Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
Kanwil DJKN Kalbar Dukung Pembangunan Perbatasan Kalimantan Barat
Dedy Sasongko
Rabu, 05 Agustus 2020   |   249 kali

Pontianak (05/08), Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat, Edward UP Nainggolan menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Webinar “Kontribusi FMIPA Untan Dalam Kondisi New Normal Melalui KKM Daring Covid 19” yang diselenggarakan Universitas Tanjungpura Pontianak (Untan) yang diikuti sebanyak 273 mahasiswa/i. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan motivasi terhadap mahasiswa/i Fakultas MIPA Untan yang akan menyelenggarakan KKM secara daring supaya bisa memberikan yang terbaik demi meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat daerah perbatasan Kalimantan Barat.

Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak, Prof. Garuda Wiko dalam sambutan pembukaannya menyampaikan apresiasinya bagi para narasumber yang berkenan  berbagi pengalaman dalam kegiatan ini.  Selain itu Garuda juga menyampaikan bahwa kegiatan ini relevan dengan tujuan pemerintah untuk membangun negara dari daerah pinggiran dan perbatasan dengan melibatkan perguruan tinggi sebagai bentuk penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mengabdi kepada masyarakat.  Tranformasi digital dengan KKM daring diharapkan menjadi model untuk kegiatan lainnya.

Samsul Widodo, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan materi tentang Program 1000 Desa Ekspor Dalam Revitalisasi Pembangunan Daerah Tertinggal. Pembangunan pedesaan juga harus diikuti dengan pengembangan produk, adanya kolaborasi universitas dengan stakeholder dan mahasiswa dapat berperan aktif dengan membuat program yang berguna untuk masyarakat.

Selanjutnya Edward menyampaikan materi tentang “Peluang dan Tantangan Mahasiswa dalam Pembangunan Pedesaan di Daerah Perbatasan Kalimantan Barat”. Dari 14 Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat masih terdapat 989 desa yang masuk klasifikasi desa tertinggal dan sangat tertinggal. Keadaan ini cukup menggelisahkan karena ternyata masih banyak masyarakat di Kalimantan Barat yang mengalami kemiskinan (14 terendah dari 34 provinsi).  Untuk itu perlu lebih ditingkatkan pembangunan pedesaan terutama di wilayah perbatasan, karena pembangunan perbatasan tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan pedesaan. Dalam konteks pembangunan pedesaan di wilayah perbatasan mempunyai keunggulan/dukungan yaitu : UU Desa menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan, npres No. 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangaun 7 PLBN (3 di Kalbar), Arahan Presiden agar PLBN selain untuk fungsi Custom, Imigration, Quarantine, Security (CIQS) juga sebagai sentra pertumbuhan ekonomi dan adanya dukungan dana desa (tahun 2020 sebesar Rp 2,042 T untuk Kalbar).

Selain keunggulan tersebut, pembangunan daerah perbatasan juga mempunyai kendala berupa perbedaan perlakuan perdagangan antar Negara (Malaysia dan Indonesia), kurangnya hilirisasi produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah, belum optimalnya kerjasama dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga, serta perlunya peningkatan distribusi/investasi untuk meningkatkan arus barang domestik sehingga tidak dibanjiri produk asing.

Dengan kondisi yang ada maka mahasiswa harus memahami permasalahan riil di masyarakat, mengaplikasikan ilmu yang diperoleh untuk mencari solusi, berorientasi entrepreneur, dan merubah mindset untuk menjadi pegawai negeri. “Mahasiswa harus menjadi komponen terpenting dalam masyarakat dengan menjadi garda terdepan dalam membangun pedesaan terutama kawasan perbatasan” kata Edward. Selain itu Edward juga menyampaikan perlunya dukungan yang kuat dari pemerintah daerah untuk mewujudkan apa yang menjadi program pembangunan sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terealisasi. (humas Kanwil)   

Foto Terkait Berita
Peta Situs | Email Kemenkeu | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini