Samarinda, Kanwil DJKN Kaltimtara bersama Kanwil BPN Provinsi Kaltim mengikuti rapat koordinasi yang diinisiasi oleh Kanwil BRI Banjarmasin sebagai pembicara pada Rakor Evaluasi Kinerja Lelang 2019 dan Strategi Pencapaian Target Tahun 2020. Turut hadir pada rakor ini adalah kepala KPKNL wilayah kerja Kaltimtara, pimpinan BRI cabang Kaltimtara, serta jajaran pejabat Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur.

Bertempat di Samarinda, rapat koordinasi berlangsung pada tanggal 5 Desember 2019. Rakor ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan sebelumnya antara Kanwil DJKN Kaltimtara dan Kanwil BRI Banjarmasin terkait Sinergi dengan Bank BRI. Rakor dimulai pada pukul 08.15 WITA dengan sambutan dan pengarahan oleh Bapak Sutadi selaku pimpinan wilayah BRI Kanwil Banjarmasin.

Dalam sambutannya, Sutadi memaparkan kinerja lelang Kanwil BRI Banjarmasin se-Kaltimtara tahun 2019, di mana dari total 13 Kantor Cabang BRI se-Kaltimtara, terdapat 4 Kantor Cabang yang telah mencapai target lebih dari 100% dengan total dampak/laku lelang Rp 22,053 juta dan total pengajuan biaya lelang Rp 1,031 juta (4,67%). Lebih lanjut, Sutadi menargetkan frekuensi lelang BRI se-Kaltimtara sebesar 204 dengan volume lelang total sebesar Rp 34 milyar  pada tahun 2020 mendatang.

Ia optimis  bahwa BRI, bekerjasama dengan DJKN dan BPN, dapat merealisasikan target tahun mendatang dengan kekuatan agunan yang marketable dan optimalisasi program internal. Penjualan melalui lelang ini diharapkan dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan portofolio ekstrakom dan meningkatkan laba. Sutadi juga mengharapkan kerjasama pihak DJKN dalam memaksimalkan pemasaran dan simplifikasi administrasi pemberkasan lelang. “Perlu diingat juga potensi adanya gugatan pihak ke-3 dan YLKI,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil DJKN Kaltimtara Surya Hadi dalam pengarahan selanjutnya turut memaparkan capaian frekuensi lelang BRI wilayah Kaltimtara dari seluruh lelang yang laku, TAP, maupun batal sampai dengan bulan November 2019. Ia juga memaparkan prognosa lelang BRI di bulan Desember 2019. Pada kesempatan ini dipaparkan juga beberapa permasalahan yang dihadapi seputar pelaksanaan lelang, antara lain objek lelang sebagian berpenghuni sehingga menurunkan minat pasar, sebagian harga limit objek lelang dirasa masih cukup tinggi, potensi gugatan besar di kemudian hari dal hal objek lelang berpenghuni, serta terdapat Kantor Pertanahan yang menerapkan masa berlaku SKPT.

Surya Hadi menyarankan agar pihak Bank memastikan objek yang diusulkan untuk dilelang sudah berstatus “free and clear” untuk meminimalisir terjadinya gugatan di kemudian hari. Adapun objek lelang yang berpotensi terjadi gugatan besar disarankan untuk dilelang melalui pengadilan. Selain itu, objek lelang yang menarik (marketable) jika memungkinan agar dilelang mendekati nilai likuidasi. Terakhir, Surya Hadi meminta pihak BPN untuk melakukan penyeragaman masa berlaku SKPT sebagaimana ketentuan berlaku. (Bellisa/KIHI Kaltimtara)