Banjarbaru -  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Tengah dan Selatan (Kanwil DJKN Kalselteng) dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (Kanwil DJPBN Prov. Kalsel) dan Kanwil DJPBN Prov Kalteng melakukan penandatangan Nota Kesepakatan Hasil Penerimaan Negara yang Berasal dari Pengelolaan Kekayaan Negara, pada akhir April 2017 lalu.

Berlangsung di ruang rapat Kanwil DJKN Kalselteng, kesepakatan itu dilaksanakan agar penyampaian data hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat lebih valid.

Kepala Kanwil DJKN Kalselteng Joko Prihanto dalam sambutannya mengatakan bahwa Kanwil DJKN maupun KPKNL berencana membuat basis data jumlah PNBP yang dihasilkan DJKN dari kegiatan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang. Untuk itu pihaknya berharap Kanwil DJPBN dan KPPN setempat dapat menyediakan data tersebut secara simultan. 

“Selain menjadi data pembanding, di bidang pengelolaan kekayaan negara, data tersebut juga dapat kami gunaka sebagai bahan pelaksanaaan pengawasan dan pengendalian terhadap satuan kerja agar makin tertib,” kata Joko.

Gayung pun bersambut. Kepala Kanwil DJPBN Prov. Kalsel Dedi Sopandi menyatakan kesediaannya untuk bekerjasama dan bersinergi dengan Kanwil DJKN dalam penyediaan data tersebut. “Data tersebut telah ada pada kami dan akan kami bantu menyediakan semaksimal mungkin kapan pun diperlukan” ujar Dedi.

Kepala Kanwil DJPBN Prov. Kalteng, Irwan Ritonga juga menyampaikan kesediaannya. “Selain kerjasama dalam penyediaan data, dapat juga diadakan pertemuan/layanan bersama setiap beberapa bulan sekali baik di tingkat Kanwil maupun tingkat operasional,” kata Ritonga.

Perlu diketahui, salah satu isi kesepakatan adalah Kanwil DJPBN akan memberikan data hasil PNBP yang berasal dari pengelolaan kekayaan negara dan menyampaikan kepada Kanwil DJKN setiap bulan. (Teks/Foto: Arief N)