Siaran Pers: Kinerja Baik APBN Masih Terjaga Dengan Kuatnya Pertumbuhan Penerimaan Dan Akselerasi Belanja Serta Pembiayaan Yang Terkendali

Jakarta, 24 November 2022 – Pandemi Covid-19 global terkendali namun kasus harian domestik kembali meningkat. Peningkatan kasus domestik perlu diantisipasi dengan akselerasi program vaksinasi/boosters, di mana hingga 22 November 2022 tercatat vaksin telah diberikan kepada 205,3 juta orang (75,9 persen) untuk dosis 1, 172,8 juta orang (63,8 persen) dosis 2, dan 66,9 juta orang (24,8 persen) untuk vaksin boosters. Kemudian, outlook ekonomi global melemah, terkonfirmasi dengan indikator manufaktur PMI global bulan Oktober (49,4) yang kontraktif dan menurun (PMI September 49,8). Harga komoditas global masih tinggi dan cenderung volatile. Pelemahan demand mulai memengaruhi harga energi, sementara beberapa komoditas pangan mulai menunjukkan tendensi kenaikan kembali. Sementara itu, tekanan inflasi di banyak negara maju masih tinggi, sehingga kenaikan suku bunga acuan masih dilakukan di banyak negara.

“Pada sisi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Indonesia yaitu 5 persen berturut-turut selama 4 kuartal. Kuartal terakhir tahun lalu juga  tumbuh di atas 5 persen, maka perekonomian Indonesia sudah 6,6 persen di atas pre-pandemic level yaitu tahun 2019. Ini termasuk pemulihan yang relatif kuat dan cepat, dibandingkan banyak negara lain yang bahkan banyak atau beberapa yang masih belum, termasuk Inggris very very late, sampai hari ini mereka hampir belum pulih pada level pre-pandemic level. Negara emerging biasanya bisa tumbuh lebih cepat. Tapi di sini, Thailand dan Jepang masih di bawah dari pre-pandemic level,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN KiTa Bulan November secara daring.

Di tengah pelemahan tersebut, pemulihan ekonomi Indonesia merupakan salah satu yang paling kuat di antara negara G-20 dan ASEAN-6. Pertumbuhan ekonomi kuartal III 5,72 persen (yoy), lebih tinggi dari ekspektasi. Sejalan dengan hal tersebut, ekonomi Indonesia di tahun 2022 diperkirakan masih akan tumbuh lebih baik. Demikian pula sebagaimana yang diproyeksikan oleh lembaga internasional terkemuka seperti ADB (5,4 persen), IMF (5,3 persen), Bloomberg (5,2 persen), Bank Dunia (5,1 persen), dan yang terbaru OECD (5,3 persen). Di tengah beragam tantangan, kinerja APBN hingga Oktober 2022 tetap positif dan terkendali, ditopang pendapatan yang sangat baik. Sementara itu, belanja negara tumbuh, namun perlu tetap terus diakselerasi. Pengelolaan fiskal yang inklusif dan pruden di tengah kondisi kenaikan suku bunga dan pelemahan nilai tukar, mendorong penurunan kebutuhan pembiayaan. Secara keseluruhan, APBN 2022 berkinerja baik, namun berbagai ketidakpastian dan risiko akibat tekanan global harus diwaspadai dan dimitigasi. Demikian disampaikan dalam publikasi APBN Kita edisi November 2022. 
 
Kinerja Ekonomi Indonesia Masih Tumbuh Kuat
Pemulihan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap kuat di tengah pelemahan prospek ekonomi global. Dari sisi eksternal, tren surplus neraca perdagangan terus berlanjut hingga memasuki bulan ke-30, yaitu pada bulan Oktober surplus sebesar USD5,67 miliar. Ekspor dan impor bulan Oktober 2022 tumbuh positif didukung naiknya ekspor migas dan non migas, di mana ekspor tumbuh 12,30 persen (yoy) dan impor tumbuh 17,44 persen (yoy) dari tahun sebelumnya namun mengalami penurunan 3,40 persen (mtm) dibandingkan bulan September 2022.

Prospek pertumbuhan jangka pendek masih cukup kuat, terefleksi baik pada sisi konsumsi maupun produksi. Indeks penjualan ritel masih cukup kuat turut menopang pemulihan ekonomi, yaitu sebesar 4,5 persen (yoy) pada bulan Oktober. Indeks Keyakinan Konsumen bulan Oktober semakin meningkat sejalan dengan optimisme pemulihan ekonomi Indonesia, yaitu 120,3 per 22 Oktober 2022, serta belanja masyarakat dilihat dari Mandiri Spending Index masih terus terjaga di angka 126,6 per 23 Oktober 2022. Sementara dari sisi produksi dan investasi, PMI Manufaktur Indonesia terus ekspansi selama 14 bulan berturut-turut, meski menurun di bulan Oktober mencapai 51,8. Selanjutnya, konsumsi listrik bulan Oktober tumbuh masih tinggi terutama untuk kegiatan bisnis dan industri yaitu12,5 persen (yoy) dan 5,7 persen (yoy). Selanjutnya, kapasitas produksi untuk manufaktur dan pertambangan terus meningkat, mendekati level sebelum pandemi.

Sementara itu, arus keluar di Pasar Obligasi Emerging Market dan Development Market masih berlanjut. Pasar keuangan domestik ikut terdampak dan mempengaruhi cost of fund. Menurunnya inflasi AS pada Oktober 2022 ke level 7,7 persen turut memberi sinyal perlambatan kenaikan FFR yang mendorong asing masuk ke pasar obligasi negara EM termasuk Indonesia pada November 2022. Seiring perbaikan kondisi, pasar obligasi Indonesia di November mencatat inflow Rp10,66 triliun (mtd), sementara pada Oktober terjadi outflow Rp17,03 triliun (mtd). Selain itu, dari segi kepemilikan, SBN masih didominasi oleh perbankan dan BI, sementara porsi kepemilikan asing turun secara bertahap sejak akhir 2019 (38,57 persen) ke angka 14,06 persen per 22 November 2022. Kinerja pasar SBN domestik masih resilien didukung likuiditas domestik yang cukup ample dan mendorong penyempitan spread LCY. Meski demikian, pengetatan kebijakan moneter tetap perlu diwaspadai.

Peran APBN sebagai Shock Absorber
Kinerja baik APBN berlanjut hingga Oktober 2022. APBN hadir di masyarakat, melalui belanja negara dan pembiayaan investasi yang terakselerasi. Realisasi belanja negara per Oktober sebesar Rp2.351,1 triliun (75,7 persen dari pagu target APBN sesuai Perpres 98/2022 (Pagu)) atau. tumbuh 14,2  persen yoy. Melalui Belanja Negara, APBN sebagai shock absorber melindungi masyarakat, mendukung sektor prioritas dan mendorong pemulihan ekonomi. 

Kerja keras APBN melalui Belanja Negara didukung oleh program pemulihan ekonomi dan upaya untuk menjaga dampak adanya ketidakpastian. Realisasi Belanja K/L Rp754,1 triliun (79,7 persen dari Pagu), utamanya dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bansos dan program PEN ke masyarakat, pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, belanja pegawai termasuk THR dan Gaji ke-13; dan kegiatan operasional K/L.  

Sementara Belanja Non-KL mencapai Rp917,7 triliun (67,7 persen dari Pagu) utamanya didukung penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik, dan pembayaran pensiun (termasuk THR dan Pensiun ke-13) serta jaminan kesehatan ASN.

Peran APBN sebagai shock absorber di tengah peningkatan dampak risiko global juga ditunjukkan oleh penyaluran program perlindungan sosial tambahan, yaitu berupa Bantuan Langsung Tunai BBM (BLT BBM), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan Dukungan APBD yang telah terealisasi sebesar Rp15,6 triiliun per akhir Oktober. Bantuan tambahan tersebut melengkapi program perlinsos yang sudah ada sebelumnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, BLT Minyak Goreng, Bantuan Tunai PKL WN, Subsidi Bunga KUR, dan BLT Desa. Pemberian bantuan tambahan tersebut ditujukan untuk memberi manfaat lebih besar dan efektif bagi masyarakat bawah, serta agar dampak peningkatan risiko global tidak dirasakan terlalu dalam.

Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Oktober 2022 mencapai Rp679,2 triliun atau 84,4 persen dari Pagu, tumbuh sebesar 5,7 persen (yoy). Kinerja penyaluran TKD dipengaruhi kondisi sebagai berikut: (i) penyaluran DBH reguler yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu; (ii) kepatuhan pemerintah daerah yang lebih baik dalam menyampaikan syarat salur; dan (iii) penyaluran DID tahap I sebesar 50 persen  telah disalurkan seluruhnya, namun masih lebih kecil dari tahun lalu karena pagu alokasi DID tidak sebesar tahun lalu.

Alokasi PC-PEN tahun 2022 terdiri dari penanganan kesehatan sebesar Rp122,54 triliun, perlindungan masyarakat sebesar Rp154,76 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp178,32 triliun. Realisasi PC-PEN hingga 18 November 2022 mencapai Rp280,7 triliun atau 61,6 persen dari total alokasi sebesar Rp455,62 triliun, meliputi: a) Penanganan Kesehatan Rp48,6 triliun; b) Perlinmas Rp123,0 triliun; dan c) Penguatan Pemulihan Ekonomi Rp109,0 triliun.

Selanjutnya, pembiayaan investasi terus didorong untuk mendukung pembangunan di sektor prioritas dan upaya pemulihan ekonomi. Realisasi pembiayaan investasi sampai dengan 31 Oktober 2022 mencapai Rp77,92 triliun, terutama pada pembiayaan investasi pada klaster infrastruktur mendukung belanja modal K/L, khususnya dalam penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan.

Pendapatan Negara Melanjutkan Kinerja yang Baik
Pertumbuhan pendapatan masih tinggi sebagai bukti pemulihan ekonomi yang terus terjaga, sokongan harga komoditas yang masih di level relatif tinggi, dan dampak berbagai kebijakan. Hingga Oktober 2022, Pendapatan Negara tercapai sebesar Rp2.181,6 triliun atau 96,3 persen dari Pagu, tumbuh 44,5 persen (yoy). Secara nominal, realisasi komponen Pendapatan Negara yang bersumber dari penerimaan Pajak mencapai Rp1.448,2 triliun, penerimaan Bea dan Cukai Rp256,3 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp476,5 triliun.

Kinerja penerimaan pajak masih tumbuh positif, konsisten sejak April 2021 sejalan dengan pemulihan ekonomi. Realisasi penerimaan Pajak sampai dengan akhir Oktober 2022 tercapai sebesar Rp1.448,2 triliun (97,5 persen dari Pagu) atau tumbuh 51,8 persen (yoy). Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik pada hingga akhir triwulan ketiga tahun 2022 masih dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, basis rendah tahun 2021, serta implementasi UU HPP seperti penyesuaian tarif PPN, PPN PMSE, serta Pajak Fintech dan Kripto.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terealisasi sebesar Rp256,3 triliun (85,7 persen dari Pagu) atau tumbuh 24,6 persen (yoy). Penerimaan Bea Cukai meliputi Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai masih tumbuh double digit didukung kinerja positif seluruh komponen. Penerimaan Bea Masuk mencapai Rp40,74 triliun atau tumbuh sebesar 32,12 persen (yoy), didorong tren perbaikan kinerja impor nasional terutama Sektor Perdagangan dan Sektor Industri. Penerimaan Cukai tercapai sebesar Rp177,78 triliun, atau tumbuh sebesar 19,45 persen dipengaruhi efektivitas kebijakan tarif  dan pengawasan. Penerimaan Bea Keluar mencapai Rp37,83 triliun atau tumbuh sebesar 44,85 persen, dikontribusi oleh ekspor produk kelapa sawit karena tarif bea keluar yang tinggi awal tahun (Januari-Mei), perubahan tarif pada bulan Juni dan flush out serta adanya peningkatan volume ekspor komoditas tembaga.

Kinerja PNBP sampai dengan akhir September 2022 mencapai Rp476,5 triliun (98,9 persen dari Pagu). Jika dibandingkan dengan tahun lalu, realisasi PNBP tumbuh 36,4 persen (yoy) atau meningkat Rp127,2 triliun dari tahun sebelumnya yang terutama didorong dari Pendapatan SDA, KND, dan PNBP Lainnya. Realisasi PNBP SDA migas tumbuh 65,7 persen (yoy), terutama didorong kenaikan rata-rata ICP selama delapan bulan terakhir. Selanjutnya, realisasi PNBP SDA non-migas tumbuh 112,9 persen (yoy), terutama disebabkan kenaikan harga minerba. Selanjutnya, realisasi PNBP dari KND tumbuh 35,3 persen, terutama berasal dari kenaikan dividen BUMN Perbankan yang tumbuh 80,9 persen. Realisasi PNBP lainnya tumbuh 44,7 persen, didorong di antaranya dari Pendapatan Penjualan Hasil Tambang dan pendapatan DMO (Domestic Market Obligation) minyak mentah. Sementara itu, realisasi PNBP dari BLU terkontraksi 26,3 persen akibat turunnya Pendapatan Pengelolaan Dana Perkebunan Kepala Sawit.

Pembiayaan APBN Terjaga namun Tetap Merespon Dinamika Pasar Keuangan yang Volatile
Realisasi APBN sampai akhir Oktober 2022 mencatat defisit Rp169,5 triliun atau terkontraksi 0,91 persen terhadap PDB dampak dari semakin optimalnya APBN sebagai shock absorber terhadap tekanan global dan domestik. Realisasi pembiayaan utang hingga 31 Oktober 2022 mencapai Rp506 triliun atau 53,6 persen dari target yang ditetapkan. Capaian ini  jauh lebih rendah, atau turun 21,7 persen (yoy) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Di tahun 2022, Pemerintah melanjutkan implementasi SKB I dan III, sekaligus sebagai tahun terakhir pelaksanaan SKB. Hingga 18 November 2022, SKB I (BI sebagai standby buyer) telah tercapai sebesar Rp46,9 triliun, sementara realisasi SKB III mencapai Rp95,4 triliun. Pembiayaan APBN tetap mengedepankan prinsip prudent, fleksibel, dan oportunistik di tengah kondisi pasar keuangan yang volatile. Indonesia masih tetap resilien didukung kinerja APBN yang baik dan langkah antisipatif pengadaan utang, antara lain: (i) penyesuaian atau penurunan target penerbitan utang 
tunai mempertimbangkan kondisi kas pemerintah; (ii) Optimalisasi SBN domestik melalui SKB III; (iii) penerbitan SBN Ritel sebagai upaya perluasan basis investor domestik; dan (iv) fleksibilitas Pinjaman Program.

“Berbagai faktor, indikator yang tadi ditunjukkan, dari ekonomi maupun dari sisi APBN, menggambarkan underlying kegiatan ekonomi Indonesia yang pulih secara kuat dan cukup impresif, dan masih bertahan. Itu adalah hal yang menggambarkan optimisme dari kondisi ekonomi kita. Namun, kita tidak memungkiri bahwa tren harus diwaspadai, karena memang guncangan global itu sudah mulai terjadi sejak awal tahun, dan ini berlangsung terus jadi sooner or later, cepat atau lambat kita mungkin juga akan menghadapi juga,” ungkap Menkeu.

Prospek perekonomian global masih harus terus diwaspadai akibat eskalasi risiko global seperti lonjakan inflasi, pengetatan likuiditas dan kenaikan suku bunga, potensi krisis utang global serta potensi stagflasi. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan masih cukup kuat, terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi dari ekspektasi.  Kinerja baik APBN hingga bulan Oktober 2022 masih terjaga, tercermin dari masih kuatnya pertumbuhan Penerimaan serta akselerasi Belanja. Defisit mulai terjadi di bulan Oktober, dampak dari semakin optimalnya APBN sebagai shock absorber terhadap tekanan global dan domestik.. Dengan dukungan kinerja APBN yang baik tersebut, defisit dapat ditekan sehingga pembiayaan utang juga dapat dikurangi. Namun demikian, potensi risiko tekanan global tetap perlu diwaspadai serta dimitigasi untuk menjaga kredibilitas APBN untuk selalu hadir di masyarakat dalam mengantisipasi serta memitigasi berbagai tekanan dan risiko.

“Oleh karena itu, APBN sebagai instrumen shock absorber harus diyakinkan kesehatannya. APBN sendiri ini, which is  terlihat dari tadi penerimaan kita cukup baik, belanja kita tetap disiplin, kecuali yang untuk shock absorber dan defisit kita yang jauh lebih. Tentu kita akan terus menjaga kewaspadaan ini dan kita tidak hanya berpikir untuk tahun 2022 tapi kita sudah one year ahead untuk 2023 yang menurut berbagai proyeksi lembaga-lembaga internasional tahun depan diperkirakan jauh lebih berat. Ini yang membuat kita harus waspada tidak untuk menakut-nakuti tapi memang kita harus melihat dan mendengar dan melihat tren itu untuk bisa merumuskan langkah-langkah menjaga ekonomi kita yang sedang baik ini,” tegas Menkeu.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan di Gedung Frans Seda, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat pada telepon (021) 3865330. Kementerian Keuangan menerbitkan publikasi APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) edisi November 2022 yang memberikan informasi lebih detil mengenai realisasi pelaksanaan APBN hingga akhir bulan Oktober 2022. Publikasi ini memberikan paparan informasi terkini mengenai kinerja, fakta, dan data APBN serta hasil-hasil konkret APBN dari waktu ke waktu termasuk dampaknya terhadap perekonomian.