kanwil ATR/BPN Provinsi Maluku untuk memetakan aset yang belum disertipikatkan sehingga tahun depan sudah dapat diselesaikan seluruhnya.”


Terkait tertib administrasi pengelolaan BMN berupa tanah, Toto juga menambahkan, “Akan semakin baik apabila seluruh Kementerian/Lembaga pemerintahan dan BUMN dapat melaksanakan tertib administrasi khususnya BMN berupa tanah. Apalagi terkait kelengkapan dokumen perolehan, karena penting pemohon sertipikat agar proses sertipikasi berjalan lancar.”


Selain sebagai wujud sinergi kerjasama Kementerian/Lembaga terutama Kanwil DJKN Papabaruku dan Kantor Pertanahan Setempat beserta jajaran Pemerintah Provinsi Maluku, rapat ini secara khusus dilaksanakan sebagai upaya percepatan penyelesaian target sertipikasi tanah BMN tahun 2020 serta rencana sertipikasi tanah BMN pada tahun 2021 di Provinsi Maluku.


Memasuki sesi paparan kinerja capaian sertipikasi tanah BMN di tahun 2020, Arif menjelaskan bahwa 76 bidang tanah yang menjadi target tahun ini sudah terpenuhi dan bahkan sudah melampaui target. Total sampai saat ini sudah terdapat 81 bidang tanah yang sudah diterbitkan sertipikatnya pada satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Maluku yang berlokasi di Kabupaten Seram Bagian Barat.


Selanjutnya, Kepala KPKNL Ambon Yoshua Wisnungkara sebagai pengelola BMN Provinsi Maluku menyampaikan pula rencana target sertipikasi tanah tahun 2021 dimana terdapat 659 bidang tanah di Provinsi Maluku yang telah diusulkan untuk dilakukan pensertipikatan. Bidang-bidang tanah tersebut tersebar pada 48 satuan kerja yang berada di 8 Kota/Kabupaten di Provinsi Maluku.


Setelah sesi pembahasan materi berakhir, dibukalah sesi diskusi sebagai wadah ide dan opini antara KPKNL Ambon dengan satker PJN dan Kantor Pertanahan terkait koordinasi dalam proses sertipikasi BMN berupa tanah pada wilayah masing-masing.


Pemetaan dan sertipikasi tanah tersebut dilakukan untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum berupa penyelesaian dokumen legal, sehingga diharapkan dapat segera dilaksanakan proses pengelolaan BMN untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional.


~(Tim KIHI Papabaruku)

Foto Terkait Berita
Peta Situs | Email Kemenkeu | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini