Senin, 09 Juli 2018, menjadi momen tatap muka Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu dengan Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, dan staf PIC Pengelola Kinerja dan Manajemen Risiko masing-masing Bagian/Bidang pada Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk Rapat Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulan II Tahun 2018 Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu tersebut dilaksanakan di Aula lantai IV gedung Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Mars DJKN dikumandangkan dan dinyanyikan oleh seluruh peserta, menjadi penyemangat peserta untuk memulai kegiatan tersebut. Dalam sambutannya pagi itu, Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Ekka S. Sukadana menyampaikan harapan agar para pejabat dan pegawai tetap semangat mencapai target kinerja di pertengahan tahun ini.

Memasuki Semester II Tahun 2018, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu telah mencapai angka 110,51%. Ekka mengucap syukur atas capaian yang telah diperoleh. Meskipun demikian, masih terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum berstatus hijau, diantaranya persentase bidang tanah yang belum disertifikatkan dan persentase objek Barang Milik Negara (BMN) yang telah dilakukan penilaian kembali (revaluasi). Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Ismu Bintoro mengatakan bahwa saat ini seluruh satuan kerja telah mengajukan usulan sertifikasi tanah ke Badan Pertanahan Negara, sebagian besar telah sampai kepada proses pengukuran, dan sebagian lagi sedang dalam proses penerbitan sertifikat. Untuk IKU persentase bangunan objek BMN yang telah direvaluasi, terdapat kendala dalam kelengkapan pengisian formulir pendataan BMN oleh Satker PUPERA, sehingga harus dilakukan koordinasi kepada pihak satuan kerja untuk melengkapi formulir tersebut. Selain itu, perlu dilakukan pemberian batas waktu bagi satuan kerja yang belum menyelesaikan kewajibannya dalam hal pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.

Indikator Kinerja Utama lain yang masih harus dicapai yaitu pemenuhan standar hard competency. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi Bagian Umum, mengingat masih terdapat pegawai yang belum mengikuti diklat di tahun ini. Kepala Bagian Umum, Thamrin, menjelaskan kepada seluruh peserta rapat bahwa pengajuan diklat saat ini dapat dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan melalui aplikasi diklat. Alternatif untuk memenuhi capaian IKU dimaksud, usulan diklat dapat dilakukan oleh atasan.

Pembahasan berlanjut kepada capaian kinerja bidang Lelang. Kepala Bidang Lelang, Mulyarman, mengatakan bahwa masih terdapat objek lelang yang tidak free and clear, sehingga menyulitkan lelang laku. Selain itu, Kepala Seksi Bimbingan Lelang I, Sutarno menambahkan bahwa daya beli masyarakat terhadap objek lelang tergolong masih rendah. Menyikapi hal ini, Mulyarman mengatakan akan melakukan koordinasi dengan pihak pemohon lelang  agar objek yang diajukan adalah objek yang free and clear. Kepala Bidang KIHI, Amirudin, mengingatkan bahwa peran Kantor Wilayah sebagai superintenden dari Pejabat Lelang Kelas I, Pejabat Lelang Kelas II dan Balai Lelang amat penting. Koordinasi dengan Pejabat Lelang Kelas II dan juga Balai Lelang perlu secara intensif dilakukan untuk meningkatkan jumlah pemohon lelang.

Dalam bahasan DKO, selain menampilkan capaian NKO Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu secara utuh, terdapat pula ikhtisar capaian kinerja KPKNL sehingga dapat diketahui KPKNL yang masih mempunyai IKU merah dan kuning. Untuk itu, Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu merencanakan pertemuan dengan para Kepala KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu untuk membahas strategi yang dapat ditempuh guna “menghijaukan” IKU yang belum tercapai. Acara dilanjutkan dengan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulan II Tahun 2018, dan tindakan aksi yang akan dilakukan dalam memitigasi risiko pada Triwulan III Tahun 2018. Menutup acara, Ekka berpesan agar para pegawai senantiasa menjaga kesehatan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.