Samarinda, Sebagai bagian dari upaya mensosialisasikan APBN 2020
kepada masyarakat Kalimantan Timur, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara berkolaborasi dengan DJPB
Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Dialog Interaktif APBN 2020 di stasiun LPP
TVRI Kaltim.
Dialog interaktif yang digelar pada Selasa (08/10) ini menjadi kali kedua
bagi Kanwil DJKN Kaltimtara dalam mensosialisasikan APBN 2020 ke khalayak umum
melalui kanal media massa. Adapun sosialisasi pertama telah dilakukan sehari
sebelumnya di stasiun LPP RRI Pro 1 Samarinda. Tidak tanggung-tanggung, Surya
Hadi dari Kanwil DJKN Kaltimtara dan Midden Sihombing dari kanwil DJPB Provinsi
Kaltim selaku pucuk pimpinan di unitnya masing-masing turun langsung dalam mensosialisasikan
APBN 2020 ini.
Setelah menjelaskan tusi dari DJKN pada awal acara, Surya Hadi menjabarkan peran
DJKN dalam APBN 2020. “DJKN berperan dalam penerimaan negara melalui PNBP. Pada
tahun 2019 sampai dengan semester I, DJKN berkontribusi menyumbangkan Rp4,36T
dari total target 2019 sebesar Rp7,78T, atau mencapai angka 74,7%.” Penerimaan
yang disumbangkan oleh DJKN ini berasal dari pengelolaan aset sebesar Rp1,69T,
pengelolaan investasi Rp804,72M, dana treasury LMAN Rp1,62T, Lelang Rp233,3T,
dan pengurusan piutang negara Rp9,35M. Sementara realisasi PNBP Kanwil DJKN
Kaltimtara Tahun 2019 sampai dengan kuartal III mencapai Rp173,54M, dengan
kontribusi dari bidang pengelolaan aset sebesar Rp165,63M, bidang lelang
Rp7,75M, dan bidang pengurusan piutang negara sebesar Rp159,33 juta.
Midden Sihombing menguraikan porsi APBN 2020 yang berfokus pada 5 hal
utama, yaitu SDM, perlindungan sosial, infrastruktur, reformasi birokrasi, dan
antisipasi ketidakpastian. “Peningkatan SDM sebenarnya telah kami lakukan sejak
tahun lalu melalui kerjasama dengan desa di Kutai Kartanegara, di mana Dana
Desa di lokasi tersebut tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur,
tetapi juga digunakan untuk peningkatan SDM. Jadi desa tersebut mengirimkan
ibu-ibu dan muda-mudi di desanya ke Balai Latihan Kerja untuk mendapatkan
pelatihan keterampilan sebagai modal membuka usaha.” Kedua narasumber sepakat
bahwa peningkatan SDM merupakan kunci kemajuan sebuah negara.
Namun demikian, pembangunan SDM bukanlah program yang bisa dirasakan hasilnya
secara instan layaknya program pemberian bansos, Kartu Pra Kerja, ataupun Kartu
Sembako. Butuh waktu bertahun-tahun, atau bahkan beberapa dekade, untuk dapat merasakan
dampak dari pembangunan di sektor ini. Karena itu, di penghujung acara
masyarakat dihimbau untuk senantiasa ikut mengawal dan mengawasi penggunaan
APBN 2020, guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN akan membawa
kemaslahatan dan kesejahteraan bagi bangsa ini.
Mari, Kawal APBN, Kawal uang Kita, Kawal Negeri ini! (Bellisa/KIHI Kaltimtara)