Pontianak, 25 Agustus 2022 –  Sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan APBN di Wilayah Kalimantan Barat, Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Kalimantan Barat (Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Kanwil DJP Kalimantan Barat, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, dan Kanwil DJKN Kalimantan Barat) kembali mengadakan Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat edisi Agustus 2022 pada Kamis, 25 Agustus 2022 secara hybrid di aula Kanwil DJPb Kalimantan Barat dan zoom meeting serta disiarkan secara langsung melalui Youtube Kanwil DJPb Kalimantan Barat. Sebagaimana telah disampaikan pada rilis APBN secara nasional, APBN berperan sebagai shock absorber, yakni menjadi instrumen yang sangat penting untuk memberi dukungan terhadap penanggulangan krisis dan pemulihan ekonomi serta reformasi struktural.

Salah satu tujuan pembangunan Kalimantan Barat adalah meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta memajukan kehidupan masyarakat. Melihat kinerja ekonomi Kalimantan Barat, pertumbuhan ekonomi di Kalbar Triwulan II-2022 terhadap Triwulan II-2021 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 4,45 persen (y-o-y). Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang mencapai 5,44 persen (y-o-y), pada Triwulan II-2022 pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat masih tercatat lebih rendah. Namun demikian, perekonomian Kalbar sampai dengan akhir tahun 2022 diprakirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Proyeksi ini masih sejalan dengan rentang outlook pertumbuhan ekonomi Pemerintah. Selain itu, resiliensi Indonesia, khususnya Kalbar masih terjaga di tengah peningkatan risiko global yang terjadi sepanjang tahun 2022.

Kinerja APBN Kalimantan Barat, secara umum, APBN Kalbar s.d. Juli memang mengalami defisit, namun jika melihat trend sejak tahun 2018, defisit di Kalimantan Barat semakin mengecil dan membaik baik dari sisi pagu maupun realisasi. Realisasi APBN Regional Kalbar s.d. 31 Juli 2022 total pendapatan Rp8,14 triliun dan total belanja yang disalurkan di Kalbar Rp14,8 triliun sehingga menghasilkan defisit regional sebesar Rp6,66 triliun. Namun, hal ini tetap menunjukkan sebuah capaian yang cukup baik karena defisit yang ada semakin terkendali sejak tahun 2018. Rasio defisit di Kalimantan Barat sejak tahun 2018 hingga 2022 juga terus turun dan tetap terkendali, s.d. Juli 2022 rasio defisit Kalbar berada di angka 45,02 persen, jauh dibawa rasio defisit APBN Kalbar 2021 yang berada di angka 65,69 persen. Sementara rasio pendapatan terhadap belanja juga semakin meningkat dengan ditunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Rasio pendapatan terhadap belanja APBN Kalbar 2022 mencapai 54,98 persen, jauh di atas rasio di tahun 2018 s.d. 2021 yang berada di rentang 25-34 persen.

Capaian pada sisi pendapatan negara disumbang oleh realisasi dari penerimaan perpajakan hingga akhir Juli 2022 telah mencapai Rp7.55 triliun atau sekitar 71,46 persen dari target yang ditetapkan. Sektor perpajakan, khususnya PPh dan PPN masih menjadi penyumbang terbesar dalam porsi penerimaan negara lingkup regional Kalimantan Barat. Selain penerimaan perpajakan, realisasi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menyumbang sebesar Rp 587,72 miliar atau sebesar 69,97 persen dari total target. Kanwil DJKN Kalimantan Barat berkontribusi dengan menyumbangkan PNBP sebesar Rp 11.034.669.445,00 dengan rincian PNBP Aset BMN sebesar Rp 8.474.255.768,00, PNBP Biad Piutang sebesar Rp 6.380.432,00 dan PNBP Bea Lelang sebesar Rp 3.761.623.460,00.

Sementara pada sisi Belanja, Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sampai dengan 31 Juli 2022 adalah sebesarRp4,67 triliun atau sekitar 44,44 persen dari pagu belanja, serta realisasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp10,14 triliun atau sekitar 54,46 persen dari total pagu yang ditetapkan.

Berdasarkan data, sampai dengan 31 Juli 2022, Belanja Modal K/L lingkup Kalimantan Barat baru terealisasi sebesar 22,67 persen atau sebesar Rp594,95 miliar dari total pagu Rp2,62 triliun, sementara realisasi DAK Fisik masih sebesar 22,13 persen atau sebesar Rp368,28 miliar dari total pagu Rp1,66 triliun. Hal ini mengindikasikan masih perlunya perhatian khusus pada sisi penyaluran sampai menjadi output bahkan tercapainya outcome sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk Kementerian Keuangan Kalimantan Barat, khususnya Ditjen Perbendaharaan (DJPb), dalam mengawal pelaksanaan APBN di daerah dan memastikan setiap rupiah terealisasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Strategic Issues bulan Juli 2022, Pertama, terkait fluktuasi harga CPO sebagai dampak pelarangan ekspor pada bulan April s.d Mei yaitu setelah ada pencabutan larangan ekspor pada 23 Mei 2022, secara bertahap angka ekspor CPO membaik. Meski belum bisa menyentuh angka 50 ribu ton seperti sebelum pelarangan, tapi sudah bisa menembus angka sekitar 32 ribu ton. Akibat adanya pelarangan eskpor CPO, beberapa pembeli menjadi beralih ke minyak bunga matahari atau mencari eksportir dari negara lain seperti Malaysia. Setelah adanya pencabutan ekspor ini butuh waktu untuk mengembalikan keadaan menjadi lebih baik lagi. Pemerintah juga memberlakukan pengahapusan sementara tarif pungutan ekspor semua produk CPO dan turunannya untuk lebih mendorong ekspor CPO sehingga diharapkan CPO yang ada di tangki terjual/terekspor. Hal ini merupakan upaya untuk menggairahkan kembali kemampuan daya beli PKS (Pabrik Kelapa Sawit) untuk menampung TBS-TBS (tandan buah segar) pekebun di Kalbar sehingga dengan sendirinya harga akan terkoreksi naik.

Kedua, kenaikan harga tiket pesawat dan tarif dasar listrik (TDL), Harga tiket pesawat domestik mengalami kenaikan signifikan sepanjang semester I 2022. Kenaikan harga ini salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar pesawat, yaitu avtur. Mengutip data Pertamina, harga rata-rata avtur di Bandar Udara Soekarno-Hatta sudah naik 55,38 persen selama periode Januari-Juni 2022. Hal ini tentu akan berdampak pada pengeluaran belanja pemerintah khususnya pada belanja perjadin. Ditambah oleh kenaikan tarif dasar listrik yang berdampak kenaikan pada beban barang dan jasa terhadap APBN dan APBD.

Ketiga, terkait ketahanan pangan dan resiko inflasi pada harga komoditas beras, berdasarkan informasi dari Dinas Ketahanan Pangan, harga beras saat ini menurutnya relatif stabil dan hal itu masih mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET). Jika harga stabil maka kontribusi komoditas beras dalam inflasi relatif terkendali dan stabil pula. Inflasi dari komoditas beras relatif rendah. Juli 2022 andilnya hanya 0,09 persen terhadap inflasi di Provinsi Kalbar

Sebagai penutup, Imik Eko Putro, selaku Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Barat menyampaikan bahwa dalam rangka menghadapi beberapa isu yang terjadi di bulan Juli, diharapkan agar satuan kerja melakukan kalkulasi ulang biaya perjalanan dinas dan biaya listrik s.d. bulan Desember 2022 sehingga tidak terjadi lonjakan sebagai dampak kenaikan TDL golongan P1-P3 sebesar 17,6-36,6 persen. Selain itu, turut  mendorong satker untuk mempercepat realisasi DAK fisik dan belanja modal dalam APBN untuk pembangunan yang akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.