Lampung - Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) semester II Tahun 2017 bertempat di Kalianda Lampung Selatan, 21- 24 November 2017.

Acara yang bertema ‘Transformasi Sumber Daya manusia Untuk Peningkatan Kinerja DJKN Lampung dan Bengkulu” ini dihadiri oleh seluruh Seluruh Kepala Bidang dan Kepala Bagian Umum beserta Kepala Seksi, juga turut dihadiri seluruh Kepala KPKNL dilingkungan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu serta beberapa Kepala Seksi.

Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Ekka S. Sukadana dalam sambutan pembukaan acara ini menekankan agar karyawan DJKN Lampung dan Bengkulu dalam menuntaskan pekerjaannya selalu menghayati nilai integritas Kementerian Keuangan, terutama dalam penyelesaian tugas Penilaian Kembali Revaluasi  BMN Tahun 2017.

Rakorda berlangsung dengan beberapa agenda, diantaranya terdapat dua acara Knowledge Sharing, yaitu paparan Danlanal Lampung, Kolonel (P) Kelik Haryadi tentang Penggunaan BMN Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi TNI Angkatan Laut. Sesi berikutnya Ketua Pelaksana Harian Project Management Office DJKN, Arik Hariyono memaparkan tentang Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan.

Rakorda Semester II Tahun 2017 ini tampak berbeda dengan beberapa Rakorda sebelumnya, yakni adanya acara Diskusi Group yang membagi seluruh peserta rakoda yang terbagi dalam empat komisi yaitu PKN, Lelang, Piutang Negara dan Penilaian. Setiap komisi diminta menampilkan current issue beserta solusinya, dan kemudian diuji dan disempurnakan dengan pertanyaan-pertanyaan Kepala Kanwil dan para peserta rapat. Beberapa current Issue yang mengemuka antara lain :

1.   DJKN diharapkan menjadi bagian terdepan dari penyelesaian aset bermasalah sebagai peluang menjadi Real Asset Manager. Oleh karena itu, diusulkan agar dibentuk suatu tim terpadu di tingkat pusat/wilayah yang melibatkan unsur Kementerian/Lembaga lain dan Kementerian Keuangan yang  secara khusus ditugaskan untuk menangani aset bermasalah.

2.   Perlunya memasukan unsur Public Service sebagai salah satu komponen penyesuaian dalam penilaian pemanfaatan BMN.

3.   Usulan terhadap penggunaan metode Desktop Valuation dalam kegiatan Revaluasi BMN Tahun 2018 yaitu penjelasan pada Manual IKU KPKNL agar dibatasi pada penyelesaian pelaksanaan revaluasi dengan form dan berkas pendukung yang lengkap dan valid (termasuk kelengkapan untuk penilaian dengan obyek tanah) dan perbaikan dari petunjuk pengisian form agar lebih lengkap dan lebih terinci dengan cara sosialisasi, video tutorial dan bimbingan pengisian.

4.   Adanya potensi penyerahan piutang negara dari tagihan SPP mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri, apabila telah ditetapkan sebagai PNBP di Perguruan Tinggi Negeri tersebut.

5.   Terhadap frekuensi lelang TAP yang diakibatkan transaksi reserval (penyetoran uang jaminan lelang pada Bank BRI yang dilakukan di hari terakhir pada pukul 21.00) akan tercatat pada rekening koran Bendahara KPKNL sebagai transaksi hari berikutnya, agar dilakukan usulan perbaikan peraturan agar batas waktu penyetoran uang jaminan dibatasi pada hari kerja dan jam kerja agar verifikasi Bendahara Penerima dan Pejabat Lelang lebih akurat.

Keseluruhan rangkaian acara Rakorda akhirnya ditutup Kepala Kanwil  DJKN Lampung dan Bengkulu. Sesuai dengan temanya,  diharapkan kegiatan Rakorda kali ini dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama dalam menciptakan soliditas jajaran DJKN Lampung dan Bengkulu untuk mengoptimalkan kinerja Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. (Tim KIHI)