Samarinda – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara (Kanwil DJKN Kaltimtara) mengadakan Knowledge Sharing Succes Story Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat pada Rabu (22/12) yang diselenggarakan secara virtual. Kegiatan tersebut diselenggarakan sehubungan dengan program pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan DJKN Tahun 2022.

Sekretaris DJKN Dedi Syarif Usman mengatakan bahwa capaian baik yang ditorehkan Kanwil DJPb Jawa Barat dapat dijadikan sarana pembelajaran bagi kantor-kantor lain untuk mendapatkan predikan WBK/WBBM. Menurutnya, kantor-kantor vertikal DJKN harus dapat mencontoh pelayanan yang diberikan oleh Kanwil DJPb Jawa Barat agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. “Success story yang dialami oleh Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat ini diharapkan dapat dicontoh oleh seluruh unit kerja DJKN sehingga dapat memberikan layanan yang prima dan optimal kepada masyarakat,” ungkapnya.

Mendukung pernyataan Dedi, Kepala Kanwil DJKN Kaltimtara Kusumawardhani mengatakan bahwa Knowledge sharing yang diselenggarakan hari ini dapat membuka wawasan dan pemahaman mendalam bagaimana membangun ZI WBK/WBBM yang tidak hanya sekedar memperoleh predikat saja, tetapi benar-benar diimplementasikan didalam melaksanakan tugas dan fungsi. Untuk itu, ia menjelaskan dalam kegiatan tersebut pihaknya menghadirkan langsung narasumber dari Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Abdul Lutfi dan Kepala Seksi Supervisi Proses Bisnis Nanang Trimanta untuk membagikan success story Kanwil DJPb Jawa Barat dalam meraih predikat WBK/WBBM.

Diketahui bahwa Kanwil DJPb Provinsi Jawab Barat mengikuti program pembangunan ZI WBBM ini bukanlah yang pertama kalinya, sempat mengalami kegagalan dalam meraih predikat ZI WBBM membuat Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat meningkatkan semangatnya untuk meraih predikat ZI WBBM pada Tahun 2020. Kegiatan knowledge sharing tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat memberikan pengetahuan terkait strategi dan tips keberhasilan dalam meraih predikat ZI WBBM kepada lebih dari 200 peserta Zoom Meeting. 

Langkah awal yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat dalam program pembangunan ZI WBBM adalah melakukan perubahan pola piker/mindset dan budaya kerja, melakukan efisiensi dan efektifitas system proses dan prosedur kerja yang jelas, meningkatkan profesionalisme SDM, melibatkan pimpinan dan akuntabilitas kinerja, mengingkatkan peyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan public. 

Selanjutnya strategi yang dilakukan adalah membuat komitmen, komitmen pimpinan dan seluruh staf dalam melaksanakan reformasi birokrasi dengan merubah mindset dan budaya kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi. Memberikan kemudahan pelayanan, memberikan layanan revisi DIPA dengan humanis, inovasi URC dan online dua hari menjadi satu hari dan register hibah sebelumnya lima hari menjadi 8 jam. Membuat program menyentuh masyarakat, melalui program E-GURE untuk pemahaman APBN kepada guru menengah ekonomi dan pemberdayaan UMKM, sosialisasi program PEN ke masyarakat BPUM dan KUR (UMi) serta Café Umi/Jumat Berbagi kepada masyarakat sekitar. Melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan pemaparan oleh masing-masing PIC komponen secara berkala terhadap capaian pembangunan ZI dan tindak lanjut. Serta melakukan manajemen media, melakukan publikasi setiap kegiatan pembangunan ZI, di media cetak, media social, website, RRI dan TVRI.

“Peran pimpinan sangat penting sekali, apalagi keadaan Kanwil DJPb Provinsi Jawa barat yang pernah gagal dalam meraih predikat ZI WBBM, sehingga pimpinan terus menyemangati agar dapat sukses meraih predikat tersebut” ujar Nanang.

Nanang juga menyampaikan strategi lainnya yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi WBK/WBBM pada saat pembinaan ke KPPN. Melakukan reviu dokumen yang dilakukan triwulanan atau pada saat adanya permintaan laporan WBK/WBBM dari Eselon I. melakukan survey terkait layanan dan anti korupsi kepada mitra kerja KPPN. Serta melakukan pendampingan menjelang atau pada saat penilaian TPN (Tim Penilai Nasional). (ard/seksi informasi)