Daud Fathul Kautsar
Jum'at, 23 September 2022 | 1106 kali
Jum'at, 23 September 2022 | 1106 kali
Sebagai bentuk dukungan terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penilai Tahun 2022, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah menyelenggarakan acara Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penilai melalui Zoom Meeting, Senin tanggal 25 Juli 2022. Kegiatan ini diikuti oleh satuan kerja Penilai Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, Perbankan, Kantor Cabang Pegadaian Banjarmasin, Akademisi, ATR BPN, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Kantor RUPBASAN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Hal ini dilaksanakan guna menampung masukan dari berbagai kalangan terkait substansi Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang Penilai.
Urgensi penyusunan RUU tentang Penilai bagi publik adalah sebagai berikut:
- Mendukung Pembentukan Pusat Data Transaksi Properti, UU Penilai diharapkan menjadi payung hukum terbentuknya data transaksi properti dan nasional yang valid.
- Mendukung Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Transparansi transaksi properti melalui peran Penilai dapat meningkatkan pendapatan negara secara signifikan lebih dari 100 Trilyun.
- Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat, banyaknya kasus perbedaan opini tentang nilai dari berbagai pihak atau elemen dapat dikurangi dengan adanya kesamaan kompetensi, kode etik, dan benchmark nilai pasar. Dengan adanya RUU ini diharapankan juga dapat melindungi profesi penilai maupun masyarakat terutama saat pemberian kompensasi bagi masyarakat dalam pengadaan lahan untuk kepentingan umum.
- Mendukung upaya pencegahan krisis ekonomi, Transaksi keuangan dengan underlying asset dapat menunjukan nilai sebenarnya dan mengurangi Non Performing Loan atau Mortgage failure.
Adapun Urgensi penyusunan RUU Tentang Penilai sesuai dengan nawacita Pemerintah adalah sebagai berikut:
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Nawacita 2)
- Menjaga kewajaran hasil penilaian dan memberi perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat dan Penilai melalui peningkatan profesionalisme dan daya saing profesi penilai (Nawacita 4)
- Memberikan kemudahan pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk mendukung peningkatan mutu kesejahteraan masyarakat dan berdaya saing secara internasional (Nawacita 6)
- Menentukan besaran nilai sumber daya alam yang digunakan untuk menghitung potensi maupun recovery untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terjaganya kelestarian lingkungan hidup (Nawacita 7)
- Mempercepat pertumbuhan ekonomi sektor riil yang sehatdan kuat melalui peningkatan kepercayaan masyarakatdan pelaku usaha dalam kegiatan perbankan (Nawacita 7)
- Menciptakan pasar modal yang sehat dan efisien denganmenggunakan hasil penilaian profesi penilai sebagai dasartransaksi yang bersifat material dan nonmaterial (Nawacita 7)
- Mengoptimalkan penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di sektor perpajakan dan sektor nonperpajakan berdasarkan proses penilaian yang akuntabel (Nawacita 7)
Sebagai informasi, kegiatan penilaian ini merupakan proses untuk mendapatkan sebuah opini nilai atas suatu objek penilaian pada waktu tertentu. Tujuan dari penilaian juga bermacam macam ada yang digunakan untuk laporan keuangan, keperluan bisnis, dan sebagainya. Sejarah penilaian di Indonesia dikenal hampir lima puluh tahun yang lalu atau dimulai tahun
1970-an, dimana Penilai merupakan satu-satunya Profesi penunjang Pasar Modal dan Perbankan yang belum memiliki payung hukum.
Saat ini pelaksanaan penilaian masih sektoral dan peraturannya masih terpisah-pisah sesuai dengan tujuan pelaksanaannya, seperti untuk perpajakan (Pajak Bumi dan Bangunan/PBB) dan pajak penghasilan oleh Penilai Direktorat Jenderal Pajak, penilaian untuk laporan keuangan pemerintah pusat dan pengelolaan Barang Milik Negara oleh Penilai Pemerintah di DJKN, dan masih banyak lagi kepentingan Penilaian untuk berbagai kegiatan menunjang Perekonomian Indonesia.
Peranan Penilai Dalam Perekonomian adalah sebagai berikut:
- Hasil Revaluasi Barang Milik Negara (BMN) 2017-2018 sebesar Rp. 5.728,49 dinilai oleh penilai pemerintah
- Jumlah bank di Indonesia : 107 bank, aset lebih dari Rp. 10.000 T, jumlah kredit lebih dari Rp.10.000 T, NPL Rp. 177 T yang dinilai oleh Penilai Publik dan Penilai Internal
- BUMN : 107 BUMN, Aset lebih dari Rp. 9.250 trilyun, yang dinilai oleh Penilai Publik
- Jumlah perusahaan publik : 780 perusahaan, Aset Rp. 5.200 trilyun, kapitalisasi pasar lebih dari 9.400 T yang dinilai oleh Penilai Publik
- Lebih dari 650 triliun untuk PBB/BPHTB yang dinilai oleh Penilai Pemerintah dan Penilai Publik
- Lebih dari Rp.1.000 triliun penilaian untuk kepentingan standar akuntansi yang dinilai oleh Penilai Publik
- PSN : 10 program, 208 proyek dinilai oleh Penilai Publik
- Aset dan bisnis lain-lain
- Diperkirakan potensi nilai ekonomi yang dihasilkan dari aneka kegiatan berkisar Rp.20.000 triliun – Rp. 25.000 triliun
Hal ini lah yang menjadi fokus Pemerintah dalam Penyusunan dan Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penilai. Setelah pelaksanaan kegiatan Konsultasi Publik tentang Penilai ini, besar harapan kami masyarakat secara umum dapat mengetahui lebih dalam tentang profesi penilai dan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Penilai dapat masuk dalam program legislasi nasional dan dapat segera di undangkan agar melindungi profesi penilai dan juga masyarakat sebagai pengguna jasa penilai.
Artikel dari Seksi Informasi
Disclaimer
Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.
