Kamis (22/8/2019) bertempat di Aula Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, dalam rangka mengimplementasikan Transformasi Digital Kementerian Keuangan, diadakan kegiatan bertajuk “Bincang Transformasi dengan Tema Penerimaan & Dialog Penguatan Kebangsaan”. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan, HB. Wicaksono yang membuka acara dihadapan para Pimpinan Satker, Change Agent serta Light House Team Kementerian Keuangan Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah dengan menyampaikan bahwa penyelenggaraan acara ini guna meningkatkan awareness pegawai Kemenkeu di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dalam mengimplementasikan fase ke-5 Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK), yaitu fase “Transformasi Digital”.

Integrasi proses bisnis serta simplifikasi prosedur melalui pemanfaatan teknologi informasi, baik terkait dengan proses penerimaan dan belanja Negara, pelaksanaan tugas dan fungsi, sampai dengan proses peningkatan kualitas SDM melalui e-learning merupakan hal krusial dalam praktik Transformasi Digital. Pelaksanaan joint program yang telah dilakukan beberapa unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan bagian dari IS RBTK.

“Yang dikehendaki adalah bahwa antar unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan harus saling bekerja sama, bukan sama-sama bekerja”, tegas Wicaksono dalam sambutannya.

Bincang Transformasi di Banjarmasin ini terdiri dari 3 sesi materi, yaitu pengenalan Transformasi Digital, diskusi panel pelaksanaan joint program penerimaan, serta dialog penguatan kebangsaan. Pada sesi pertama, Adelina Sirait selaku Chief Reporting Officer Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (TRBTKP) menyampaikan beberapa IS RBTK yang mendukung Transformasi Digital, 5 (lima) diantaranya yaitu Modern e-Learning sebagai alat utama dalam pengembangan SDM; Manajemen Pengelolaan Akun atas Penerimaan Negara yang Terintegrasi atau URAM (Unified Revenue Account Management); Joint Program Optimalisasi Penerimaan; Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran; dan Penyediaan Data Transaksi Pemerintah Daerah untuk Mendukung Perumusan Kebijakan Fiskal.

Usai pemaparan pada sesi pertama dilanjutkan dengan diskusi panel khusus membahas Inisiatif Strategi joint program, dengan narasumber Pontas Pane, Direktur Intelijen Perpajakan-DJP dan Ambang Priyonggo, Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi-DJBC, yang dimoderatori oleh Arief Wibisono selaku Chief Change Management Officer I - TRBTKP.

Disampaikan dalam kesempatan ini bahwa untuk tahun 2019, Menteri Keuangan mengamanatkan joint program sinergi antara DJP-DJBC-DJA, dengan tujuan “Membangun Ekosistem Kepatuhan dan Kemudahan Berusaha”. Adapaun latar belakang program sinergi DJP-DJBC-DJA ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing, meningkatkan peringkat indeks kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) Indonesia dan meningkatkan kredibilitas dan efektifitas APBN.

Sebagai tools dalam bersinergi, saat ini sedang dibangun core tax system untuk mengintegrasikan database serta peningkatan efektifitas dan efisiensi proses bisnis administrasi perpajakan. Kedepan diperlukan adanya integrasi data antar institusi, sehingga diharapkan dapat menurunkan cost compliance dan kemudahan dalam membayar pajak. Konsep yang diusung adalah “One Nation, One Revenue Concept, One System”.

            Kemudian pada sesi terakhir dilakukan Dialog Penguatan Kebangsaan dengan narasumber Tim Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dalam sesi ini juga dilaksanakan diskusi tanya jawab dengan para peserta mengenai kesadaran berideologi, etika, dan nilai-nilai kebangsaan yang juga sejalan dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.