Bandar Lampung - RAPBN 2020 merupakan
momentum awal untuk pengembangan rencana pembangunan Indonesia guna
menghasilkan negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.
Pada tahap pertama
menuju visi jangka panjang Indonesia ini, prioritas pembangunan akan diarahkan
untuk meningkatkan pondasi daya saing sebagai landasan untuk pelaksanaan
pembangunan selanjutnya.
Hal ini dinyatakan oleh
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Lampung, Alfiker Siringoringo dalam
konferensi pers RAPBN 2020 di
Aula Semergo Kanwil DJBP Provinsi Lampung, Jl. Cut Mutia Bandar Lampung pada hari Selasa (27/8/2019).
Hadir dalam acara tersebut adalah Kepala Kanwil DJPB Provinsi Lampung, selaku Kepala Perwakilan
Kementerian Keuangan, Alfiker Siringoringo, Kepala Kanwil DJP
Bengkulu dan Lampung, Eddi
Wahyudi,
Kepala Kanwil DJBC Sumbagbar, Yusmariza, dan Plh. Kepala Kanwil DJKN Lampung dan
Bengkulu, Thamrin. Hadir juga sebagai audience yaitu beberapa
perwakilan pegawai Kementerian Keuangan Provinsi Lampung dan para pewarta dari
berbagai media massa.
"SDM yang berkualitas
merupakan modal penting dan era ekonomi berbasis iptek," kata Alfiker. Oleh karena itu, kebijakan RAPBN 2020 akan
diarahkan untuk mendukung akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan
kualitas SDM.
Menurutnya, berbagai kebijakan di bidang pendidikan harus siap pakai, kesehatan, dan perlindungan
sosial juga akan dilakukan agar sumber daya dapat berkompetisi dengan kemajuan industri dan
teknologi. "Membahas tantangan ekonomi ke depan semakin rumit dengan
kehadiran Revolusi Industri 4.0. Kebijakan pemerintah akan membahas
penguatan kualitas SDM, infrastruktur untuk transformasi ekonomi,"
ujarnya.
Dalam kesempatan itu, melalui kebijakan fiskal
pemerintah juga bertekad memberikan manfaat perekonomian Indonesia sebesar-besarnya
kepada masyarakat secara lebih merata. Antara lain ditunjukkan melalui perbaikan target indikator kesejahteraan rakyat, seperti
menurunnya angka kemiskinan, rasio gini, dan meningkatnya indeks pembangunan
manusia (IPM). "Pada 2020 mendatang tingkat kemiskinan
akan diupayakan turun menjadi 8,5-9,0 persen dan tingkat pengangguran
menjadi 4,8-5,1 persen," ucapnya.
Selanjutnya, dengan
berbagai kebijakan anggaran yang ekspansif, terukur, dan terarah, pemerintah
diharapkan dapat mencapai target RAPBN 2020 sebesar Rp 2.221,5 triliun. Sedangkan
belanja negara ditargetkan sebesar Rp 2.528,8 triliun dengan defisit Rp 307,2
triliun.
Sementara, kinerja
APBN 2019 di Lampung ditandai dengan jumlah realisasi yang sudah mencapai
53,95% dari total pagu Rp10,82 triliun. "Belanja pegawai memiliki
realisasi terbesar 70,8%," kata Alfiker
Di sisi lain,
lanjutnya, penyerapan untuk belanja barang 49,7% dan belanja modal 41,41% yang masih harus digenjot. Penyerapan anggaran belanja tersebut masih terbilang
dibawah target. Sebab, masih terdapat beberapa pekerjaan yang masih dalam
proses lelang. "Untuk realisasi belanja modal yang rendah terjadi atas
adanya pekerjaan yang baru mulai dilaksanakan. Sehingga, belum ada permintaan
pembayaran kecuali uang muka," ujarnya sambil didampingi jajaran Kepala Kanwil dibawah
Kementerian Keuangan.