Pandemi COVID-19 di Indonesia masih belum berakhir. Salah satu strategi yang ditempuh pemerintah adalah dengan menjadikan masyarakat menuju herd immunity yang ditargetkan tercapai di akhir tahun 2021. Untuk itu, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 gencar dilakukan di berbagai penjuru tanah air, mulai dari titik terluar bagian barat hingga ujung timur Indonesia. Targetnya, vaksinasi harus mencapai 70 persen dalam skala nasional.

Dalam bentuk yang berbeda namun semangat serupa, pemerintah juga dihadapkan pada urgensi lain, yaitu mengenai budaya literasi. Gerakan Literasi Nasional (GLN) sudah lebih dulu digaungkan pemerintah sebagai bagian dari implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Praktiknya dilakukan dengan adanya Gerakan Literasi Masyarakat sebagai tindak lanjut dari program pemberantasan buta aksara yang mendapatkan penghargaan UNESCO pada tahun 2012, serta Gerakan Literasi Sekolah untuk meningkatkan daya baca siswa. Merujuk pada data Kemendikbud, bahwa nilai kemampuan membaca siswa Indonesia berdasarkan skor Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2018 adalah 371, yang berarti Indonesia tertinggal 116 poin dari rata-rata skor yaitu 487.

Pada perspektif yang lebih mengerucut, Kementerian Keuangan sebagai salah satu instansi pemerintah turut mendukung kedua program nasional ini. Dalam rangka upaya menekan peningkatan kasus COVID-19, setiap pegawai Kemenkeu diminta untuk melaksanakan vaksinasi. Di sisi lain, dalam rangka mendukung gerakan literasi, baru-baru ini Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan meluncurkan aplikasi e-perpus Itjen Kemenkeu yang dapat diakses melalui gadget. Selain itu, Kemenkeu juga telah bersinergi dengan Perpustakaan Nasional menghadirkan e-resources, yang memudahkan pegawai Kemenkeu dalam mengakses banyak referensi terkait hukum, kesehatan, manajemen SDM, novel, hingga TOEFL. Hal ini tentunya sangat bermanfaat, misalnya bagi para mahasiswa atau ASN Kemenkeu yang sedang menyusun penelitian ilmiah. Lebih lanjut, program ini sejalan pula dengan konsep Flexible Working Space dan Ruang Kerja Masa Depan, dimana masyarakat Kemenkeu dapat bekerja dimana saja dan kapan saja.

Dari gerakan pemberian vaksinasi COVID-19 dan Gerakan Literasi Nasional tersebut, penulis merasakan betapa pemerintah berusaha mengupayakan aset terpentingnya, yaitu SDM (masyarakat) agar tetap “sehat”. Pemberian vaksinasi merupakan upaya pemerintah untuk meredam peningkatan kasus COVID-19, sedangkan penerapan budaya literasi yang baik merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan minat baca. Diharapkan dengan meningkatnya minat baca tersebut, dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hoax, termasuk hoax terkait vaksinasi yang banyak beredar di pemberitaan.  Masyarakat diharapkan dapat lebih pandai dalam menyaring berita berdasarkan sumber yang valid. Sungguh suatu tugas yang panjang, dimana kita pribadi perlu mengedukasi diri sendiri, keluarga, dan orang sekitar untuk dapat menyaring informasi dengan baik sebelum menyebarkannya kepada orang lain.

Peluncuran aplikasi e-perpus dan e-resource Kemenkeu tersebut tentunya harus disambut dan didukung dengan baik, utamanya bagi insan Kemenkeu sendiri, termasuk penulis. Bentuk dukungan yang dapat dilakukan misalnya dengan mengakses aplikasi tersebut secara regular, atau mengusulkan referensi bahan pustaka agar koleksi pustaka Kemenkeu semakin lengkap. Selain menumbuhkan semangat literasi, perolehan informasi dari sumber yang tepat dan disebarkan dengan cara-cara yang tepat tentunya akan memberikan hal yang positif dan bermanfaat.

Bila menengok ke belakang, upaya yang dilakukan oleh Kemenkeu dalam menjaga masyarakatnya tetap “sehat” sebetulnya telah diramu sejak Menteri Keuangan terdahulu, yakni dengan disusunnya Budaya Kementerian Keuangan. Penerapan Budaya Kementerian Keuangan berupa berbagi satu informasi setiap hari  dapat menjaga irama kerja virtual yang “sehat”, utamanya karena sebagian besar pegawai Kemenkeu saat ini bekerja tanpa diawasi langsung secara fisik. Upaya berbagi satu informasi tersebut dapat dilakukan mulai dari hal kecil, misalnya dengan membagikan link zoom terkait kegiatan di seputar unit kerja tempat pegawai yang bersangkutan atau unit kerja lain di DJKN.

Pada Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, implementasi Budaya Kementerian Keuangan juga terus dilakukan. Sebagai salah satu unit kerja yang ditargetkan memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2021 ini, pelaksanaan budaya berbagi informasi  secara regular dilakukan dalam bentuk Internalisasi ZI-WBK, baik kepada ASN maupun PPNPN pada Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Hal ini sudah menjadi kesadaran bersama, mengingat komitmen untuk menuju kantor yang "sehat" dan berpredikat Wilayah Bersih dari Korupsi merupakan tugas bersama, bukan hanya ASN, tetapi termasuk juga PPNPN. Upaya lain yang dilakukan dalam rangka menjaga ritme kerja yang sehat yaitu dengan senantiasa menerapkan budaya Kementerian Keuangan yang kedua: hadir 2 menit sebelum jadwal. Keberadaan pandemi COVID-19 tentunya bukan menjadi alasan bagi seorang pegawai untuk terlambat mengikuti rapat, terlebih lagi dengan adanya teknologi informasi yang saat ini sangat memfasilitasi pegawai dalam bekerja. Dengan keberadaan aplikasi tata naskah elektronik (nadine) dan Zoom, kehadiran diri ke dalam rapat dapat dilakukan hanya dengan 1 jari. Pegawai dapat langsung mengikuti rapat tanpa harus melajukan kendaraannya lebih dulu untuk ke kantor. Dengan berpedoman kepada budaya Kemenkeu tersebut, insan Kemenkeu dapat  bekerja dengan “sehat” dan dengan ritme kerja yang sama. Yuk, kita jaga terus “kesehatan” kita. (Teridefira)