Pada tanggal 8 Juli 2020 bertempat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat dilakukan pembahasan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan negara Aruk Sambas. Rapat dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, Sekretaris BNPP, Deputi II BNPP, Deputi III BNPP, seluruh Kepala Dinas di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XXI Kalimantan Barat.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa pada perbatasan negara telah dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang sangat baik maka perlu dioptimalkan agar dapat memberikan manfaat pada masyarakat diperbatasan. Permasalahan-permasalahan harus diidentifikasi dan dicarikan solusi secara menyeluruh. Banyak potensi-potensi di wilayah Kabupaten Sambas seperti pariwisata di daerah Temajuk, hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan yang dapat dikembangkan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Selain itu, Gubernur juga menyampaikan agar daerah diberikan keleluasaan untuk melakukan pengelolaan daerah perbatasan.

Selanjutnya Plt. Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro menyampaikan bahwa Bapak Presiden menginginkan agar kawasan perbatasan menjadi sentra ekonomi baru sehingga perdagangan dan perindustrian dapat berkembang dan mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan. Saat ini dilakukan identifikasi produk unggulan di wilayah Sambas yaitu antara lain hortikultura (jeruk, pete, buah naga), beras dimana Sambas sentra penghasil beras namun akan didorong untuk mengembangkan beras premium, kelapa, perikanan (cumi-cumi dan ubur-ubur) dan pariwiisata. Guna mengembangkan kawasan ini maka perlu sinergi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sehingga masing-masing memberikan kontribusi dalam pengembangan kawasan tersebut.

Di kesempatan tersebut pula, Kakanwil DJKN Kalimantan Barat menyampaikan bahwa pada tanggal 10 Februari 2020 telah dilakukan rapat koordinasi dan diketahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan kawasan perbatasan yang harus diselesaikan oleh lintas kementerian dan pemerintah daerah. Sebagai contoh, kondisi saat ini perlakuan perdagangan di wilayah PLBN Aruk oleh Malaysia sebagai perdagangan tradisional sementara pemerintah Indonesia telah memperlakukan sebagai jalur transaksi ekspor/impor. Selain itu terdapat disparitas harga produk Malaysia dan Indonesia sehingga daerah perbatasan “dibanjiri” produk Malaysia. Produk hasil pertanian dan perdagangan dieksport sebagai bahan mentah sehingga tidak ada nilai tambah dari produk tersebut bagi perekonomian. Ditambah lagi, potensi wisata yang sangat menarik dan didukung PLBN yang megah dengan dilengkapi wisma Indonesia tentunya bisa menambah nilai jual kawasan perbatasan.

Selanjutnya setelah pertemuan Tim dari BNPP akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sambas untuk melakukan koordinasi dengan Pemda Sambas.  Pembahasan percepatan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan Aruk merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah perbatasan sebagai garda terdepan dan etalase bangsa.