JAYAPURA – (09/07/2019), Dialog Kinerja Organisasi (DKO) merupakan komunikasi formal antara pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di unit kerjanya untuk mendiskusikan pencapaian strategis, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala.

            Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi  (KIHI) Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku (Papabaruku) mengadakan rapat DKO Triwulan II tahun 2019 pada hari Selasa, 09 Juli 2019 pukul 09.00 WIT bertempat di Aula Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku. Acara ini dipimpin langsung oleh Plt. Kakanwil DJKN Papabaruku, Hermanu Joko Nugroho, dan dihadiri oleh seluruh Kabid, Kabu, dan para Kasi/staff terkait .

Kabid KIHI, Frengky Setiawan, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN Papabaruku pada Triwulan II tahun 2019 tercatat sebesar 115,25%. Dari total 16 (enam belas) IKU yang dimiliki oleh Kanwil DJKN Papabaruku, 13 (tiga belas) IKU berstatus hijau (realisasi telah mencapai/melebihi target) dan 3 (tiga) IKU berstatus abu-abu dikarenakan IKU tersebut merupakan IKU tahunan yang targetnya baru diketahui pada Triwulan IV.

NKO Kanwil DJKN Papabaruku merupakan gabungan NKO dari 4 (empat) KPKNL di wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku yaitu KPKNL Sorong dengan capaian NKO pada Triwulan II tahun 2019 sebesar 116,39%, KPKNL Ambon (111,90%), KPKNL Jayapura (108,03%), dan KPKNL Biak (103,50%). Secara umum, hasil tersebut sangat positif mengingat sampai dengan Triwulan II tahun 2019 capaian NKO pada ke-4 KPKNL lingkup Kanwil DJKN Papabaruku mencapai hasil diatas 100 persen.

Untuk Bidang Lelang pada tahun ini mencatatkan capaianhasil yang cukup bagus, dimana hasil lelang tahun ini jauh lebih tinggi dibandingkan hasil lelang tahun-tahun sebelumnya. Begitu juga dengan Bidang Piutang Negara dimana telah mencatatkan hasil yang memuaskan seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun untuk Bidang PKN dengan memperhatikan capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2019 ini, Hermanu memberikan saran untuk terus meningkatkan koordinasi dengan satker dari pihak TNI/Polri mengenai tertib laporan pemanfaatan BMN dan dengan Kanwil DJPb serta Kementerian PUPR terkait Hibah. Hermanu berpendapat bahwa Hibah memiliki potensi untuk menambah nilai manfaat ekonomi pada Kanwil DJKN Papabaruku. Selain itu, Beliau juga berpesan tentang pentingnya menjaga koordinasi dengan satker karena satker adalah pihak yang melaksanakan semua kebijakan Kanwil DJKN Papabaruku.

Secara umum, Plt. Kakanwil DJKN Papabaruku tersebut berpesan agar capaian kinerja Kanwil DJKN Papabaruku yang cukup bagus sampai dengan Semester I tahun 2019 dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Beliau berharap NKO Kanwil DJKN Papabaruku nantinya dapat masuk dalam jajaran Kanwil DJKN dengan NKO tertinggi pada tahun 2019. 

Selanjutnya, setelah pembahasan DKO tersebut, Kanwil DJKN Papabaruku melaksanakan rapat membahas manajemen risiko untuk Triwulan II tahun 2019. Secara umum, dari hasil pemantauan risiko terdapat  2 (dua) risiko yang perlu mendapat perhatian utama yaitu risiko pencapaian hasil lelang tidak optimal pada KPKNL dan risiko BMN berupa tanah tidak dapat diproses sertipikasi.

Risiko pencapaian hasil lelang tidak optimal pada KPKNL menjadi perhatian mengingat pada tahun sebelumnya IKU terkait hasil lelang tidak mencapai target. Sedangkan risiko BMN berupa tanah tidak dapat diproses sertipikasi mengingat proses sertipikasi tanah diluar kendali dari Kanwil DJKN Papabaruku. Pembahasan terkait manajemen risiko ditutup dengan kesepakatan rencana aksi dalam rangka mitigasi risiko termasuk targetnya sampai dengan Triwulan III tahun 2019.  

~(Tim KIHI Papabaruku)